IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BANJIR DI KABUPATEN BLITAR (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar)

Sari

Salah satu daerah yang paling sering mengalami bencana banjir adalah Kabupaten Blitar. Ini ditunjukkan oleh tingkat kejadian banjir yang bervariasi setiap tahunnya. Sehingga pemerintah menerapkan kebijakan  penanggulan banjir yang tertuang dalam Perbup Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2019 tentang penanggulangan bencana. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir dapat diatur dengan baik, yang akan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Blitar di masa mendatang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan teori George C. Edward III untuk melakukan analisisnya. Empat indikator tersebut adalah komunikasi (transmisi, kejelasan, konsistensi, antar organisasi), sumber daya (staf, kewenangan, informasi, fasilitas, disposisi, dan struktur birokrasi (SOP dan fregmentasi). Sebagaimana disebutkan oleh Miles Hubbarman dan Saldana (2014), analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan, condensation, dan display data. Untuk memastikan bahwa data penelitian adalah valid, peneliti menggunakan triangulasi metode dan sumber. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar berhasil, meskipun terdapat beberapa poin yang dapat diperbaiki untuk perbaikan di masa mendatang. seperti dalam hal penanggulangan banjir, di mana informasi tentang perbaikan dan pemeliharaan fasilitas, terutama saluran air (drainase dan irigasi), tidak disampaikan dengan baik kepada masyarakat, dan tidak cukup informasi tentang izin alih fungsi lahan. kebijakan tersebut sehingga diperlukan perbaikan untuk membuat implementasi kebijakan lebih baik di masa depan.