MEKANISME PERMOHONAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 9 TAHUN 1999 (Studi di BPN Kabupaten Sampang)

Abstract

ABSTRACT

            State land is land that is not attached to any land rights above it that can be applied for by individuals or legal entities with specific rights. However, most of the public are unaware of the procedural requirements for applying for ownership rights over state land. The purpose of this research is to understand the mechanism of applying for ownership rights over state land and the obstacles encountered in its implementation and resolution at the Sampang District National Land Agency (BPN). The research method used is juridical empirical research with legislative and sociological juridical approaches. The findings indicate that applicants can independently process their applications by providing written evidence regarding their personal information and land details, including physical and juridical data. Applications are directly submitted to the Sampang District BPN and proceed through three registration stages: measurement registration, application registration for rights, and certificate issuance registration. Obstacles encountered include incomplete documentation during application submission, boundary disputes during measurement, and difficulties faced by the public in processing BPHTB taxes imposed on applicants.

Keywords: State Land, Ownership Rights Application, National Land AgencyBottom of Form

ABSTRAK

Tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah diatasanya yang dapat dimohonkan oleh seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak tertentu, namun kebanyakan masyarakat belum mengetahui tata cara proses permohonan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah negara tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme permohonan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah negara dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya serta penyelesaiannya di Kantor BPN Kabupaten Sampang. Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemohon dapat mengurus sendiri permohonannya dengan menyertakan bukti-bukti tertulis mengenai keterangan pemohon serta keterangan tanahanya yang meliputi data fisik dan data yuridis dan diajukan langsung permohonannya di BPN Kabupaten Sampang dan selanjutnya dapat dilakukan tiga tahapan pendaftaran yakni pendafataran pengukuran, pendaftaran permohonan hak, dan pendaftaran penerbitan sertifikat. Hambatan yang terjadi ialah kurangnya kelengkapan berkas pada saat mengajukan permohonan serta adanya sengketa batas pada saat pengukuran dan masyarakat kesulitan dalam memperoses pajak BPHTB yang dikenakan kepada pemohon.

Kata Kunci: Tanah Negara, Permohonan Hak Milik, Badan Pertanahan Nasional