IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (STUDI PADA DESA PUJON LOR, KABUPATEN MALANG)

Sari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pujon Lor. Latar belakang penelitian didasari oleh tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Malang yang mencapai 240.140 jiwa atau 8,98% dari total penduduk, sehingga pemerintah berupaya menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran melalui basis data DTKS. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pihak terkait seperti Pemerintah Desa Pujon Lor dan Masyarakat penerima bantuan sosial. Analisis Implementasi kebijakan mengacu pada empat indikator George C Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi dan validasi di Desa Pujon Lor dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan per wilayah dengan pengecekan data warga secara bertahap. Proses ini mencakup penentuan kelayakan penerima, penghapusan warga yang dianggap sudah mampu, serta penambahan warga yang belum terdata. Hasil verifikasi kemudian divalidasi dan ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan keputusan bersama dalam Musdes, tanpa melakukan pengecekan lapangan secara langsung.Implementasi kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap penyaluran PKH, khususnya dalam peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya netralitas pelaksana di tingkat RT, serta hambatan teknis dalam sistem SIKS-NG. Faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang jelas, koordinasi antarpihak, dan dukungan masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan sumber daya, literasi masyarakat yang rendah, serta munculnya ketergantungan terhadap bantuan. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi verifikasi dan validasi DTKS dalam Program PKH di Desa Pujon Lor memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas pelaksana, serta pembinaan berkelanjutan agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, DTKS, PKH