PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN PENGHUBUNG BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (Studi Formulasi Kebijakan Infrastruktur Jalan Penghubung Antara Dusun di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu NTB)

Hamdani Hamdani, Afifuddin Afifuddin, Hayat Hayat

Sari


Pembangunan merupakan pencapaian dan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat .Infrastruktur masih menjadi persoalan serius di negeri ini, terutama ditingkat pedesaan. Tidak sedikit infrastruktur desa yang saat ini kondisinya tidak terurus,bahkan masih banyak desa yang belum memiliki infrastruktur semisal minimnya proses pembangunan jalan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar dusun adalah salah satu alternatif pembangunan yang produktif untuk memicu segala aspek pertumbuhan baik sosial, ekonomi, serta meningkatan sember daya manusia pada umunya.  Berdasarkan tujuan pembangunan infrastruktur jalan penghubung tersebut, maka pelaksanaannya harus mengarah pada hal - hal yang subtansif sesuai apa yang menjadi kebutuhan masayarakat. Tentunya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan lebih khususnya ekonomi. Maka formulasi kebijakan adalah jawaban untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai menuju desa yang mandiri. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, obsesrvasi dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling, dan untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, pengajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Kwangko dalam formulasi kebijakan yang melibatkan masyarakat yaitu: Dalam proses formulasi kebijakan masyarakat terlibat aktif dalam tahap proses perencanaan pengambilan keputusan. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Kwangko tergolong macam-macam seperti ikut mendukung, menyelenggarakan dan ikut serta dalam program, dalam berpartisipasi ada warga yang aktif dan ada juga yang tidak aktif . Usaha aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam formulasi kebijakan yaitu: memberikan arahan, memberikan motivasi, dan memberikan intuksi langsung maupun tidak langsung secara keseluruhanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan infrastruktur jalan penghubung antara dusun Desa Kwangko. Bahwa faktor yang menjadi pendukung yakni: faktor kedaran masyarakat dan koordinasi semua stakeholder. Faktor yang menjadi penghambat yakni: masalah anggran dan rendahnya kulitas Pendidikan secara keseluruhannya.

Kata Kunci : Pembangunan, Formulasi Kebijakan, dan Partisipasi.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Ach. Wazir. 1999. Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta : AUSAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and care project.

Adisasmita, Raharjo, 2006. Pembangunan Pelaksanaan dan Perkotaan.

Braha Ilmu. Yogyakarta

Afiffudin.2012. Pengantar Administrasi Pembangunan.Bandung Alfabeta

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.

Chandra, E. 2003. Membangun Forum Warga : Implementasi Partisipasi & Penguatan Masyarakat Sipil, Akatiga, Bandung.

Cohen and Uphoff. 1997. Rural Development Participation. Cornel University. New York.

Dunn, William N. 1984. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi ke 2. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Friedrich, Carl J., 1963. Man and His Government. New York: McGraw-Hill.

H.A.R. Tilaar. 2009. Kekuasaan Dengan Pendidikan : Kajian Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pasaran Kekuasaan. Jakarta : Rinika Cipta

Hayat. 2018. Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, dan Evaluasi). Instrans Publishing.

Kamus Besar Bahsa Indinesia, 2013 Medan:Bitra Indonesia

Kirk, J. & Miller, M.L., 1986. Reliability and Validity in Qualitative Research, Bevely Hills, CA, Sge Publications.

Kodoatie, Robert J. 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Maran, R. G. 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta. Rineka Cipta

Masalah dan Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods sourcebook, Edition 3. USA: sage publication. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Moleong, J. Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Penelitian. Jakarta. Rineka Cipta

Nawawi, Hadari. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif. Gajah Mada University-Press, Yogyakarta.

Nazir. Moch. 1998. Metode Penelitian. Ghalia. Jakarta.

Ndraha. 1999. Pengantar Teori Pembangunan Pengambangan Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT Ranek Cipta

Ndraha, T. 1990. Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta : Rineka Cipta

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Riant Nugroho. 2015. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet.2

Ruslan, Rosady. 2008. Manajemen Publik Relations & Media Komunikasi. Jakarta. PT. Rajagranfindo Persada

Permendagri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Sitompul, Rislima F. 2009. Merancang Model Pengembangan Masyarakat Pedesaan Dengan Pendekatan System Dynamics. Aceh : LIPI Press

Tikson, Deddy, 2005. Keterbelakangan dan Ketergantungan, Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysiah dan Thailand. Ininnawa, Makasaar.

Theresia, Aprilia dkk.. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung : Alfabeta.

Wibawah, 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta. Kencana

Winarto Budi, 2002. Kebijakan Publik Teori & Prosess, Jakarta: Buku Kita.

Skripsi

Pembangunan Di Desa Rasabou Kematan Sape Kabupaten Bima,NTB. Jurnal Administrasi Neagara

Ahmad Cuzinka Santri. 2013. Partisipasi Mayarakat Dalam Proses Perencanaan Pembungunan Daerah Kota Batu ( Study di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu ).

Andi Ripai. 2013.Partisipasi Mayarakat Dalam Pembangunan Di Kematan

Bontomantene Kabupaten Kepulauan Selayar. Skripsi Ilmu Pemerintah

Daerah

Pembangunan Daerah Kota Batu (Studi Di Badan Pembangunan Daerah Kota Batu)

Indra Maulana. 2013. Parisipasi Mayarakat Dalam Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur dan realiasi Usulanya Di Kota Surakarta.

Tugas Akhir Perencanaan dan Kota

Khairil Anwar.2008. Partisipasi Mayarakat Dalam Pembangunan (Study

Tentang Tingkat Pendapat Masyarakat terhadap parisipasi Dalam

Pembangunan Di Desa Rasabou Kematan Sape Kabupaten Bima,NTB.

Jurnal :

Septyasa, Laksana Nuring. 2013. Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Desa Siaga Bandung Kecamatan Playan Anak. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol.8 No.1 2087-0825. Tanggal 13 Maret 2018

Sumber Internet :

Kebijakan-Kebijaksanaan.

Dari : http://akhyar13,blokspot.co.id/2014/10/kebijakan-kebijaksanaan.html. Di unduh pada tanggal 26 januari 2019 pukul 22:30 WIB

Pengertian dan Penjelasan Pembangunan. Dari : http://xerma.blogspot.com/2014/01/pengertian-dan-penjelasan-pembangunan.htmlDi unduh pada tanggal 26 januari 2019 pukul 22:35 WIB

Dokumen :

Permendagri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 dan Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2015 Tentang Desa.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.