IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK TERHADAP MASYARAKAT (Studi pada Kantor Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)

Bayu Eka Yaqsa, Khoiron Khoiron, Taufiq Rahman Ilyas

Sari


Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Desa Brenkok. Penulisan ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif yang menekankan pada konsep tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, keterlibatan, dan efektivitas. Temuan penulisan menunjukkan bahwa konsep-konsep tersebut telah diterapkan secara efektif di Desa Brenkok. Layanan revolusioner "PEPES TAHU" mengefisienkan pemrosesan surat, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong efektivitas dan efisiensi layanan. Transparansi dicapai melalui papan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan meningkatkan tata kelola pemerintahan. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif berdampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan efektivitas administrasi desa.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Cahyadi, Arif. "Penerapan good governance dalam pelayanan publik (studi tentang kualitas pelayanan elektronik kartu tanda penduduk berbasis good governance di Kecamatan Sukolilo Surabaya)." JPAP: Jurnal Penulisan Administrasi Publik 3.2 (2017).

Hayat. 2017. Manajemen Pelayanan Publik. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

H.A.W. Widjaja. 2010. “Otonomi Desa”Jakarta: PT. Raja Grafindo persada. Hlm 3.

Herviani dan Febriansyah, 2016. Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan keuangan pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung, Jurnal Riset Akutansi Vol VII/No/2/Oktober.

Hoessein, Benjamin. 2001 “Transparansi Pemerintah” Jurnal Forum inovasi, November.

Ismayanti, (2021) Implementasi Prinsip- Prinsip Good Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor kecamatan Masalle kabupaten Enrekang. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Mappaodang A. 2021. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di kantor kecamatan Mariorowawo Kabupaten Soppeng. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Nisjar, 1997. Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Bidang Manajemen.

Osborne dan Gaebler, 1992. Renueting Government : How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Publik Sektor.

Paputungan, Mustary Putra Pratama, Johny Lumolos, and Stefanus Sampe. "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TINGKAT PELAYANAN

PUBLIK PT. PERTAMINA (Studi Di SPBU Kelurahan Mongkonai Barat Kota Kotamobagu)." JURNAL EKSEKUTIF 1.2 (2021).

Ratminto. Atik Septi Winarsih. 2007. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hlm 128.

Riawan. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik.

Yogyakarta: Pembaruan. Hlm 15.

Ridwan. 2010. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penulisan. Bandung: Alfabeta. Hal 51.

Sedarmayanti. 2003. Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik" Kepemeritahan ang baik "Dalam Rangka Otonomi Daerah" Bandung: CV. Mandar Maju.

Semil, Nurmah. 2005, Analisis’ Cinema Pelayanan Publik Instansi Pemerintah, Semarang: Universitas Diponegoro.

Sinambela. 2006. Reformasi Pelayanan publik.Jakarta: Bumi Aksara.

Situmeang, Sevocto. "Analisis Implementasi Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Sibolga." (2022).

Sugiman, Pemerintahan Desa, Ilmiah Mahasiswa Bina Mulia Hukum Universitas Suryadarma, Jurnal Vol.7 No.1, Juli 2018, Hlm. 86

Sutardjo Kartohadikususmo. 1953. “Desa” Bandung: Sumur Bandung. Sugiman, Sugiman. "Pemerintahan Desa." Binamulia Hukum 7.1 (2018): 82-95.

Suryantoro, Bambang, and Yan Kusdyana. "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya." Jurnal Baruna Horizon 3.2 (2020): 223-

T.Choser dan Anthony Rosenberg. 1976. An introduction to international politics.

New Jersey: Prentice Hall.

Trisno, A. 2017, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan publik di kecamatan Wanea Kota Manado. Jurnal ilmu pemerintahan. Volume (1) 1.

Ulum Bahrul. 2021. Skripsi Dengan Judul Kebijakan Penerapan Dalam Tarif Pajak Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), Universitas Islam Malang: Malang.

Wahyiah, Ita Rosita, and Luis Fiska Rahayu. "Analisis Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Kecamatan Sindangresmi Pandeglang Banten." Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan 9.3 (2023).

Yuliana, S. 2014. implementasi prinsip-Prinsip Good Governance. Dalam meningkatkan kinerja organisasi di bidang pelayanan publik pada kantor kecamatan Parigi di Kabupaten Pangandaran. Dinamika. Universitas Galuh: Ciamis.

Zulkarnain. 2002. Kendala Terwujudnya


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.