EFEKTIFITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

Muhammad Nur Alim

Abstract


ABSTRACT

Parking is a form of public service that is part of traffic and transportation management in urban areas. The local government has the authority to regulate, supervise, and collect parking fees in accordance with applicable laws and regulations. In accordance with Malang City Regional Regulation No. 1 of 2021. The researcher in this case is studying the effectiveness of parking fee management in Malang City, the implementation of parking fees in the management of parking by the Malang City Transportation Agency is still lacking, and in reality in society there are still many parking attendants who do not comply with the applicable rules, meaning that parking attendants/parking officers are still not aware of the regulations, lack of awareness results in parking attendants taking actions that are contrary to the rules. the efforts made by the transportation agency to overcome the inequality in the payment of fees this time are by using an application system called SIPARMA where the application registers how many parking points, how many parking attendants and how much the amount of fees that must be paid, but there are still many obstacles in efforts to increase the effectiveness of parking fees

Keywords: Effectiveness, Regional Retribution, Parking Retribution

ABSTRAK

                Parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi bagian dari pengelolaan lalu lintas dan transportasi di perkotaan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur, mengawasi, dan memungut retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan daerah Kota Malang no 1 tahun 2021. Peneliti dalam hal ini meneliti mengenai pengelolaan retribusi parkir di Kota Malang, penerapan retribusi parkir Di dalam pengelolaan Parkir oleh  Dinas Perhubungan Kota Malang pelaksanakanya masih berjalan kurang, dan di dalam realitas dimasyarakat masih banyak ditemui jukir yang tidak mentaati atauran yang berlaku artinya juru parkir/petugas parkir masih belum adanya kesadaran tentang peraturan, kurangnya kesadaran mengakibatkan juru parkir melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan. upaya yang dilakukan dinas perhubungan untuk menatasi ketimpangan pada setoran retribusi kali ini adalah dengan menggunakan sistem aplikasi yang bernama SIPARMA dimana dalam aplikasi tersebut tedaftar berapa titik parkir erapa jumlah jukir dan berapa nilai angka retribusi yang wajib di setorkan, tetapi masih banyak juga hambatan habatan dalam upaya meningkatkan efektifitas retribusi parkir

Kata Kunci :Pengelolaan, Parkir, Retribusi Parkir


Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Parkir

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah, Lampiran I Bagian Retribusi Jasa Umum.

Pemerintah Kota Malang. (2009). Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Buku

Bertarina1 ,Waras Arianto2 Desember 2021 Analisis Kebutuhan Ruang Parkir (Studi Kasus Pada Area Parkir Ict Universitas Teknokrat Indonesia)

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16

Soekanto, Soerjono. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Basri, Hasan. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Bandung: Cv Pustaka Setia.

Chasanah, I. (2019, Oktober 30). Kronik persoalan parkir di Kota Malang: Wacana BUMD, parkir elektronik, hingga premanisme parkir liar. Satukanal.

Purnamasari, Ima, And Sutjipto Ngumar. "Pelaksanaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya." Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira) 4.10 (2015).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project