Keabsahan Penangkapan Delpedro Marhaen Dalam Kasus Penghasutan Terkait Permohonan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015

Abstract

ABSTRACT

This study discusses the legality of the arrest of Delpedro Marhaen in an alleged incitement case related to a pretrial application following Constitutional Court Decision Number 102/PUU-XIII/2015. The study is motivated by the importance of protecting human rights and implementing the principle of due process of law within the Indonesian criminal justice system. Delpedro Marhaen was named a suspect and filed a pretrial application to examine the legality of his suspect designation and arrest. The findings show that an arrest must fulfill both material and formal requirements in accordance with the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), including sufficient preliminary evidence and proper arrest procedures. Constitutional Court Decision Number 102/PUU-XIII/2015 affirms that a pretrial application does not lapse before the indictment is read in court. In this case, the judge rejected the pretrial application because the investigators’ actions were considered consistent with criminal procedural law.

Keywords: Legality of Arrest, Pretrial, Due Process of Law, Constitutional Court Decision Number 102/PUU-XIII/2015, Crime of Incitement.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas keabsahan penangkapan terhadap Delpedro Marhaen dalam kasus dugaan tindak pidana penghasutan terkait permohonan praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan penerapan prinsip due process of law dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Delpedro Marhaen ditetapkan sebagai tersangka dan mengajukan praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka serta penangkapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penangkapan harus memenuhi syarat materiil dan formil sesuai KUHAP, termasuk adanya bukti permulaan yang cukup serta prosedur penangkapan yang sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa praperadilan tidak gugur sebelum pembacaan surat dakwaan. Dalam perkara ini, hakim menolak permohonan praperadilan karena tindakan penyidik dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Kata Kunci: Keabsahan Penangkapan, Praperadilan, Due Process of Law, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, Tindak Pidana Penghasutan.