EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA MALANG (STUDI PADA DINAS SOSIAL KOTA MALANG)

Sayyida Amalia, Afifuddin Afifuddin, Langgeng Rachmatullah Putra

Sari


Negara yang sejahtera adalah arah tujuan bangsa Indonesia. Maka makna kemerdekaan menjadi lebih dari sekedar bebas dari penjajahan, melainkan terpenuhinya masyarakat yang adil serta makmur. Usaha pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan sosial ini tentunya tidak lepas dari aspek kemiskinan. Dalam rangka peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan pemerintah meningkatkan akses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, diperlukan suatu program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya Permensos RI No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, serta mengubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan terutama pada kelompok RTM. Dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan peneliti dengan menggunakan sumber data berupa data primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program. PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang diukur dari enam variabel, yaitu: (1) Efektivitas; (2) Efisiensi; (3) Kecukupan; (4) Perataan; (5) Responsivitas; (6) Ketepatan. Penelitian ini menghasilkan bahwasanya evaluasi kebijakan program PKH di Kota Malang telah terlaksana dengan baik. Namun dari keenam indikator evaluasi, beberapa indikator kurang berjalan maksimal, selain itu juga masih didapati beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH seperti alat bayar keluarga manfaat (KPM) yang bermasalah, penerima manfaat belum menerima alat bayar, jumlah bantuan tidak sesuai dengan komponen yang dimiliki, masih banyak warga yang kurang mampu belum menerima bantuan, perubahan mental/mindseat masyarakat penerima bantuan, sistem terbaru dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) peserta PKH banyak yang dikeluarkan by sistem tanpa adanya konfirmasi.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Sumber Buku:

AG. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Miles, M.B dan Huberman, A.M. 2014. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.

Moleong. Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mubyarto. 2000. Ekonomi Rakyat dan program IDT. Yogyakarta: Aditya Media.

Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

Nugroho, D Riant. 2004. Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi). Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Nugroho, Riant. 2009. Publik Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Buku Kita.

Undang-Undang:

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program-Program Pembangunan yang Adil.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengetasan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1 tentang Program PKH.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

UU No. 140 Tahun 2014 tentang Jaminan Sosial.

Sumber Jurnal:

Anwar, F., & Untari, N. (2020). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Program Keluarga Harapan. JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 2(1), 11-17.

Darmadi, D., Yusuf, D. A. P., Firnanda, Y. A. Y., & Nathanie, R. W. (2021). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Syntax Admiration, 2(5), 806-818.

Humairoh, U., & Utomo, S. J. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Kabupaten Bangkalan. Buletin Ekonomika Pembangunan, 1(2).

Ishartono, Santoso Tri Raharjo. (2016). Sustainable Developments Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. Social Work Jurnal, 6 (2), 154-272.

Mahmud, F., & Mustari, N. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Enrekang. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 17-33.

Sari, A. G., & Marom, A. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Pendidikan Dan Kesehatan Di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 9(1), 17-29.

Sumber Internet:

Badan Pusat Statistik. (2022). Presentase Penduduk Miskin Perpulau di Indonesia. Maret. BPS Indonesia. Jakarta.

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur (2009). Dinsos Jatim Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/19075#:~:text=Ini%20dilakukan%20dua%20hari%20di%2021%20lokasi%2C%20dari,program%20PKH%20di%20Jatim%20tahun%20ini%20terbilang%20sukses. (Diakses pada 17 Maret 2023)

Radar Malang Jawa Pos (2022). Kemiskinan di Malang Raya Masih Tinggi. https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/24/07/2022/kemiskinan-di-malang-raya-masih-tinggi/. (Diakses pada 16 Februari 2023)

Setyo Puji (2021). Pengakuan Pendamping PKH Yang Korupsi Rp 450 Juta, Untuk Beli Motor Dan Perabot Rumah tangga. https://regional.kompas.com/image/2021/08/09/190742878/pengakuan-pendamping-pkh-yang-korupsi-rp-450-juta-uangnya-untuk-beli-motor?page=1. (Diakses pada 19 Maret 2023)

Mardi Sampurno (2022). 80 persen bantuan Pendidikan program keluarga harapan. https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811086602/80-persen-bantuan-pendidikan-program-keluarga-harapan (Diakses pada 20 Agustus 2023)

Pipit Anggraeni (2019). Ratusan KK di Kota Malang dicoret dari daftar keluarga penerimamanfaatPKH. https://www.malangtimes.com/baca/41906/20190722/134700/ratusan-kk-di-kota-malang-dicoret-dari-daftar-keluarga-penerima-manfaat-pkh (Diakses pada 20 Agustus 2023)


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.