IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA MALANG (Studi pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)

Sari

Penyebaran fenomena anak jalanan telah menjadi masalah sosial yang kompleks di seluruh Indonesia. Salah satu kota yang merasakan dampak dari kehadiran fenomena anak jalanan adalah Kota Malang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah anak jalanan di Kota Malang adalah 83 orang. Pada tahun 2020 terdapat 34 orang, dan pada tahun 2021 terdapat 28 orang. Dengan demikian, jumlah anak jalanan yang masih melakukan mobilitas di Kota Malang cukup banyak. Untuk menanggulangi masalah anak jalanan, Pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menyediakan rumah singgah yang layak bagi anak jalanan. Tujuannya agar anak jalanan dapat mengembangkan moral, pendidikan, serta lingkungan sosial yang mendukung perkembangan diri dan keterampilan mereka melalui berbagai program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan model Miles, Hubarman, & Saldana untuk mengkondensasi, menyajikan, dan menarik kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Malang Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang sudah terlaksana cukup baik hal ini dilihat dari 5 indikator teori Kinerja dari (Tsauri, 2014:72) telah terpenuhi dengan baik mulai dari terpenuhinya input ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki 127 pekerja sosial, upaya penanganan yang dilakukan melalui 3 teknik pennagan yakni preventif, represif dan rehabilitatif, pendatangan manfaat mengenai indormasi penanganan anak jalanan serta dampak dari kinerja kebijakan yang mampu mempengaruhi tiga aspek kelompok sasaran yakni anak jalanan, lingkungan keluarga anak jalanan, dan masyarakat. Sedangkan untuk Proses Pelaksanaan Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang yang dikaji dengan teori George C Edward III (1980:10-11) yang telah memenuhi indikator keberhasilan kebijakan.