PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI PEREMPUAN PADA PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah)

Mahdalena Mahdalena, Nurul Umi Ati, Agus Zainal Abidin

Sari


Good governance sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai goals, tentunya good governance membutuhkan sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, professional dan akuntabel. Pelayanan yang berkualitas tentunya dilakukan oleh aparatur yang memiliki kinerja yang baik serta profesional. Profesionalitas kinerja dibangun berdasarkan soft skill dan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur. Ketika kemampuan dan soft skill itu dibangun dalam diri aparatur dan diikuti oleh pemberian pelayanan secara optimal dan prima, disitulah kinerja pelayanan tampak optimal sesuai dengan yang diharapkan. prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah good governance (pemerintahan yang baik). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance pada pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, dan mengetahui efektivitas kinerja pelayanan yang diberikan oleh pegawai perempuan serta apa saja penyebab kurang maksimalya pelayanan yang diberikan oleh aparatur/pegawai perempuan tersebut. Sesuai fakta dilapangan banyak sekali permasalahan yang terjadi pada pelayanan yang diberikan serta faktor-faktor yang menghambat efektivitas dari pelayanan yang diberikan oleh aparatur perempuan tersebut pada pelayanan pembuatan kartu keluarga diantarannya faktor peran ganda faktor SDM, kemampuan serta fasilitas yang kurang memadai. Dalam mengkaji penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif yang di anggap metode ini dapat memahami permasalahan secara baik pada persoalan permasalahan sosial. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui pelaksanaan prinsip-prinsip good governance serta faktor yang menyebabkan rendahnya kinerja pegawai perempuan, dari hasil disimpulkan sebagai berikut: pelaksanaan good Governance di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur sudah cukup baik hanya saja ada beberapa prinsip yang pada pelaksanaannya masih rendah diantaranya efektivitas, akuntabilitas, efisiensi.serta faktor yang menjadi penyebab rendahnya kinerja pegawai perempuan diantarannya ialah faktor peran ganda yang dimiliki perempuan, faktor kemampuan/skill karena tidak adanya pelatihan yang diberikan kepada aparatur serta faktor fasilitas yang kurang memadai di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
Kata Kunci: Pelayanan, Good Governance, Kinerja, Perempuan, SDM, Efektivitas, Kemampuan, Peran Ganda,Fasilitas


Teks Lengkap:

PDF (English)

Referensi


Agus Dwiyanto. 2008. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Abdul Wahab. Solichin. 1990. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya offset

Hayat. 2017. Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: Rajawali Pers.

Handayaningrat, Soewarno. 1996. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: PT Gunung Agung Sumiaty.

IAN dan BPKP. 2005. Pelayanan Publik. Malang: CV Citra Malang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2013. Medan: Bitra Indonesia.

Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Mangkunegara, A. Prabu. 2005. Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Moh. Nazir. 1998. Metode Penelitian. Bandung: Ghalia Indonesia

Muhammad. 2017. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governnace Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten. Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik.

Sadjijono. 2007. Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance. LAKSBANG.

Safroni, Ladzi. 2012. Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia. Surabaya: Aditya Media Publishing.

Sedarmayanti. 2012. Good Governance kepemerintahan yang baik. Bandung: Mandar Maju.

Sinambela, Lijan. 2012. Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran dan Implikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rima Andini.2017. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Shinta Tomuka. 2013. Penerapan Prinsi-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung. Jurnal Administrasi Negara.

Wala Siti Nurlaela. 2015. Pengaruh Good Government Governance dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Survei pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis. Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Kinerja Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Good Governance


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.