IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOTA MALANG DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BESAR (Studi Kasus Diskopindag dan Pedagang Kaki Lima)

Sari

Dalam menjalankan hidup terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai faktor nonformal diakui mempunayi kelebihan dibandingkan faktor yang berbeda, tetapi pada kenyataannya kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) menimbulkan permasalahan baru, antara lain kemacetan dan kekacauan serta lingkungan yang buruk, kotor, dan buruk. dan kesan yang kurang ramah serta menggunakan trotoar, jalan, fasilitas umum dan lain-lain untuk tempat berjualan, padahal sudah dilarang. Meskipun pemerintah telah berupaya sebaik-baiknya, solusi kebijakan yang ditawarkan belum terbukti sepenuhnya efektif. Sesuai degan Peraturan Daerah Tahun 2000  Nomor 1 yang menguraikan tentang tujuan pemerintah mengatur dan membina PKL di Kota Malang diterbitkan pada tahun 2000. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Malang dilaksanakan dalam penyelenggaraan PKL. penjual di pasar besar, serta hal-hal yang mendukung serta yang menhambat yang mana harus ditangani pemerintah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif dan sumber data primer dan sekunder sebagai sumber datanya. Menurut Teori Edwards III yang juga digunakan dalam penelitian ini, terdapat empat  hal yang mungkin mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan: (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun strategi pemerintah kota Malang dalam mendirikan PKL di Pasar Besar telah dilaksanakan dengan cukup sukses, masih ada sejumlah variabel yang belum berfungsi dengan baik. Selain itu, sejumlah faktor yang masih menjadi penghambat implementasi strategi pendirian PKL di Pasar Besar memiliki kelemahan antara lain lokasi yang tidak strategis, anggaran yang kecil, dan pendidikan yang sangat minim.