EVALUASI KEBIJAKAN BENCANA ALAM (Studi Kasus Penanganan Pasca Bencana Banjir di SDN 1 Bendoroto, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek)

Sari

Indonesia memiliki kerentanan terhadap bencana alam yang cukup tinggi. Ketika bencana alam menimpa hal yang perlu di perhatikan yaitu proses penanganan atau penanggulangan bencana. Penanganan pasca terjadinya bencana banjir sangat penting untuk mengatasi dampak maupun trauma dari korban maupun kerugian yang dialami oleh korban bencana banjir. Salah satu aspek paling penting dalam penanganan korban bencana banjir adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam UU No. 24 Tahun 2007, pada bab 3 pasal 5-9 dijelaskan terkait tangung jawab dan wewenang pemerintah dalam penanggulangan bencana. Kebijakan ini yang akan memberikan arahan langkah bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya tersebut dalam memberikan penanganan terhadap korban bencana. Apabila implementasi dari kebijakan sudah terlaksana yaitu evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang telah dilaksanakan. Dalam penanganan pasca bencana, pemerintah juga akan menentukan siapakah aktor non-pemerintah yang akan dilibatkan dalam proses kebijakan publik. Peneliti menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan strategi menggunakan studi kasus. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, serta pengumpulan data dengan menggunakan  wawancara, observasi, dokumentasi,dan catatan lapangan. Analisis yang digunakan peneliti berupa analisis domain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemkab Trenggalek dalam penanganan pasca bencana di SDN 1 Bendoroto ada beberapa tahap. Dari yang pertama peninjauan lokasi terdampak dengan tujuan mengetahui apasaja yang harus ditindak lanjuti. Kemudian pendirian sekolah darurat sementara waktu sampai ada kebijakan selanjutnya. Hal terpenting dalam kebijakan ini adalah relokasi dan rekontruksi sekolah sebagai alternatif pemecahan masalah. Sumber pendanaan yang digunakan untuk proses penanganana pasca bencana banjir tersebut bersumber dari APBN, APBD, dan CSR Bank Jatim. Selain iu, peran aktor non-pemerintah dalam hal ini adalah keterlibatan Bank Jatim Kantor Cabang Trenggalek dalam implementasi kebijakan perusahaan berupa alokasi program Coorporate Social Responsibility Bidang Pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk prasarana belajar. Seluruh komponen kebijakan yang dilakukan Pemkab Trenggalek dan Bank Jatim KC Trenggalek telah terealisasi dengan baik. Dengan didukung sumber dana yang mencukupi, maka proses pembangunan berjalan cepat dan sesuai dengan harapan. Maka dari itu, dikatakan kebijakan tersebut sudah optimal. Peneliti memberikan saran berupa perbaikan dan monitoring tanggul (DAS), Pendirian Kampung Siaga Bencana, Peningkatan Bina Lingkungan BJT dan Pendanaan CSR BJT

 

Kata Kunci: Manajemen Bencana, Keterlibatan Aktor Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Kecamatan Munjungan