EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR WAJIB BELAJAR 9 TAHUN STUDI KASUS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG

Sari

Hadirnya kebijakan wajib belajar 9 tahun dalam dunia pendidikan di Indonesia yang diturunkan pada masing-masing daerah menjadi salah satu kebijakan pendidikan yang diharapkan mampu memberikan solusi dan memberikan perkembangan pendidikan yang signifikan. Hal ini didasari banyaknya siswa yang putus seklah atau tidak melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Ditambah permasalahan biaya pendidikan yang masih menjadi salah satu faktor yang menghambat keberlanjutan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian berkaitan dengan peran dan juga evaluasi kebijakan dengan menggunakan tahapan evaluasi menurut Dunn yakni Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas, dan Ketepatan. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun sudah dapat dikatakan mampu memberikan kemajuan dalam dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Lumajang. Akan tetapi hal ini juga masih diiringi dengan adanya faktor yang menghambat pelaksanaannya diantaranya masih tingginya angka putus sekolah, tingginya angka pernikahan dini, higga sarana dan prasarana yang harusnya mendukung. Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang menggunakan beberapa cara untuk terus malanjutkan proses pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun melalui proses  Sosialisasi, Program Genang Putus Sekolah, Tersedianya Program Kelompok Belakar (Kejar) Paket A, B, dan C, Antisipasi Pernikahan Dini. Dari hasil evaluasi, peneliti menemukan saran diantaranya menggencarkan proses sosialisasi, melakukan sosialisasi akan pemahaman bahaya pernikahan dini, melakukan kontrol secara masif dan intensif.

 

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Evaluasi, Kebijakan Pendidikan