IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RTRW DI KAWASAN RAWAN LONGSOR (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang)
Sari
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang dalam upaya pengurangan risiko tanah longsor. Kota Malang merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan longsor tinggi akibat kondisi geologis dan topografis yang kompleks serta perkembangan tata guna lahan yang tidak terkendali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle digunakan sebagai landasan analisis, yang mencakup variabel isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RTRW di kawasan rawan longsor Kota Malang belum berjalan secara optimal. Beberapa hambatan utama meliputi rendahnya sosialisasi kepada masyarakat, belum adanya delineasi batas kawasan rawan longsor yang jelas, serta kurangnya kajian teknis dan lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. Meskipun substansi kebijakan telah dirumuskan dengan baik, lemahnya kapasitas kelembagaan dan minimnya keterlibatan masyarakat menyebabkan kebijakan tidak efektif dalam mencegah pembangunan di zona berisiko tinggi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, penyusunan peta zonasi detail, peningkatan edukasi publik, serta perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum sebagai upaya meningkatkan efektivitas kebijakan tata ruang berbasis mitigasi bencana.
Kata kunci: Implementasi kebijakan, RTRW, tanah longsor, tata ruang, Kota Malang, DPUPR
Referensi
Buku:
Afifudin, S. A., & Si, M. (2012). Pengantar Administrasi Pembangunan. Konsep, Teori dan Implekasinya di Era Reformasi, Alfabeta, Bandung.
Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
Anderson, J. E. (1984). Public Policy Making, Cet. Ke-3. New Yor: Holt, Rinehart and Winston.
Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Reinika Cipta.
Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2012). A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving. CQ press.
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications.
Dunn, W. N. (2015). Public policy analysis: An integrated approach. Routledge.
Dye, T. R. (1992). Understanding public policy. New Jersey : Prentice. Hall.
Dye, T. R. (2013). Understanding public policy. New Jersey : Prentice. Hall.
Edwards, G. C. (1980). Implementing public policy.
Grindle, M. S. (1980). Politics and policy implementation in the Third World. Princeton University Press.
March, J. G., & Olsen, J. P. (2010). Rediscovering institutions. Simon and Schuster.
Matthew, B., Miles, A. M. H., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: a methods. Arizona State University.
Moleong, L. J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Rose, R. (1969). The Power Elite. New York: Oxford University Press.
Satori, D. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (10th ed.). Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In Alfabeta, Bandung.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.
Wahab, S. A. (1997). Evaluasi Kebijakan Publik. Malang: FIA UNIBRAW Dan IKIP Malang.
Wahab, S. A. (2008). Evaluasi Kebijakan Publik. In Malang: FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.
Wibawa, S. (2011). Politik perumusan kebijakan publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Winarno, B. (2007). Kebijakan publik: Teori dan proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
Jurnal:
Adnan, M. A., Gunawan, B., & Candrasari, R. (2014). Pengaruh profitabilitas, leverage, growth, dan free cash flow terhadap dividend payout ratio perusahaan dengan mempertimbangkan corporate governance sebagai variabel intervening. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 89–100.
Aji, A. B., Miladan, N., & Pujantiyo, B. S. (2024). Kesesuaian rencana pola ruang terhadap risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Boyolali. Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif, 19(1), 292–313.
Diwiryo, R. (1980). BAB II - Tata Ruang. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 21–25.
Hastira, M. F., Alhamin, M., & Yunus, A. (2022). Pendekatan Sosio-Spasial Lefebvre dalam Kebijakan Pemanfaatan Ruang (Perda RTRW Kota Parepare). NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(1), 45–57.
Muniroh, S. R., Paripurno, E. T., & Wicaksono, A. P. (2023). Analisis Kemampuan Lahan Kawasan Permukiman Daerah Rawan Longsor di Padukuhan Gedang, Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan Sleman. Prosiding Seminar Nasional Teknik Lingkungan Kebumian SATU BUMI, 4(1).
Ramli, I., Nabila, F., Satriyo, P., & Jayanti, D. S. (2023). Model pengelolaan lahan kritis pada daerah aliran sungai krueng peusangan menggunakan sistem dinamik. Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian Dan Biosistem, 11(1), 44–55.
Peraturan Perundang-Undangan:
Pemerintah Jawa Timur. (2023). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043. Surabaya: Pemerintah Jawa Timur.
Pemerintah Kota Malang. (2023a). Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Malang: Pemerintah Kota Malang.
Sumber Internet / Online/ Berita :
Antara News. (2022). BNPB: Tanah longsor paling sering sebabkan korban jiwa pada 2022.
Badan Pusat Statistik. (2024). Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html
Bappeda Kota Malang. (2021). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. https://bappeda.malangkota.go.id/web/
BPBD Kota Malang. (2022). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang. https://bpbd.malangkota.go.id/
BPBD Kota Malang. (2023). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang. https://bpbd.malangkota.go.id/
BPBD Kota Malang. (2024). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang. https://bpbd.malangkota.go.id/2024/
DPUPR Kota Malang. (2023). Sistem informasi DPUPRPKP Kota Malang. https://dpuprpkp.malangkota.go.id/
Fernandez, H. (2014). Model Kebijakan Merille S.Grindle. https://www.slideshare.net/slideshow/model-kebijakan-merille-sgrindle/33036187
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.