PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM RUMAH HUNIAN SEMENTARA BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK ERUPSI GUNUNG SEMERU (Studi Kasus Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)

Andhika Hidayat Soekotjo, Slamet Muchsin, Taufiq Rahman Ilyas

Sari


Pengungsian akibat letusan gunung Semeru di 151 titik pengungsian terkonsentrasi di 3 kecamatan yang tersebar di 118 titik di wilayah Kabupaten Lumajang dan 14 titik di luar Kabupaten Lumajang (BPBD, 2021). Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengaruh kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap kepuasan masyarakat dalam pembelian hunian sementara bagi masyarakat  terdampak erupsi Gunung Semeru. Metode yang digunakan kuantitatif yang dipadukan dengan  penelitian deskriptif. Data yang  terkumpul dianalisis dengan metode regresi sederhana. Hasil penelitian berdasarkan uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perumahan sementara di Kabupaten Lumajang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat yang tinggal di perumahan sementara. Hasil pengujian statistik menunjukkan validitas pernyataan penelitian karena nilai (r) lebih besar dari nilai (r) tabel dan nilai probabilitas (sig) kurang dari 0,05. Uji reliabilitas menunjukkan koefisien Cronbach’s Alpha (0,887) untuk variabel kebijakan pemerintah (X) dan (0,843) untuk kepuasan masyarakat (Y), melebihi nilai (0,6), menunjukkan reliabilitas baik dari instrumen kuesioner. Uji varians dengan nilai (0,126) lebih besar dari 0,05, menandakan tidak ada perubahan varians yang signifikan pada data residu. Uji normalitas (0,066) juga lebih besar dari 0,05, menunjukkan data residual berdistribusi cukup normal. Hasil uji (F) menunjukkan (0,00) kurang dari 0,05, validasi model regresi memprediksi variabel kepuasan masyarakat dengan pengaruh variabel kebijakan pemerintah (X). Analisis ini menghasilkan (R^2) (0,308), menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mempengaruhi (30,8%) kepuasan masyarakat, dengan (59,2%) volatilitas dipengaruhi faktor lain. Koefisien regresi (X) (0,441) menunjukkan pengaruh positif variabel kebijakan pemerintah (X) terhadap kepuasan masyarakat (Y). Signifikansi (t) (0,000) kurang dari 0,05, menandakan pengaruh signifikan variabel kebijakan pemerintah (X) terhadap kepuasan masyarakat (Y).

 

Kata Kunci: Kabijakan Pemerintah, Kepuasan Masyarakat, Rumah Hunian Sementara


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku:

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad

Anggara. 2018. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia

Subianto. 2020. Kebijakan Publik. Surabaya: PT Menuju Insan Cemerlang

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta

Jurnal dan Skripsi:

Haedar Akib. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Universitas Negeri Makasar.

Sitinjak. (2023). Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi,Partisipasi Manajemen, Pengetahuan Manajer Akuntansi Terhadap Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. Kelian Mitra Karya

Mohamad Kharis Umardani. (2021). Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai. Universitas Yarsi.

Pramono & Kinansi. (2020). Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kota Surakarta (Studi Pemberdayaan dan Pengorganisasian Satuan Perlindungan Masyarakat). Unirversitas Slamet Riyadi.

Ritonga. (2020). Jurnal Kewahyuan Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Taqiy & Kurniawan. (2023). Kolaboraasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Dengan Gerakan Pramuka Dalam Penyelenggaraan Hunian Sementara Bagi Penyitas Erupsi Gunung Semeru. Universitas Negeri Surabaya.

Antoro. (2016). Sistem Bantu Administrasi Pendataan Penduduk Desa Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Asariansyah, Saleh, Rengu. (2013). Paartisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). Universitas Brawijaya.

Assaad. (2017). Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati). UMI Makasar.

Hesti. (2022). Tinjauan Pelaksanaan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial BPNT Selama masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2021. Politeknik Keuangan Negara STAN.

Fajrin, J., Muchlis, M., & Tandean, Y. R. (2020). Pengembangan Desain Hunian Sementara Untuk Korban Gempa Lombok. Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin, 3(2), 103–109. http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jpm/article/view/1077/761

Hayat, H., Malang, U. I., & Pendapatan, P. (2018). Buku Kebijakan Publik. Universitas Islam Malang Malang, Indonesia. https://himia.umj.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/BukuKebijakanPublik.pdf

Islami, N. W. (2022). ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN PUJON, NGANTANG DAN KASEMBON. Karta Rahardja: Jurnal Pembangunan Dan Inovasi, 4(1), 47–57. http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/view/62

Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. JRP (Jurnal Review Politik), 6(2), 195–224. http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1078

Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Publisher UNM. https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992_ANALISIS_KEBIJAKAN_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf

Perencanaan, T., Dan Evaluasi, I., Subianto, A., & Si, M. (n.d.). KEBIJAKAN PUBLIK.

Putra, D. S., & Azis, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan E-filing Terhadap Kepuasan Masyarakat Kota Bandung. EProceedings of Management, 6(2).

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 1–12. https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1

Taufiqurokhman, D., & PeneRBIT, Ms. (n.d.). Riwayat Penulis.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. https://bnpb.go.id/ Diakses 12 November 2022

Muhammad Andriansyah, ST. 2021. Efektivitas Konsep Model Dan Implementasi Hunian Sementara Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi Sulawesi Tengah 2018 Studi Kasus Model Huntara Di Kabupaten Sigi

Dyah Puspa Ayu, Budi Prayitno, Agus Haryadi. 2020. Fabrikasi Hunian Sementara Untuk Pasca Bencana. Jurusan Magister Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.

Anggiat Purba, Siswo Hadi Sumantri, Anwar Kurnadi, Dimas Raka Kurniawan Putra. 2022. Analisis Kapasitas Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru. Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Mustainah M1 dan Moh. Royfand. 2022. Problematika Dan Kesiapsiagaan Pemerintah Dalam Penanganan Bencana. Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako.

Landasan Hukum:

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kebijakan Penanganan Pengungsi Pasca Bencana. https://bnpb.go.id/ Diakses 13 November 2022.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Indonesia. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2023.

Indonesia. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Hunian Sementara Untuk Korban Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.