IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SI JARAN IJO (INOVASI JEMPUT BOLA RENTAN ADMINDUK ISO JUJUK OMAH) DALAM MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG MERATA (Studi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar)

Sari

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 mengenai Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan secara khusus mengatur mekanisme yang berkaitan dengan pendataan serta penerbitan dokumen kependudukan. Tuntutan pelayanan bagi penduduk rentan mendorong lahirnya inovasi melalui Program Si Jaran Ijo sebagai solusi untuk menjamin hak administratif seluruh warga. Namun, terdapat permasalahan dalam penerapannya, yakni keterbatasan akses lokasi yang sulit dijangkau, terdapat penduduk rentan yang belum memiliki E-KTP, dan rendahnya pemahaman masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan program Si Jaran Ijo dalam menciptakan pelayanan publik yang merata beserta faktor penghambatnya. Penelitian ini mengadopsi Teori Keberhasilan Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Syahruddin (2020). Teori ini mencakup enam komponen utama, yaitu: (1) Standar dan Tujuan, (2) Sumber Daya, (3) Komunikasi Antar Organisasi, (4) Karakteristik Agen Pelaksana, (5) Disposisi Implementator, dan (6) Kondisi Sosial, Ekonomi, serta Politik. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan Metode Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Si Jaran Ijo telah berjalan baik, meskipun masih terdapat kendala pada indikator sumber daya, khususnya belum adanya tim khusus yang menangani layanan ini secara sistematis. Indikator lain menunjukkan hasil positif: standar dan tujuan kebijakan tercapai dengan baik melalui pemenuhan target pelayanan penduduk rentan, percepatan layanan, jaminan hak sipil, dan pengurangan hambatan akses. Komunikasi antarorganisasi berjalan efektif melalui media sosial, berita daring, dan Zoom. Karakteristik pelaksana ditunjukkan dengan SOP dan pedoman teknis, sementara disposisi dilaksanakan secara sistematis. Secara sosial, ekonomi, dan politik, program ini dinilai bermanfaat, menekan biaya, dan tetap berjalan meski terjadi pergantian kepala daerah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik, Penduduk Rentan