IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG DALAM PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG PADA DINAS PUPRPKP KOTA MALANG

Jalaludin Muhamad, Khoiron Khoiron, Hirshi Anadza

Sari


Penyelenggara pelayanan publik berbasis elektronik, yang lebih dikenal sebagai e-government. Pada awal tahun 2020 Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang merupakan aplikasi berbasis web digunakan dalam penyelenggaraan permohonan Peretujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) di setap kabupaten atau kota di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SIMBG dalam pelayanan permohonan PBG pada Dinas PUPRPKP Kota Malang. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis faktor penghambat implemntasi SIMBG dalam pelayanan permohonan PBG pada Dinas PUPRPKP Kota Malang. Penelitain ini menggunakan metode kualitatif. Adapun teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Georgi Edward III. Hasil penelitian menunjukan implementasi SIMBG pada Dinas PUPRPKP Kota Malang dilaksanakan dengan baik. Adapun faktor penghambat implementasi SIMBG pada Dinas PUPRPKP Kota Malang yaitu kuangnya pemahaman teknologi para pemohon dalam menggunakan aplikasi SIMBG, kelalaian pemohon, aturan yang rumit dan terdapat kendala pada sistem aplikasi SIMBG yang berdapak pada lamanya proses penerbitan BG.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku :

Abdoelah, A. Y., & Rusfina, Y. (2016). Teori Dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Alamsyah, K. (2016). Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi. Bandung: Media Citra Mandiri.

Bhakti, A. P. (2021). Restribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Jakarta: Penerbit Nusa Cendana .

Hardiansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Hayat. (2018). Kebijakan Publik Evaluasi Revormasi Formulasi. Jakarta: Intras Pblishing.

Hertati, Diana. (2019). Efektivitas Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Malalui Surabaya Single Windows Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Surabaya: Mitra Sumber Rejeki.

Indrajit, R. E. (2016). Konsep Dan Strategi Electronic Government. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). Kebijakan Publik Cara Mudah Untuk Memahami Kebijakan Publik. Banten: CV.AA.RIZKY.

Naputupulu, D., & Et Al. (2020). E- Government: Implementasi, Trategi Dan Inovasi. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Nyoman, I., Kurnisah, D., & Hubeis, M. (2022). Pelayanan Publik Berbasis Digital. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Pramono, Joko. (2020). Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Bandung: Nusa Cendana.

Ravinsyah, & Et Al. (2022). Kebijakan Publik. Bandung: PT. Global Eksklusif Teknologi.

Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2019). Hukum Administrasi Negara. Bandung: Penerbit Nusa Cendana.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitaif, Kulitatif, Dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Jurnal dan Skripsi :

Damayanti, A., Ciqusin Y., & Ilyas T. R. (2023). “Kualitas Pelayanan Publik Di Bidang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Kantor Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis)”. Jurnal Respon Publik, 17 (8), 1-12.

Firdaus, Idos. (2019). Implemntasi Kebaijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. (Skripsi Serjana, Universitas Sultan Ageng).

Haq, M. S. (2021). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Sekolah Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan, 9 (05) 1221-1235.

Khoiron. (2017). Pelayanan Publik dan Keadilan Sosial. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2 (1), 8-14

Musdalifah. (2016). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Mendukung Pelayanan Administrasi di SMA Negri 1 Barru. (Skripsi Serjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Ma’rufin, A. B. (2023) Implementasi Sistem Informasi Manajemen Berbasis Aplikasi Siaga Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pada Seksi Pendidkan Agama Islam di Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi. (Skripsi Serjana, Institusi Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi).

Nuryana, Esti. (2016). Implementasi Kebijakan Publik Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Puntu (KPTSP) Kabupaten Blitar. (Skripsi Serjana, Universitas Jember).

Putra, A. R. & Mutiar Fitri Dewi (2023). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 49 (2) 227-237

Rianti, S., Zaili, R., & Feri, Y. (2019). Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2 (1), 412-419.

Virgasih, U., Muchsin, S., & Anadza, H. (2023) Efektivitas Aplikasi Si-Izol Dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan (Studi Khasus Pada Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang). Jurnal Respon Publik.17(8), 98-109.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Surat Edaran Walikota Malang No. 17 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Restribusi PBG.

Website :

Malangkota.go.id. Geografis-Pemerintahan Kota Malang. diakses pada 11 Januari 2024 dari https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/

Satya, Y., & Wicaksana, W. (2023, November 24). Warga Kesulitan Urus Izin Bangunan, Ternyata Ini Penyebabnya. Diakses pada 9 Januari 2024, dari https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/813318493/warga-malang-kesulitan-urus-izin-bangunan-ternyata-ini-penyebabnya.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.