ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITALISASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN MELALUI SIPEDULI (Studi pada Kantor Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso,Kabupaten Malang)

Dini Na'imatus Sofia, Afifuddin Afifuddin, Langgeng Rachmatullah Putra

Sari


Penggunaan teknologi digital untuk pelayanan masyarakat sudah menjadi kebutuhan penting di zaman sekarang, terutama untuk urusan administrasi kependudukan. Pemerintah Indonesia terus mendorong penggunaan sistem digital dalam pelayanan publik melalui berbagai aturan, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).Sejalan dengan kebijakan tersebut, Desa Tawangargo di Kecamatan Karangploso mulai menggunakan SIPEDULI (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Online) pada tahun 2020. Aplikasi ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan secara lebih efektif.Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan kebijakan digitalisasi layanan kependudukan melalui SIPEDULI yang masih mengalami beberapa kendala, seperti kurangnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, gangguan pada sistem aplikasi, serta terbatasnya fasilitas teknologi yang tersedia. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana SIPEDULI diterapkan beserta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (1980) yang mencakup empat aspek utama: komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur organisasi pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi empat langkah: mengumpulkan data, menyederhanakan data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan SIPEDULI di Desa Tawangargo menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Hal ini didukung oleh penggunaan berbagai cara komunikasi, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sikap positif dari petugas pelaksana, dan struktur pemerintahan desa yang fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan. Terdeteksi adanya peningkatan kualitas pelayanan dengan berbagai faktor pendukung mencakup kemampuan operator, dukungan kepemimpinan, penyediaan infrastruktur, dan manfaat nyata bagi masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi kesenjangan kemampuan digital masyarakat, gangguan teknis sistem, peningkatan beban kerja operator, dan keterbatasan akses teknologi. BPBD dan Pemerintah Desa Tawangargo perlu memperkuat sosialisasi publik secara kontinu, pemeliharaan infrastruktur sistem, dan penguatan kapasitas masyarakat untuk mengoptimalkan efektivitas kebijakan digitalisasi pelayanan kependudukan.

 

Kata Kunci:. Digitalisasi Pelayanan, Sistem SIPEDULI, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Kependudukan, Transformasi Digital Desa.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Jurnal dan Skripsi

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2000. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif Model dan Kriteria Pengukurannya. Jurnal

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. (2024). Laporan Kinerja Tahunan Implementasi E-Government di Kabupaten Malang Tahun 2023. Malang: Diskominfo Kabupaten Malang.

Dispendukcapil Kabupaten Malang. (2022). Laporan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Malang Tahun 2021. Kabupaten Malang: Dispendukcapil.

Fitri, A., & Rahman, F. (2021). Analisis Disparitas Kualitas Pelayanan Publik Paska Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Digital. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 12(3), 278-293.

Jumhariani, Gunawan Bata Ilyas, A. R. M. (2018). Persepsi Kualitas Jasa Layanan Perizinan Terhadap Inovasi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bantaeng. Jurnal Mirai Managemnt, 3(1).

Kumorotomo, W. (2020). Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada Masa Transisi. Pustaka Pelajar

Kurniawan, T., & Prastowo, A. (2021). Efisiensi Biaya dan Waktu dalam Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 9(2), 112-130.

Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya. (2024). Survei Dampak Digitalisasi Pelayanan Publik terhadap Sektor UMKM di Kabupaten Malang. Malang: LPUB.

Maksum, I. R. (2020). "Adaptasi Model Pelayanan Publik Internasional dalam Konteks Indonesia." Jurnal Borneo Administrator, 16(1), 23-42

Mamangkey, M., Liando, D., & Kimbal, M. (2019). Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Online Di Kota Manado. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3), 1–11.

Muchsin, H. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana. Unisma Press.

Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2018). Manajemen Pelayanan Publik. CV Pustaka Setia

Pratama, S. (2023). Korelasi Transparansi Informasi Publik dengan Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(3), 145-160.

Prasetyo, A. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus SIPEDULI. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(2), 78-90.

Prawiyogi, A. G., Sadiah, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Membaca di Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu, 5(1), 446–452.

Pusat Pengaduan Masyarakat Kabupaten Malang. (2024). Laporan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Semester I Tahun 2024. Malang: Pemkab Malang

Putri, D., & Salam, S. (2021). Analisis Jangkauan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital di Kabupaten X. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 9(2), 156-170.

Rahmawati, I. (2022). Analisis Waktu Penyelesaian Dokumen Kependudukan Sebelum dan Sesudah Implementasi Sistem Digital. Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, 13(1), 87-102

Rahmayanty, N. (2019). Manajemen Pelayanan Prima. Graha Ilmu.

Rahmudina, F. (2018). Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna. S-1 Ilmu Administrasi Publik, 21.

Ratminto, & Winarsih, A. S. (2016). Manajemen Pelayanan. Pustaka Pelajar.

Ridho, M. (2023). Evaluasi penerapan e-service layanan digital administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru.

Saida, D. S., Muchsin, S., & Putra, L. R. (2023). KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT (Studi Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu). Respon Publik, 17(9), 71-79.

Saputra, T., & Haryono, B. S. (2021). Digital Divide dalam Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Daerah Perdesaan. Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 23-38

Sari, R. (2022). Digitalisasi Layanan Publik dan Kepuasan Masyarakat: Analisis Penerapan SIPEDULI. Jurnal Teknologi dan Masyarakat, 10(3), 112-125.

Sedarmayanti. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Refika Aditama.

Septiana, D., & Putra, L. R. (2022). Inovasi Program Anjungan Dukcapil Mandiri Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan:(Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang). Journal Publicuho, 5(4), 1343-1354.

Setiawan, A. (2023). Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Implementasi Aplikasi SIPEDULI di Kabupaten Malang. Jurnal Inovasi Kebijakan, 15(1), 34-49

Setiyowati, Ay., Sekarsari, R. W., & Ilyas, T. R. (2023). Inovasi Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (SIPEDULI) Berbasis Website Sebagai Bentuk Pelayanan.Prima. Pada.Dinas.Kependudukan.Dan.Pencatatan.Sipil.Kabupaten Malang. Jurnal Respon Publik, 17(8), 26–37.

Setiyowati. (2023). Inovasi Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (SIPEDULI) Berbasis Website sebagai Bentuk Pelayanan Prima pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Respon Publik, Universitas Islam Malang.

Sulistyani, A. T., & Wijaya, A. F. (2022). Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Kependudukan Terhadap Indeks Persepsi Korupsi. Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Publik, 5(1), 75-89

Supriyanto, A. (2023). Smart Village: Transformasi Digital Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Penerbit Andi

Zamroni, Z., Afifuddin, A., & Widodo, R. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Pada Pelayanan Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kantor Keluran Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang (Studi Kasus Pada Kantor Kelurahan Dinoyokecamatan Lowokwaru Kota Malang). Respon Publik, 13(2), 75-82.

Buku

Ashofia, B. (1996). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta

Bogdan, R., & Taylor, S.J. (1975). Introduction to Qualitative Research Methods. New York: John Wiley & Sons.

Creswell, J.W. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. Los Angeles: SAGE Publications.

Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Dwiyanto, A. (2021). Transparansi dan Tata Kelola Pemerintahan. Jakarta: Kencana.

Indrajit, R. E. (2016). Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi

Kriyantono, R. (2014). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenadamedia Group.

.Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edisi 3. United State Of America: SAGE Publications, Inc.

Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edisi 3. United State Of America: SAGE Publications, Inc.

Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moloeng, L. J. (2005). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mulyadi, D. (2018). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

Muluk, M. R. K. (2020). Inovasi Birokrasi: Perspektif Administrasi Publik. Jakarta: Rajawali Pers.

Nazir, M. (2011). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2020). Reformasi Birokrasi dan Good Governance. Jakarta: Prenadamedia Group.

Prastowo, A. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Sinambela, L. P. (2017). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara

Solichin, A. W. (2008). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Sudaryono, (2015), Pengantar Bisnis : Teori Dan Contoh Kasus, Yogyakarta: Andi Offset

Sulistyani, A. T., & Wijaya, A. F. (2022). Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Kependudukan Terhadap Indeks Persepsi Korupsi. Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Publik, 5(1), 75-89

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suliyanto. (2018). Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, dan Desertasi. Yogyakarta: Andi Offset

Sumarto, H. S. (2020). Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Syukur Abdullah. (1988). Laporan temu kajian posisi dan peran ilmu administarasi Negara dan manajemen. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Asia Foundation

Website

A, Q. (n.d.). Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan. https://www.gramedia.com/literasi/metodologipenelitian/?srsltid=AfmBOoo39XYIQZ96qzKyCh-mUWnTSzzJQJSQ_QbAJgR41A2BZix_zeqy

Aptika, Ditjen. (2020). Urgensi Literasi Digital bagi Masa Depan Ruang Digital Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diakses dari https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/urgensi-literasi-digital-bagi-masa-depan-ruang-digital-indonesia/

Badriyah, S. (n.d.). Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan , dan Cara Membuat.https://www.gramedia.com/literasi/kerangkakonseptual/?srsltid=AfmBOoqLX3UrnIEEh_Y0F1EhtPHzBY91hI5WWpfVSdXHvdD38P6SrAa


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.