IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BATU

Sari

Dalam hal pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu  yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam bidang pengelolaan sampah, yang dimana sudah diatur dalam Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu  Nomor 66 Tahun 2020 terkait pembentukan unit pelaksana teknis pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020 serta untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Teknik analisa data yang digunakan yaitu menurut milles huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah; 1) Informasi, Informasi yang diberikan oleh implementator kebijakan berupa informasi terkait petunjuk teknis pengelolaan sampah dan pendistribusian sampah. 2) Isi Kebijakan, Isi kebijakan dalam dimensi ini adalah petunjuk teknis pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri; 3) Dukungan Masyarakat, Masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksana kebijakan ini secara partisipatif serta ada penolakan. 4) Pembagian Potensi, Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan ini diatur sesuai tupoksi dan juknis yang ada di Perwali No. 66 Tahun 2020. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020 adalah; 1) Faktor penghambat teknis berupa ketidak merataan sarana dan prasaran yang diberikan pemerintah terkait penglolaan sampah mengakibatkan ketidak teraturan pola pendistribusian sampah serta hambatan teknis lainya yang dirasakan oleh masyarakat adalah kurangnya teknologi pengolahan sampah yang tepat guna; 2) Faktor penghambat non teknis yang terjadi pada partisipasi publik yang masih minim serta kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan sampah terpadu dan mandiri di masyarakat.