IMPLEMENTASI PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep)

Aisyah Putri Cahyani, Yaqub Cikusin, Taufiq Rahman Ilyas

Sari


Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumenep serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Metode yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KIA di Sumenep masih belum merata, khususnya di daerah kepulauan, disebabkan oleh masalah komunikasi, kurangnya sumber daya, dan struktur pelayanan yang belum maksimal. Walaupun aparat pelaksana menunjukkan sikap positif dan terdapat inovasi seperti program Cendikia, tantangan geografis, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya fasilitas dan SDM di daerah terpencil tetap menjadi kendala utama. Analisis penelitian ini memanfaatkan teori implementasi George C. Edwards III yang menekankan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi saling berinteraksi dalam memengaruhi suksesnya kebijakan pelayanan publik.

 

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Kartu Identitas Anak, pelayanan publik, 

IMPLEMENTASI PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(Studi Kasus di Kabupaten Sumenep)

 


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Agustino, L. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Ayuningtyas, D. (2014). Pengantar Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Jakarta: Rajawali Pers.

Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, A. 2018. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington D.C: Congressional Quarterly Press.

Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.

Harbani Pasolong. (2013). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Hayat, M. (2017). Pelayanan Publik dalam Perspektif Administrasi. Malang: Literasi Nusantara.

Ibrahim, R. (2008). Kualitas Pelayanan Publik. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mangkunegara, A. A. A. P. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moenir, H. A. S. (2005). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government. Reading, MA: Addison-Wesley.

Ridwan & Sudrajat. (2009). Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: CV. Kencana.

Saleh, S. (2023). Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan Bagi Peneliti Pemula. Sulawesi Selatan: Agma.

Sampara, M. (1999). Manajemen Pelayanan Publik. Makassar: Unhas Press.

Sinambela, L. P. (2013). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Solichin, A. (2001). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1974). “The Policy Implementation Process: A

Conceptual Framework”. Administration and Society, 6(4), 445–488.

Wahab, S. A. (1997). Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal atau Artikel

Anggraini, F., Ati, N., Ilyas, T. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisataberbasis Partisipasi Masyarakat (Studi tentang Objek Wisata Jamun Spot Sunset Desa Poncokusumo Kabupaten Malang). Respon Publik 17 (6), 39-49

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. (2024). Kabupaten Sumenep dalam Angka 2024. Sumenep: BPS.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. (2022). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.