PENGATURAN HAK UPAH PELAUT DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2016

Abstract

ABSTRACT

The Maritime Labour Convention 2006 (MLC), which has been ratified by Indonesia through Law Number 15 of 2016, has not yet been fully implemented in practice, as many Indonesian and foreign shipping companies still fail to provide proper rights and protections to their seafarers. This study involves a review of literature and secondary legal data. The research adopts a normative legal approach, which examines statutory regulations both from the perspective of legal hierarchy (vertical) and harmonization of laws (horizontal). The findings indicate that despite Indonesia’s ratification of MLC 2006, the wage system for seafarers has not yet aligned with international standards.

Keywords:  Maritime Labour Convention 2006, Law Number 15 of 2016, seafarers’ rights, crew wages, labor law, maritime law, normative legal research, international standards, wage policy, labor regulation.

ABSTRAK

Maritime Labour Convention 2006 (MLC) yang telah diratifikasi di Indonesia menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2016, masih banyak perusahaan kapal Indonesia maupun perusahaan kapal asing yang belum memberikan hak-hak yang sebagaimana mestinya kepada setiap ABK. Mencakup studi terhadap bahan Pustaka atau data sekunder yang relevan dengan hukum. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut pandang hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Hasil dari penelitian meskipun Indonesia telah meratifikasi MLC 2006, Indonesia masih belum menerapkan sistem pengupahan sesuai standar internasional.

Kata Kunci:  Maritime Labour Convention 2006, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016, hak-hak pelaut, ABK, pengupahan, hukum ketenagakerjaan, hukum maritim, penelitian hukum normatif, standar internasional, regulasi perburuhan