KEBIJAKAN RELOKASI SEMENTARA PEDAGANG PASAR INDUK GADANG OLEH DISKOPINDAG KOTA MALANG

Sari

Kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang di Kota Malang dilatarbelakangi oleh permasalahan kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan pemanfaatan ruang publik, serta kondisi pasar yang dinilai kumuh dan tidak tertata. Aktivitas perdagangan yang meluas hingga bahu jalan dan jembatan mengganggu fungsi ruang kota sehingga mendorong pemerintah daerah melakukan penataan pasar. Relokasi sementara dipilih sebagai solusi sambil menunggu pembangunan pasar permanen yang sebelumnya direncanakan melalui kerja sama dengan investor namun tidak terealisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan relokasi sementara dengan menitikberatkan pada karakter kebijakan, tata kelola penataan pasar, serta implikasinya terhadap pedagang dari perspektif ekonomi kelembagaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan meliputi pejabat Diskopindag Kota Malang, pengelola pasar, dan pedagang terdampak, dengan lokasi penelitian di Pasar Induk Gadang dan area relokasi. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi memiliki karakter transisional dan substitutif yang muncul akibat kegagalan pembangunan pasar permanen. Kebijakan ini didasarkan pada master plan penataan pasar yang mengatur zonasi, pengelompokan pedagang, jalur sirkulasi, dan tahapan relokasi. Diskopindag berperan sebagai aktor utama, pengelola sebagai mediator, dan pedagang sebagai pelaksana teknis. Implikasi kebijakan menunjukkan perubahan aturan dan pola interaksi serta peningkatan biaya transaksi dan penurunan pelanggan pada fase awal relokasi.

Kata Kunci:. kebijakan relokasi, tata kelola pasar tradisional, pasar induk gadang, ekonomi kelembagaan, pedagang pasar