KUALITAS KERJA SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DALAM PENDAFTARAN PARTAI POLITIK DAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK SESUAI UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2017 (STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU)
Sari
Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan dan tata cara pendafataran dan verifikasi Partai Politik melalui
Sistem Informasi Partai Politik. Berbagai hambatan yang dihadapai dimulai dari hambatan, keterbatasan Sumber
Daya Manusia, pemahaman sistem informasi partai politik, dan kurangnya koordinasi partai politik dengan Komisi
Pemilihan Umum. Harus ditanggulangi dengan saling bahu membahu anata Komisi Pemilihan Umum dan Partai
Politik yang pada akhirnya bertujuan utnuk menjalankan sistem pendaftara, dan verifikasi factual bagi Partai Politik
untuk sistem yang lebih efektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah penelitian deskriptif
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan lokasi penelitian Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tahun 2018
karena kota Batu berhasil mewujudkan Pendaftaran, serta Verifikasi Faktual berbasis Sistem Informasi Partai Politik.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan beberapa hambata yang masih menjadi faktor utama bagi permasalahn dalam
pendaftaran dan verifikasi faktual berbasis Sistem Informasi Partai Politik, hal ini mengakibatkan masih ada Partai
Politik yang tidak lolos. Namun untuk keseluruhan dalam penelitian ini dengan Sistem Informasi Partai Politik di
Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sudah berjalan efektif.
Kata Kunci : Partai Politik, Pendaftaran, Verifikasi faktual, Sistem Informasi Partai Politik
Teks Lengkap:
PDF (English)Referensi
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu
Pendekaran Praktik. Edisi Revisi VI. Jakarta:
PT. Rineka Cipta
Budiardjo, Miriam. 1986. Dasar-Dasar Ilmu Politik.
Jakarta: Gramedia
Casmita. 2003. Kontribusi Kualitas Kinerja Pegawai
Bagian tata usaha dalam menunjang
keberhasilan Pengelolaan Pendidikan. Bandung:
UNDIP
Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariant
Dengan Program IMB SPSS 19. Edisi 5.
Semarang : UNDIP
Koesoemahatmadja.1979. Pengantar Kearah Sistem
Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung:
Binacipta.
Kossay. 2014. “Peran Kepala Suku dalam Sistem Noken
Pada Pemilukada di Distrik Papua”. Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Udayana.
Supriyanto. 2011. Menyederhanakan Waktu
Penyelenggaraan Pemilu. Edisi pertama. Jakarta:
Kemitraan bagi Pembatuan Tata Pemerintah.
Undang- Undang No.31 Tentang Fungi Partai Politik
Undang- Undang No.11 Tentang Pendaftaran dan
Verifikasi Faktual Partai Poltik
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.