IMPLEMENTASI APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)

Dwi Putri Mega Amanda, M. Mas'ud Said, Agus Zainal Abidin

Sari


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transformasi digital dalam pelayanan publik, salah satunya melalui penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini bertujuan untuk menggantikan penggunaan dokumen fisik dengan dokumen digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. Kota Malang menjadi salah satu wilayah yang aktif dalam menerapkan IKD melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi aplikasi IKD, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta solusi yang diterapkan oleh Disdukcapil Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi pejabat struktural, petugas teknis, petugas lapangan, dan masyarakat pengguna layanan. Lokasi penelitian berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi IKD telah dilaksanakan melalui transmisi komunikasi langsung, pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi, serta komitmen organisasi terhadap transformasi digital. Namun, dalam pelaksanaannya, Disdukcapil menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, lonjakan permintaan pelayanan, ekspektasi masyarakat yang belum sejalan dengan kesiapan sistem, dan sulitnya pengukuran kinerja secara objektif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Disdukcapil Kota Malang menerapkan berbagai solusi adaptif, mulai dari diskresi teknis petugas, edukasi langsung kepada masyarakat, hingga kebijakan internal yang mendukung keberlanjutan program. Secara keseluruhan, penerapan IKD di Kota Malang mencerminkan upaya birokrasi lokal dalam mewujudkan pelayanan kependudukan yang lebih efisien, responsif, dan berbasis teknologi. Keberhasilan implementasi IKD tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem, tetapi juga pada kapasitas SDM, pemahaman masyarakat, dan integrasi kelembagaan lintas sektor.

 

Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital (IKD), Administrasi Kependudukan, Transformasi Digital, Implementasi Kebijakan Publik


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tenta ng Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor: 188.451/66/35.73.409/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

Buku:

Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Pustaka Belajar.

Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Pustaka Belajar.

Denhardt, J., & Denhardt, R. (2003). New Public Service, The: Serving, Not Steering. M.E. Sharpe.

Fischer, F., & Miller, G. J. (2017). Handbook of Public Policy Analysis. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315093192

Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik (1st ed.). Rajawali Pers.

Hill, M., & Hupe, P. L. (2002). Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice.

Indrayani, E. (2023). Integrasi Sistem Layanan Digital: Transformasi Digital untuk Masa Depan Pelayanan Publik di Indonesia. CV Cendekia Press.

Jumroh, & Pratama, Y. J. (2021). IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK: Teori dan Praktik. INSAN CENDEKIA MANDIRI.Kasmad, R. (2013). Studi Implementasi Kebijakan Publik. Kedai Aksara.

Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model.

Lipsky, Michael. (1980). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. Russell Sage Foundation.

Lipsky, M. (2010). STREET-LEVEL BUREAUCRACY: DILEMMAS OF THE INDIVIDUAL IN PUBLIC SERVICES (Updated ed). RUSSELL SAGE FOUNDATION.

Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.

Prabowo, H., Suwanda, D., & Syafri, W. (2022). Inovasi Pelayanan pada Organisasi Publik. PT Remaja Rosdakarya.

Rahmadana, M. F., Arin Tentrem Mawati Nurhayati Siagian, Mori Agustina Perangin-angin, John Refelino, Moch. Yusuf Tojiri, Valentine Siagian Nur Arif Nugraha, Sardjana Orba Manullang, Marto Silalahi Devi Yendrianof, Anggri Puspita Sari, Made Nopen Supriadi Marlynda, Happy Nurmalita Sari, & Syamsul Bahri. (2020). Pelayanan Publik (J. Simarmata, Ed.; Vol. 1). Yayasan Kita Menulis.

Ramli, M. (2022). Electronic Government dalam Pelayanan Publik (1st ed.). Rajawali Pers.

Said, M. M. (2012). Birokrasi di Negara Birokratis: Makna, Masalah, dan Dekonstruksi Birokrasi di Indonesia. UMM Press.

Sawir, M. (2021). ILMU ADMINISTRASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.

Situmorang, C. H. (2016). KEBIJAKAN PUBLIK (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). SOCIAL SECURITY DEVELOPMENT INSTITUTE (SSDI).

Smith, K. B., & Larimer, C. W. (2009). The Public Policy Theory Primer (1st ed.). Westview Press.

Soekowaty, A. Mth., & The Liang Gie. (2016). FILSAFAT ADMINISTRASI (2nd ed.). Universitas Terbuka. Diakses dari https://www.ut.ac.id.

Subianto, A. (2020). KEBIJAKAN PUBLIK: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi . Brilliant .

Sugiyono. (2013). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. ALFABETA, CV.

Suparno. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PRAKTEK (Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang) . Dwiputra Pustaka Jaya.

Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.

Wicaksono, S. R. (2023). Konsep Dasar E-Government. CV. Seribu Bintang.

Artikel Jurnal dan Thesis:

Edyanto. (2013). INTEGRITAS BIROKRAT GARIS DEPAN (STREET LEVEL BUREUCRATS) DALAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE. UNIVERSITAS HASANUDDIN.

Erasmus, E. (2010). Street-Level Bureaucracy. Guidance Note 5, 3.

Habibah, D. U. (2022). INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

Hansen, H.-T., Lundberg, K., & Syltevik, L. J. (2016). Digitalization, Street-Level Bureaucracy and Welfare Users’ Experiences. SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION, 1–19.

Hapsari, R. T., & Ali, H. (2023). Pengaruh Peran Regulasi, Struktur Organisasi dan Evaluasi Kinerja terhadap Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 2(3), 270.

Hermanses, U., Aminah, & Soselisa, P. S. (2023). Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagia Barat. Jurnal Professional, 10, 432.

Isma, Y. S., Kardiati, D., Muslem, Fadhillah, S. K., KN, J., Akmal, F., & Chairunnisak, S. (2025). Transformasi Digital Sebagai Instrumen untuk Memperluas Aksesibilitas Layanan Publik. Journal of Administrative and Social Science, 6(2), 74.

Kholifah, E. (2013). PEMIKIRAN KRITIS TENTANG BUREAUCRAT STREET LEVEL THEORY OLEH MICHAEL LIPSKY. RELASI : JURNAL EKONOMI, 127–128.

Lipsky, M. (1971). Street-Level Bureaucracy and the Analysis of Urban Reform. Urban Affairs Quarterly, 393.

Mahsyar, A. (2013). COPING BEHAVIORS OLEH STREET-LEVEL BUREAUCRATS DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR. Universitas Hasanuddin.

Maria Silvana Efi, Yohanes G. Tuba Helan, & Norani Asnawi. (2024). Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran bagi Warga Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 2(2), 403. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2949.

Nurdiana, I., & Ayumi, K. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Disdukcapil Kota TanjungPINang. Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat, 1(2), 50–58. https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i2.141.

Nurfadillah, A., Nursamsir, & Mardiana. (2025). Penerapan E-Government pada Sektor Pelayanan Publik (Studi Kasus Aplikasi OpenSID di Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka). PENA BISNIS DAN GOVERNANSI PUBLIK ADAPTIF, 76.

Nursalim. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR CIKATOMAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2017. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5(3).

Purwani, F. (2015). TAHAPAN PENGEMBANGAN E-GOVERMENT DALAM PENDIDIKAN. Wardah, 15, 52.

Roring, A. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Governance , 1(2), 3–4.

Said, M. M. (2009). MENGGAGAS INNOVATIVE BUREAUCRACY DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA.

Salopah, P., Purnamasari, I., & Ramdani, F. T. (2023). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Karimah Tauhid, 4761–4775.

Sinthawati, L., & Pradana, G. W. (2024). KAJIAN APLIKASI E-GOVERNMENT DALAM PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KOTA SURABAYA (STUDI KASUS KECAMATAN SEMAMPIR).

Suprapto, & Malik, A. A. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISKRESI PADA PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN (BPJS) . Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 7(1), 1391.

Tarmiji, M. R., Amin, Muh. J., & Resmawan, E. (2022). Penerapan E-Government Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. JIP: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10, 8–9.

Vardhani, N. K., & Tyas, A. S. P. (2018). STRATEGI KOMUNIKASI DALAM INTERAKSI DENGAN MAHASISWA PERTUKARAN ASING. Jurnal Gama Societa, 3(1), 9.

Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. JPHK: Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 12.

Yulanda, A., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 415–426.

Zainurrochim, A., & Widia Nurdiani, T. (2024). PENERAPAN APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA PUBLIC SERVICE DI KECAMATAN PAKIS. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(7), 387–393. https://doi.org/10.62335

Situs Web:

ANTARA. (2025, January). Kemdiktisaintek evaluasi program Kampus Merdeka. Antaranews.Com.

Desa Waiharu Kota Ambon. (2024). Identitas Kependudukan Digital (IKD) / Digital ID. Diakses dari https://waiharu.digitaldesa.id.

Ditjen Dukcapil Kemendagri. (2024, January 11). Kemendagri Bangun Identitas Kependudukan Digital untuk Permudah Masyarakat Akses Layanan Pemerintah. Diakses dari https://dukcapil.kemendagri.go.id.

KemenPANRB. (2023). Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Diakses dari https://sippn.menpan.go.id.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. (2018). Perlu Terobosan Terapkan Pemerintahan Berbasis Elektronik. Diskominfo.Badungkab.go.id.

detiknews. (2023). RI Bagi Pengalaman Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan di Estonia. news.detik.com.

Laporan:

Dukcapil Kemendagri dan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. (2022). LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN: INTEGRASI SATU DATA KEPENDUDUKAN DALAM MEWUJUDKAN SATU DATA INDONESIA.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.