BATASAN WAKTU PEMERIKSAAN TERHADAP TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN

Abstract

Abstract

This thesis discusses the urgency and direction of reformulation of the Criminal Procedure Code (KUHAP), especially regarding the time limit for examination at the investigation stage. Currently, the KUHAP has not explicitly regulated the maximum duration of investigation, thus potentially causing legal uncertainty, violation of suspects' human rights, and a protracted trial process. This paper raises the following problem formulations: 1. What is the rationality of limiting the time of the investigation process? 2. Can the provision of a time limit for investigation increase the effectiveness of the trial? 3. What are the legal consequences of exceeding the time limit for investigation? 4. How will the future reformulation of the KUHAP relate to the time limit for examination by investigators? This study found that the limitation of the investigation time is needed to ensure legal certainty, protect the rights of suspects, and encourage the professionalism of law enforcement officers. The determination of the time limit for investigation is believed to be able to increase the effectiveness and efficiency of the trial process, because it encourages investigators to work more focused and accountable. If the investigation time limit is exceeded, then it is necessary to regulate clear legal consequences, such as termination of the investigation or strict supervision by the supervisory agency, in order to prevent abuse of authority. This thesis proposes a reformulation of the Criminal Procedure Code through a revision of legal norms that include proportional time limits and strict supervision, as has been implemented in several countries with similar legal systems.  Finally, this study recommends that the renewal of the Criminal Procedure Code include clear provisions regarding the investigation time period, accompanied by control mechanisms and legal sanctions for violations. This is necessary to realize a criminal justice system that is fair, fast, and guarantees the rights of all parties.

Keywords: Investigation, time limit, suspect

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang urgensi dan arah reformulasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya mengenai batas waktu pemeriksaan pada tahap penyidikan. Saat ini KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai batas waktu maksimal penyidikan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, pelanggaran hak asasi manusia tersangka, dan proses persidangan yang berlarut-larut. Tulisan ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana rasionalitas pembatasan waktu proses penyidikan? 2. Apakah pemberian batas waktu penyidikan dapat meningkatkan efektivitas persidangan? 3. Apa akibat hukum apabila melebihi batas waktu penyidikan? 4. Bagaimana reformulasi KUHAP ke depan terkait dengan batas waktu pemeriksaan oleh penyidik? Penelitian ini menemukan bahwa pembatasan waktu penyidikan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak tersangka, dan mendorong profesionalisme aparat penegak hukum.Penetapan batas waktu penyidikan diyakini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses persidangan, karena mendorong penyidik untuk bekerja lebih terarah dan akuntabel. Apabila batas waktu penyidikan terlampaui, maka perlu diatur akibat hukum yang jelas, seperti penghentian penyidikan atau pengawasan yang ketat oleh instansi pengawas, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Tesis ini mengusulkan reformulasi KUHAP melalui revisi norma hukum yang memuat batasan waktu yang proporsional dan pengawasan yang ketat, sebagaimana yang telah dilaksanakan di beberapa negara dengan sistem hukum yang sejenis. Terakhir, penelitian ini merekomendasikan agar pembaharuan KUHAP memuat ketentuan yang jelas mengenai jangka waktu penyidikan, disertai dengan mekanisme kontrol dan sanksi hukum atas pelanggaran. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, cepat, dan menjamin hak semua pihak.

Kata Kunci: Batas Waktu, Penyidikan, Tersangka