IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SAKERA JEMPOL (SADARI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN JEMPUT BOLA) DALAM MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL DI PASURUAN

Sari

Implementasi kebijakan dalam pelayanan penanganan kekerasan seksual terdapat dalam UU TPKS No. 12 Tahun 2022. Akan tetapi, pelaksanaan undang-undang tersebut, penegakan hukumnya mengalami kendala karena banyaknya kasus yang terhambat dan tidak berhasil diproses sampai pengadilan. Penyebabnya beragam, mulai dari kurangnya sosialisasi pada masyarakat dan muncunya keraguan masyarakat bahwa kasus kekerasan tersebut diterima oleh jaksa atau hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Sakera Jempol serta peran pemerintah daerah, pihak / instansi terkait, dan masyarakat dalam  mendukung keberhasilan kebijakan Sakera Jempol untuk mencegah kekerasan seksual di Pasuruan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Miles, Huberman & Saldana (2014) yang meliputi 3 tahap yaitu kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sakera Jempol dalam mencegah kekerasan seksual di pasuruan sudah berjalan cukup baik namun masih terdapat beberapa kendala dilihat dari beberapa indikator seperti keterbatasan staff pelaksana, peran ganda yang dimiliki koordinator KB, dan tidak adanya kartu hotline Jempol. Sedangkan peran pemerintah daerah, pihak / instansi terkait, dan masyarakat sudah berjalan dengan baik meskipun perlu adanya peningkatan mengenai peran koordinator KB dalam aspek kuratif.