KEDUDUKAN HUKUM AMICUS CURIAE DALAM HUKUM ACARA PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN KEDUDUKAN SUBSTANTIF

Abstract

Abstrak

Amicus curiae di Indonesia masih menjadi perdebatan karena tidak terakomodir secara jelas dan eksplisit dalam hukum acara pidana Indonesia. Namun dalam praktiknya penggunaan amicus curiae masih sering kali digunakan dalam rangka memberikan pengetahuan baik berkenaan dengan kenyataan maupun teori hukum pada pengadilan dalam memutus suatu perkara pidana. Oleh sebab itu perlu diteliti lebih dalam mengenai kedudukan hukum amicus curiae dalam hukum acara pidana Indonesia. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan konseptual, perudang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kedudukan hukum amicus curiae adalah sebagai cara memberikan pengetahuan kepada hakim dalam memutuskan perkara tertentu. Amicus curiae digunakan di Indonesia didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dijelaskan pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Selain itu pula, menurut teori pembuktian hukum pidana yang dianut di Indonesia adalah negatief wettelijk yang mengharuskan adanya keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pidana.

Kata Kunci: Amicus Curiae, Hukum Pidana, Keadilan.

Abstract

Amicus curiae in Indonesia remains a subject of debate because it is not clearly and explicitly accommodated in the Indonesian criminal procedural law. However, in practice, the use of amicus curiae is still frequently employed as a means to provide knowledge both factual and theoretical regarding the law to the court in deciding a criminal case. Therefore, it is necessary to further examine the legal standing of amicus curiae within the context of Indonesian criminal procedure. This research employs a normative juridical method, using a conceptual, statutory, and case based approach. The results of the study indicate that the legal standing of amicus curiae is as a means to provide knowledge to judges in deciding certain cases. The use of amicus curiae in Indonesia is based on Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, and Law Number 8 of 1981 concerning the Indonesian Code of Criminal Procedure, as explained in Article 180 paragraph (1) of KUHAP. In addition, according to the theory of criminal evidence adopted in Indonesia, which is the negatief wettelijk system, it is required that the judge’s conviction be present in deciding a criminal case.

Keyword: Amicus Curiae Criminal Law, Justice.