IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN (DIKLATPIM) TINGKAT IV (Studi Pada Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Di Kantor BKPSDM Kota Malang)

Mochammad Rizki Anwar, Nurul Umi Ati, Suyeno Suyeno

Sari


Kepemimpinan dalam program Diklatpim tingkat IV adalah aspek penting untuk dikembangkan. Program ini menekankan pengembangan keterampilan manajerial, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan untuk mempersiapkan peserta dalam menduduki jabatan tinggi. Peserta dilatih dalam memberikan arahan yang efektif, memotivasi tim, dan mencapai tujuan organisasi melalui diklat ini. Selain itu, terdapat permasalahan pada Diklatpim tingkat IV, seperti banyaknya pegawai yang belum mengikuti program, hambatan yang dilakukan pegawai untuk mencegahnya, dan lemahnya koordinasi antar Personil. dan ketenagakerjaan serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Selain untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membantu dan menghambat pelaksanaan kebijakan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV (DIKLATPIM) di BKPSDM Kota Malang, tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan, mengkarakterisasi, dan menilai pelaksanaan program. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014:16); khususnya, prosedur pengklasifikasian rangkaian data ke dalam pola dasar, kategori, dan unit deskripsi. Peneliti memastikan bahwa data tersebut akurat. Beberapa teknik yang disarankan Augina Mekarisce (2020) untuk mengevaluasi kualitas data dalam penelitian kualitatif meliputi triangulasi data, memperluas pengamatan, dan meningkatkan ketekunan, menurut Arnild. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV (DIKLATPIM) telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki bagi peserta Diklatpim tingkat IV agar dapat memperbaiki keadaan.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku:

Abdul Wahab, Solichin. 2012. ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ati Nurul, Umi. 2021. Deliberatif Aktor Dalam Impelementasi Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Dolly di Kota Surabaya: Polinema Press.

Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta

Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta

Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Bina Aksara.

Arnild, Augina Mekarisce. 2020. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitataif Di Bidang Kesehatan Masyarakat, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat, Vol.12 Edisi 3.

Dwiyanto. A., 2018. Manajemen Pelayanan Publik. Gadjah University Press

Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey

Hayat.2018.Kebijakan Publik: Tujuan Kebijakan Publik. Malang.Intrans Publishing

Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Lexy J Moleong. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Mansyur. 2010. Manajemen Pembiayaan Proyek. Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Miles, M.B dan A.M Huberman. 2014. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press

Moleong, L.J. 2011 . Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta.PT Gramedia.

Nugroho, Riant. 2009. Publik Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo

Nugroho, Riant. 2011. Publik Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo

Sukarso, Iskandar P., Cecep H., 2015. Kepemimpinan.

Suwatno. 2019. Pemimpin dan Kepemimpinan (dalam organisasi public dan bisnis). Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI

Tjokroamidjojo, Bintaro. 1990. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Haji Masagung.

Wibowo, 2016. Kepemimpinan Pemahaman Dasar, Pandangan Konvensional, Gagasan Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Winarno,Budi. 2008. Kebijakan Publik, PT. Buku Kita: Jakarta

Winarno,Budi. 2016. Kebijakan publik era globalisasi (teori,proses dan studi kasus kompratif), Yogyakarta : CAPC(Center Of Academic Publishing Service)

Jurnal:

Dudung sumahdumin. (2010). Efektivitas implementasi kebijakan sistem manajemen mutu pada program Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (studi kasus pelaksanaan Diklatpim tingkat iii pada badan program Pendidikan dan pelatihan daerah provinsi jawa barat). Jurnal ilmu administrasi: media pengembangan ilmu dan praktek administrasi, 7(1), 02.

Kurniawan S., Barlian C. U., Dina S., Wulansari. (2023) View of Program Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Sebagai Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Di Pemerintah Kota Bandung. Journal for Islamic Studies.Al-Afkar.com.

Muid S.AP. (2020). Pengaruh implementasi kebijakan Diklatpim pola baru dan kompetensi kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan publik di pemerintah kabupaten kerinci: Muid, S. AP. Jurnal administrasi nusantara maha, 2(12), 70–81.

Nofriandy Imanuel, Meitiana, Luluk Tri Harinie (2022) View Of Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya. (2023). Upr.Ac.Id.

Pangestu D. E., (2022). Analisis Penerapan Diklatpim Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan Digilib | Universitas Negeri Surabaya. Unesa.ac.id.

Perankilai, C.J., (2020). Evaluasi program program Pendidikan dan pelatihan kepemimpinantingkat IV dalam kebijakan pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 44-57,

Rizka Firdausia Fitri, Nurul Umi Ati, & Suyeno Suyeno. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu (Studi Kasus di Taman Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randegan Kota Mojokerto). Respon Publik, 13(4), 12–18.

Siti Maryam, Neneng. (2017). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik - Repository. Unikom.Ac.Id.

Tatan Sutanjar, & Oyon Saryono. (2017). Pengaruh Motivasi, Kepemimpinan Dan Disiplin Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai. Journal Of Management Review, 3(2),321–325.

Website:

BKPSDM. (2021). Profil Badan Kepegawaian Daerah. Malang kota. Go.id. Https://bkpsdm.malangkota.go.id/index.php/profil-bkd (Diakses 10 November 2023)

Blogger. Dan, H., Gambaran, P., Lokasi, U., & Penelitian, S. (n.d.). BAB IV. Retrieved http://repository.ub.ac.id/id/eprint/8821/6/BAB%20IV.pdf (Diakses 10 Oktober 2023)

Kanjeng Mariyadi Ngawi. (2019). Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman (Sebuah rangkuman dari buku Analisis Data Qualitatif, Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman). https://www.mariyadi.com/2019/10/analisis-data-kualitatif-model-miles.html (Diakses 23 September 2023)

Pemerintah Kota Malang. (2023). Geografis – Malangkota.go.id. https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/ (Diakses 10 Oktober 2023

Psychologymania; Blogger. www.nsd.co.id. (2012). Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia. https://www.psychologymania.com/2012/12/pengertian-kualitas-sumber-daya-manusia.html (Diakses 19 September 2023)

Pustaka, T., Landasan Teori, A., Kinerja Pegawai, Pengertian, K., & Pegawai. https://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dlfile/penelitian/197782BABII.pdf (Diakses 16 September 2023)

Undang-Undang:

Hukum Online. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 - Pusat Data Hukumonline. Hukumonline.com.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (n.d.).Perka LAN No. 20 Tahun 2015 Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV

Peraturan LAN No. 5 Tahun 2022. (2022). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/227344/peraturan-lan-no-5-tahun-2022

UU No. 25 Tahun 2009. (2023). “Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 pasal 15 tentang Pelayanan Publikâ€. Database Peraturan | JDIH BPK

UU No. 5 Tahun 2014. (2014). “Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 pasal 5 tentang Aparatur Sipil Negaraâ€. Database Peraturan | JDIH BPK.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.