IMPLEMENTASI WEBSITE SI-APEL SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang
Sari
Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien melalui penerapan e-government. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Website SI-APEL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus, sedangkan analisis data dilakukan berdasarkan model Miles, Huberman, dan Saldana serta Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SI-APEL berhasil meningkatkan kemudahan akses, mempercepat proses pelayanan, meningkatkan transparansi, dan mendukung efisiensi pengelolaan administrasi kependudukan. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, seperti gangguan server, keterbatasan sumber daya teknis, dan rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Secara keseluruhan, SI-APEL merupakan inovasi e-government yang efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Malang.
Kata Kunci:. SI-APEL, implementasi kebijakan, e-government, pelayanan publik.
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Jurnal & Buku :
Abidin, S. Z. (2004). Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
Agustino, L. (2008). Dasar - Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Anderson, J. E. (1970). Public Policy Making . New York: Reinhart and Wiston.
Andorson, & Krathwohl. (2015). Kerangka Landasan untuk pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen: Revisi Taksonomi Pendidikan Bloom. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia. Ashofia, B. (1996). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
Astawa, I. P. P. (2023). E-Government: Integrated, Fast, Certain and Easy Public Service Quality Management in Bali. Management and Applied Social Studies Review, 1(1), 29–35. https://doi.org/10.32795/massiv.v1i1.3892
Bitner, Z. (2003). Penilaian Ulang Harapan Sebagai Standar Perbandingan Dalam Mengukur Kualitas Layanan: Implikasi untuk Penelitian Lebih Lanjut. Jurnal Pemasaran, 58, 111–124.
Bungin, B. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Camelia, P. A. M., Andimorgan, D., & Hasanah, Q. (2023, November). PENGEMBANGAN APLIKASI E-PPID UNTUK DESA SIDOKARE, KABUPATEN NGANJUK: TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK. In Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi (Vol. 3, No. 1, pp. 639-649).
Conforth, C. (2003). The Government of Voluntary and Community Organisations: . UK: Co-Operatives UK.
Creswell, J. W. (2017). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). SAGE Publications.
Customer Experience Architect, Irvine, CA, USA, & Piduru, B. R. (2022). Cloud Computing and Public Sector Transformation: Revolutionizing Governmental Services and Operations. Journal of Artificial Intelligence & Cloud Computing, 1–4. https://doi.org/10.47363/JAICC/2022(1)192
Darwin, M. (1998). Implementasi Kebijakan. Yogyakarta: Modul Kursus TMPP MAP-UGM.
Darwin, M. (1999). Implementasi Kebijakan . Yogyakarta: Modul Pelatihan Teknik dan Manajemenn Kebijkan Publik UGM.
Dewi, Y. N. (2017). Penanganan Pengaduan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Diskominfo Pemerintahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Penanganan Pengaduan Penyelenggaraan.
Dwiyanto, A. (2014). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
EEM, N., FELIX, J. M., & DEDHY, G. (2024). IMPLEMENTASI WEBSITE BELUKAB. GO. ID MELALUI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEBAGAI LAYANAN INFORMASI DALAM MENINGKATKAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. VISIONER: JURNAL PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA Учредители: Goacademica Research and Publishing, 16(2), 135-145.
Fitriani, S. (2023). Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Aplikasi SI-APEL (Studi pada Disdukcapil Kota Malang).
Hendri Wijaya, J. (2023). E-Government in Indonesia: Policy Review and Implementation of Jokowi’s Government. TheJournalish: Social and Government, 4(3), 302–309. https://doi.org/10.55314/tsg.v4i3.563
Kementerian PANRB (2021). Panduan Inovasi Pelayanan Publik Digital di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Kotler, & Keller. (2014). Manajemen Pemasaran Jilid I Edisi Ke 13. Jakarta: Erlangga.
Lupiyoadi, & Hamdani. (2011). Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta: Salemba Empat
Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edisi 3. United State Of America: SAGE Publications, Inc.
Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Moloeng, L. J. (2005). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya.
Nadia, K. H. (n.d.). Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik.
Nasution. (1996). Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik. Jakarta: Sinar Grafika.
Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
Nurnawati, E., Mau, F. J., & Guntoro, D. (n.d.). IMPLEMENTASI WEBSITE BELUKAB.GO.ID MELALUI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEBAGAI LAYANAN INFORMASI DALAM MENINGKATKAN Eǧ GOVERNMENT DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. 16(2).
Nursalam. (2011). Proses dan dokumentasi dokumenter, konsep dan praktik. Jakarta: Salemba Medika.
Parasuraman, A., Zeithaml, VA, & Berry, LL (1988). SERVQUAL: Sebuah Model Multi-Item Skala Pengukuran Persepsi Konsumen terhadap Kualitas Layanan. Jurnal Ritel, 64(1), 12–37
Ramadhan, R., Arifianti, R., & Riswanda, R. (2020). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI KOTA TANGERANG MENJADI SMART CITY (Studi Kasus Aplikasi Tangerang Live). Responsive, 2(3), 89. https://doi.org/10.24198/responsive.v2i3.26083
Riksfardini, M., Sagara, B., Firmanto, F. S., & Handayani, N. (2023). Inovasi Pelayanan Pajak Berbasis E-Government Melalui Penggunaan E-Filing Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan. Pentahelix, 1(1), 35-44.
Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Pendekatan Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sunu, P. (2001). Melindungi Lingkungan Dengan Penerapan ISO 14001. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
Uar, A. M., Sekarsari, R. W., & Anadza, H. (2023). Upaya Maningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Si Apel (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang). Respon Publik, 17(9), 1-10.
Vaughan, R., Busthomi, R. H., & Putri, A. A. (2021). Implementasi Kebijakan E-Government Melalui Website Subang. go. id Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. Syntax Idea, 3(6), 1431-1441.
Wibowo, H. (2022). Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik Melalui Aplikasi SI-APEL.
Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). SAGE Publications.
Undang-undang:
Pemerintah Kota Malang. (2021). Peraturan Wali Kota Malang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu.
Akses melalui: https://jdih.malangkota.go.id
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Jakarta: Kementerian PANRB.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Jakarta: Sekretariat Negara.
Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Smart City. Malang: Sekretariat Daerah Kota Malang
Peraturan Walikota Malang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Malang: Sekretariat Daerah Kota Malang.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Website :
Aplikasi Siapel Dispendukcapil Kota Malang Mudah dan Cepat – Kabar Malang Com
Aplikasi Siapel Dispendukcapil Kota Malang: Layanan Adminduk Semakin Mudah dan Cepat - Malang Times
FAQ – DISDUKCAPIL KOTA MALANG
https://dispendukcapil.malangkota.go.id/index.php/2021/12/23/launching-aplikasi-siapel/
https://kelpolehan.malangkota.go.id/siapel/
https://siapel.malangkota.go.id/
Inovasi Produk "SI APEL" dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Malang Halaman all - Kompasiana.com
Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Pemerintah Kota Malang
Kini hadir Apilkasi Smart Android Pelayanan Kependudukan si Apel (https://siapel.malangkota.go.id/) – Selamat Datang di Website Kelurahan Purwantoro Kota Malang
Tak Perlu ke Kantor Dispendukcapil, Urus Kartu Identitas Diri Cukup Akses 'Siapel' - MalangVoice
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.