Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Prespektif UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Badan Pengawas Pemilu Kota Malang)
Abstract
One of the new things in this election in Indonesia is the complaint mechanism against the dispute resolution of the election process. This mechanism was unknown in previous elections. The birth of Law no. 7 of 2017 concerning Elections contains a breakthrough on strengthening the authority of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in enforcing election law. Apart from election crimes, the most conspicuous strong authority is to take action and decide on election disputes. Bawaslu to the lowest level, namely the district/city, has the authority to issue decisions on Election Disputes. This is something that has not been widely understood by the public in the process of resolving election disputes under Bawaslu. 7 of 2017 concerning General Elections (Malang City BAWASLU Study)†to find out clear and concrete formulations and mechanisms in the settlement process. From this description, the formulation of the problem is as follows: 1. How is the implementation of Law no. 7 of 2017 concerning General Elections in Settlement of Legislative Election Disputes at the Malang City Bawaslu? 2. What are the Efforts of Malang City Election Supervisory Body in Resolving Disputes in the Legislative General Election? 3. What are the obstacles for the Malang City Election Supervisory Board in resolving the General Election dispute in Malang City? This research is a combination of library research and field research which is descriptive analytical. The approach used is a case study approach. This study attempts to answer two questions; The author finds that the authority to decide on dispute resolution in the election process lies with Bawaslu, which was strengthened by the issuance of Law no. 7 of 2017 concerning Elections. in article 469 paragraph 1 which reads "Bawaslu's decision regarding dispute resolution in the election process is a final and binding decision", Keywords: Election Process Dispute, Election
Â
Salah satu hal baru dalam pemilu kali ini di Indonesia adalah mekanisme gugatan keberatan terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu. Mekanisme ini tidak dikenal dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memuat terobosan tentang penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakkan hukum pemilu. Selain soal tindak pidana pemilu, kewenangan kuat yang paling mencolok adalah menindak dan memutus Sengketa Pemilu. Bawaslu hingga tingkat paling bawah yakni kabupaten/kota berwenang mengeluarkan putusan terhadap Sengketa Pemilu. Hal inilah yang belum banyak dimengerti kalangan masyarakat dalam proses penyelesesaian sengketa pemilu di bawaslu, Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat tema “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dalam Perspektif UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi BAWASLU Kota Malang)†untuk mengetahui formulasi dan mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses penyelesaiannya. Dari uraian tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif di Bawaslu Kota Malang ? 2. Apa Upaya Bawaslu Kota Malang dalam Penyelesaian Sengketa 1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang One of the new things in this election in Indonesia is the complaint mechanism against the dispute resolution of the election process. This mechanism was unknown in previous elections. The birth of Law no. 7 of 2017 concerning Elections contains a breakthrough on strengthening the authority of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in enforcing election law. Apart from election crimes, the most conspicuous strong authority is to take action and decide on election disputes. Bawaslu to the lowest level, namely the district/city, has the authority to issue decisions on Election Disputes. This is something that has not been widely understood by the public in the process of resolving election disputes under Bawaslu. 7 of 2017 concerning General Elections (Malang City BAWASLU Study)†to find out clear and concrete formulations and mechanisms in the settlement process. From this description, the formulation of the problem is as follows: 1. How is the implementation of Law no. 7 of 2017 concerning General Elections in Settlement of Legislative Election Disputes at the Malang City Bawaslu? 2. What are the Efforts of Malang City Election Supervisory Body in Resolving Disputes in the Legislative General Election? 3. What are the obstacles for the Malang City Election Supervisory Board in resolving the General Election dispute in Malang City? This research is a combination of library research and field research which is descriptive analytical. The approach used is a case study approach. This study attempts to answer two questions; The author finds that the authority to decide on dispute resolution in the election process lies with Bawaslu, which was strengthened by the issuance of Law no. 7 of 2017 concerning Elections. in article 469 paragraph 1 which reads "Bawaslu's decision regarding dispute resolution in the election process is a final and binding decision", Keywords: Election Process Dispute, Election.Pemilihan Umum Legislatif ? 3. Apa yang menjadi Kendala Bawaslu Kota Malang dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum di Kota Malang ? Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitis. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan studi kasus. Penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan; Penulis menemukan bahwa dalam hal kewenangan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu berada di Bawaslu yang diperkuat dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. dalam pasal 469 ayat 1 yang berbunyi “putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikatâ€, Kata Kunci: Sengketa Proses Pemilu, Pemilu.
References
Buku :
F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Bina Cipta, Jakarta, 1995
M. Nasron, Asal Mula Nrgara,Aksara Baru, Jakarta, 1986.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UII Press, 1984),
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 1991.
Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya,
,
H. Mundiri, Logika, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia
Pasca Reformasi, Kencana, Jakarta, 2017Bagir Manan, Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi
Liberalisasi Perekonomian, FH-UNILA, Bandar Lampungm 1996
Jenedjri M. Ghaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Konstitusi Press,
Jakarta, 2013
Teguh Prasetyo, Pemilu Bermartabat, Rajawali Press, Depok, 2017
Khoiril Huda, dkk. “Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan
Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsaâ€, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018
Fajlurrahman Jurdi, “Pengantar Hukum Pemilihan Umumâ€, Prenadamedia Group,
Jakarta, 2018
Dedi Mulyadi, “Kebijakan Legislasi Tentang Sanki Pidana Pemilu Legislatif Di
Indonesia Dalam Perspektif Indonesiaâ€, Gramata Publishing, Jakarta, 2012
Undang-Undang:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Peraturan badan pengawas pemilu no 18 tahun 2017 tentang tata cara
penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.
Peraturan badan pengawas pemilu no 18 tahun 2018 tentang perubahan atas
peraturan badan pengawas pemilu no. 18 tahun 2017 tentang tata cara
penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.
Peraturan badan pengawas pemilu no. 27 tahun 2018 tentang perubaha ke2 atas
peraturan badan pengawas pemilihan umum no18 tahun 2017 tentang
tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2017
Jurnal :
Firdaus, “Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan
Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasiâ€,
Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014.
Andrizal, 2017, “Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan
Kepala Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor
Tahun 2016â€, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017
Firdaus, “Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan
Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasiâ€,
Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014.
Farahdiba Rahma Bachtiar,â€Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasiâ€, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1
Tahun 2014.
Komisi II DPR RI, Risalah Rapat Panitia Kerja RUU Tentang Pemilihan
Kepala Daerah (Tahun Sidang 20012-2013), Rabu 13 Februari 2013,
hal. 412
Internet :
https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/prospek-penanganan-sengketapemilu-2019,
http://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentangpemilihan-umum-2/,
bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu
Sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) : www.kbbi.web.id,
Halaman Website Barat https://sulbar.bawaslu.go.id Bawaslu Sulawesi
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Powered by Open Journal System Developer(s): Public Knowledge Project






