PENGATURAN DANA BANTUAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA

Abstract

Bantuan partai politik merupakan anggaran yang diberikan setiap tahun oleh pemerintah kepada partai politik yang memperoleh kursi di parlemen. Salah satu tujuannya adalah menghindari partai politik untuk mencari dana mereka secara ilegal, yang dampaknya tentu sangat buruk, yaitu partai politik sangat mudah untuk diintervensi dan dikendalikan. Namun pada praktiknya, justru dana bantuan partai politik ini tidak digunakan sesuai dengan ketentuannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah, Bagaimana pengaturan dana bantuan partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengaturan terkait dana bantuan partai politik dari APBN diatur dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai Politik.