EVALUASI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAK BAGI KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KECAMATAN TONGAS, KABUPATEN PROBOLINGGO

Sari

Kecamatan Tongas dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah kasus perkawinan anak tertinggi di Kabupaten Probolinggo. Data Pengadilan Agama Kraksaan periode 2020–2024 menunjukkan ratusan permohonan dispensasi nikah telah diterima, dan sebagian besar telah disetujui. Temuan ini menegaskan bahwa praktik perkawinan dini masih marak, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum perkawinan 19 tahun. Situasi ini menimbulkan berbagai dampak, seperti terganggunya pencapaian pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, dan menurunnya kesejahteraan keluarga. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi upaya pencegahan perkawinan anak oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, khususnya melalui DP3AP2KB serta PLKB Kecamatan Tongas, sekaligus mengkaji dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga di Kecamatan Tongas. Studi ini menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang mencakup aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan. Lebih lanjut, studi ini berpedoman pada konsep kesejahteraan keluarga BKKBN,  yang menekankan dimensi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ketahanan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan sejumlah langkah pencegahan, seperti penjangkauan, konseling pranikah, bimbingan melalui PIK-R dan BKR, dan kolaborasi dengan sekolah dan lembaga keagamaan. Namun, tingkat keberhasilan program tersebut masih belum optimal. Faktor budaya yang menganggap perkawinan anak sebagai hal yang normal, kurangnya tenaga konseling, rendahnya pemahaman masyarakat, dan praktik perkawinan yang tidak dicatatkan yang sulit dilindungi merupakan kendala utama. Perkawinan dini juga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan ibu dan anak, stabilitas ekonomi, dan ketahanan rumah tangga. Kurangnya kesiapan psikologis dan ekonomi pasangan muda sering menimbulkan masalah seperti konflik keluarga, perceraian, dan tingginya risiko stunting pada anak. Secara umum, kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Tongas telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi. Namun, kebijakan ini belum secara signifikan mengurangi angka pernikahan dini. Pengaruh budaya, kondisi sosial ekonomi, dan rendahnya kesiapan masyarakat masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan, penguatan kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan program berbasis partisipasi masyarakat diperlukan untuk memastikan efektivitas, kesetaraan, dan keberlanjutan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci: Efektifitas Kebijakan, Pernikahan Dini, Kesejahteraan Keluarga