KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010

Abstract

ABSTRACT

Indonesia’s legal system, as a state based on the rule of law, places direct testimony as the primary basis of evidence. However, the development of jurisprudence through the Constitutional Court Decision No. 65/PUU-VIII/2010 has opened the possibility for recognizing the evidentiary value of Testimonium de Auditu. Nevertheless, the implementation of such testimony in judicial practice still faces several challenges, particularly due to the ongoing skepticism among judges regarding its validity and probative value. Based on this background, this study raises two main research questions: (1) To what extent is the use of testimonium de auditu testimony consistent with the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) following the Constitutional Court Decision No. 65/PUU-VIII/2010? and (2) What is the evidentiary strength of such testimony? This research adopts a normative juridical method using a conceptual approach, a statutory approach, and a case approach, relying on literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the evidentiary strength of the testimony of testimonium de auditu witnesses after the Constitutional Court decision Number 65/PUU-VIII/2010 does not have the strength of the judge's consideration in deciding a criminal case in Indonesia.

Keywords: Testimonium de Auditu, Strength of Proof, Witness Statement.

ABSTRAK

Sistem hukum di Indonesia sebagai negara hukum menempatkan kesaksian langsung sebagai dasar utama dalam proses pembuktian di pengadilan. Namun, seiring dengan perkembangan hukum, yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang pengakuan terhadap nilai pembuktian dari testimonium de auditu. Meskipun demikian, implementasi dari kesaksian ini dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena masih adanya keraguan dari para hakim terhadap validitas atau kekuatan pembuktiannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana kesesuaian pembuktian keterangan saksi testimonium de auditu pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan ketentuan dalam KUHAP, dan (2) Bagaimana kekuatan pembuktiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konsep, perundang-undangan, serta pendekatan kasus hukum, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kekuatan pembuktian iketerangan isaksi itestimonium de auditu pasca putusan Mahkamah iKonstitusi (MK) Nomor i65/PUU-VIII/2010 tidak memiliki kekuatan atas pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Testimonium de Auditu, Kekuatan Pembuktian, Keterangan Saksi.