IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN E-KTP DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA MOJOKERTO (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto)

Sari

Good Governance merupakan tata pengelolaan kepemerintahan yang dilakukan dengan baik. Dalam implementasinya Good Governance melibatkan menjalankan tugas dan fungsi dengan baik oleh pemerintahan, termasuk dalam bidang administrasi, politik, maupun ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengimplementasian prinsip dari good governance beserta beberapa faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses pelayanan E-KTP Dispendukcapil Kota Mojokerto. Prinsip-prinsip yang menjadi fokus penelitian meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi yang melibatkan pegawai Dispendukcapil, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Serta dianalisis menggunakan model teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari prinsip good governance keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, serta aturan hukum, masih ada salah satu prinsip yang menurut data masih belum optimal dalam implementasinya yaitu akuntabilitas. Pada prinsip akuntabilitas masih ada kendala yaitu sistem pengendalian dan evaluasi yang masih belum optimal, hal ini berdasarkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dimana salah satu sasaran strategis yaitu Indeks Manajemen Risiko Dispedukcapil kota Mojokerto masih belum tercapai. Pada implementasi prinsip aturan hukum, keterbukaan, dan transparansi sudah optimal sejalan dengan teori yang ada.