IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM MENGATASI SENGKETA TANAH (Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan)

Sari

Dalam rangka mengatasi banyaknya masyarakat yang belum mempunyai sertifikat tanah yang menimbulkan permasalahan di masyarakat khsususnya kasus sengketa tanah. Pemerintah yang bergerak di sektor pertanahan mengeluarkan kegiatan kebijakan PTSL. Program ini bertujuan agar masyarakat memiliki perlindungan secara hokum sehingga dapat mengatasi kasus sengketa tanah. Metode yang dipergunakan ialah pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Teknik mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang mempunyai keterkaitan dengan topic penelitian. Kemudian data yang didapat dianalisis dengan meninjau seluruh data yang didukung menggunakan teori yang disampaikan oleh Anderson dan pendapat Jan Merse. Penelitian ini menunnjukkan bahwa impelmentasi kebijakan yang dilakukan terlaksana optimal. Diketahui berdasarkan dari beberapa aspek yang dikemukakan oleh Anderson bahwa proses pengimplementasian program juga sudah bias dianggap baik melihat kesesuaian dengan aspek yang dikemukakan. Sedangkan model implementasi berdasarkan Jan Merse juga sudah berjalan baik. Adapun faktor pendukung yang terjadi yaitu kerjasama antar petugas yang baik, terjalinnya komunikasi yang baik, dan adanya landasan hokum dari presiden dan menteri. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang terjadi didalamnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, sarana prasarana yang belum memadai, dan dana program yang belum sepenuhnya keluar. Sehingga kendala tersebut memperlambat impelemtasi kebijakan PTSL di Kabupaten Pasuruan.

 

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Program Pertanahan