ANALISIS KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI BAGI PETANI DI KECAMATAN KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANG

Tititn Kurniatin, Suyeno Suyeno, Retno Wulan Sekarsari

Sari


Pembangunan dan pengembangan di bidang pertanian perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas para petani, salah satunya pemerintah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sebagai upaya meningktakan kesejahteraan petani. Studi ini bervisi guna pengetahuan akan, menggambarkan serta penganalisaan mengenai kebijakan distribusi pupuk susbsidi bagi petani di kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang yang sesuai dengan Permendag No 04 tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi dalam Sektor Pertanian, mengetahui bagaimana mekanisme distribusi pupuk bersubsidi, serta untuk mengetahui pengaruh dan keefektifan dari kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. Dalam studi ini, dimanfaatkannya method kualitatif deskriptif. Hasilnya didapati akan Kebijakan pupuk bersubsidi punya visi guna mempermudah petani akan memperoleh pupuk murah. Untuk menerapkan subsidi pupuk dari tingkat satu hingga tingkat empat di Kecamatan Kedungjajang kabupaten Lumajang dapat dikatakan sudah berjalan lancar sesuai akan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan guna penebusan pupuk bersubsidi di lakukan di pengecer resmi menggunakan KTP, dimana KTP merupakan media uatama dalam transaksi pupuk bersubsidi. Kemudian untuk penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan 6 prinsip yang telah ditetapkan, kebijakan ini belum efektif, dikarenakan terdapatnya permasalahan pada prinsip tepat harga yaitu masih banyaknya kios/pengecer yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Sumber Buku:

Abduqssamad, Z. (2021). Metqode Peneqlitian Kualiqtatif (P. Rapanna & fahmi Jalsan, Eds.; 1st ed.). CV. Syqakir Media Press.

Dumasari. (2020). Pembangunan Pertanian, Mendahulukan yang tertinggal (Jamhari, I. Santosa, & Dimaswids, Eds.; 1st ed.). Pustaka Pelajar.

Duqnn, William N. (2003), Penqgantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi kedua. (Terjemahan). Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Evi, S., & Kurniasih, M. (2019). Buku Ajar Kebiqjakan Publik - Tqeori dan Aplqikasinya (1st ed.). UMJ PREqSS.

Kartawidjaja, D. (2018). KEBIqJAKAN PUBLIK - Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kustriani, S. H. W. (2015). Modul Pelatihan Analis Kebijakan. Lembaga Administrasi Negara.

Murdiyqanto, E. (2020). PENELIqTIAN KUALITqATIF (1st ed.). UPN Veteqran yogyakarta Press.

Mustaqri, N. (2015). Pemahqaman kebijqakan publik - Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (1st ed.). Leutikaprio.

Ravyansyah, Sukarman Purba, Bambang Irawan, Alfansyah Fathur, Eka purnama, Kadek wiwin, Ni Wayan Ari Sudiartini, Abd Haris Suwardi, & Doddy S A Dian Sari. (2022). KEBIJAKAN PUBLIK (Ariyanto & T. P. Wahyuni, Eds.; 1st ed.). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. www.globaleksekutifteknologi.co.id

Rizal Pahleviannur, M., Nur Saputra, dani, Shintania, D., Oktaviana, V., Edy Susanto, E., Amruddin, & Mutia, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif (F. Sukmawati & P. Pustaka, Eds.; 1st ed.). CV. Pradina Pustaka.

Rochaeni, S. (2023). Pembangunan Pertanian Indonesia (3rd ed.). Graha Ilmu.

Siqyoto, S., & Soqdik, A. (2015). Dasaqr Metodologi Penelitian (ayup, Ed.; 1st ed.). Literasi media Publishing.

Yulianto, K. (20151). Buku Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik - Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas (1st ed.). UNG Press Gorontalo.

Zainal Abidin, Said. (2011). Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.

Undang-undang:

Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/25/427.12/2022 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Keputusan Direktorat Sarana dan Prasarana Pertanian No. 45.11 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Peraturan menteri pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

Undang – Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Sumber Jurnal:

Riqgi, N., Raesqsi, S., & Azhqari, R. (2019). Analisqis Efektivqitas Kebijakqan Pupuqk Bersubsqidi Bqagi Petaqni Padi Di Nagqari Cuqpak Kecamataqn Gunuqng Talanqg Kabupaqten Solok. JOSEqTA: Journal of Socio-Ecoqnomics on Tropical Agriculture, 1(3). https://doi.org/10.25077/joseta.v1i3.184

PUqTRA, I. W. W. S. (2020). Impqlementasi Kebqijakan Subqsidi Pupquk Padqa peqtani di Kecamatqan Secanggqang kabupaqten Lanqgkat. 1–179.

Sqari, D. K., Yusqwadi, H., & Murdyasqtuti, A. (2022). Implemqentasi Kebqijakan Distriqbusi Pupuk di Kabuqpaten Jember (Vol. 4).

Wahyuni, S. (2022). Evalquasi Kebijakqan Penyalurqan Puqpuk Bersubqsidi baqgi petani Di Dinqas Tanaqman Pangqan Holtikuqltura Dan Perkeqbunan Kabupaqten. 1–107.

Yunita, F., & Angin, R. (2022). Peqran Penyuqluh Pertanqian Dalam Implemqentasi Pendistriqbusian Puqpuk Bersubsiqdi Melaqlui Kartu Taqni Di Kecamatqan Kedungjaqjang Kabupaqten Lumaqjang.

Sumber Internet:

B. Putra Muslimin. (2021). Pelayanan Penyediaan Pupuk Bagi Petani. Sumber: https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--pelayanan-penyediaan-pupuk-bagi-petani diakses pada 19 Mei 2022 pada 18.26 WIB)

Anonim. (2023). Tersangka Pengecer Pupuk Subsidi di Lumajang Terancam 2 Tahun Penjara. Sumber: https://lumajangsatu.com/baca/tersangka-pengecer-pupuk-subsidi-di-lumajang-terancam-2-tahun-penjara- Diakses pada tanggal 20 Juli 2023

Baheransyah. (2020). Manfaat Kartu Tani untuk Kesejahteraan rakyat. Sumber: https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/440186/manfaat-kartu-tani-untuk-kesejahteraan-petani Diakses pada tanggal 20 juli 2023


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.