PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI MASALAH MASYARAKAT YANG BELUM MEMILIKI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) (Studi Kasus Pada Kantor Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)

Lufian Nirawati, Slamet Muchsin, Agus Zainal Abidin

Sari


Selain sebagai identitas penduduk,  E-KTP juga menjadi dasar untuk penerbitan identitas lainnya seperti dalam perbankan, surat izin mengemudi. Banyaknya masyarakat yang belum memiliki e-KTP disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan, keterbatasan waktu, dll. Upaya tersebut adalah agar masyarakat segera peduli terhadap e-KTP dengan mengadakan sosialisasi tentang manfaat dan kegunaan e-KTP. Mengingat hal ini adalah kewajiban bagi setiap masyarakat. Namun pada kenyataannya di Desa Sukoharjo masyarakat usia wajib e-KTP namun masih banyak yang belum memiliki e-KTP. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) untuk mendeskripsikan permasalahan masyarakat yang belum memiliki e-KTP di Desa Sukoharjo, 2) untuk mengetahui  faktor penyebabnya sebagian masyarakat belum memiliki e-KTP di desa Sukoharjo dan 3) untuk mengetahui peran pemerintah desa Sukoharjo dalam menangani masalah masyarakat yang belum memiliki e-KTP.  Penelitian ini merupakan penelitian  deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa 1) masyarakat yang belum memiliki e-KTP mayoritas adalah usia pelajar, 2) faktor penyebab masyarakat belum memiliki e-KTP adalah kurangnya pengetahuan mengenai e-KTP, waktu, dan juga merasa belum butuh dan 3) Peran pemerintah desa dalam menangani permasalahan ini yaitu sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator. Pemerintah desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat agar mencapai terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang baik.

 

Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa, e-KTP

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Daftar Rujukan Buku

A W. Widjaja. 2003. Pemerintah Desa/Marga. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

A W. Widjaja. 2009. Pemerintah Desa dan Administrasi Desa. Jakarta : PT. Raja Grafindo

Arikunto, S. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara

Darsono. 2011. Peran Pemerintah Dalam pembangunan. Bandung: UNS Press

Hayat. 2017. Manajemen Pelayanan Publik. Depok: PT Raja Grafindo Persada

MacIever, Roberto Morrison. 2013. The Modern State. Oxford University Press

Malayu Hasibuan. 2005. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara

Miles, M B and A.M Huberman. 2005. Qualitativ Data Analysis (terjemahan). Jakarta: UI Press

Moenir, A.S. 2015. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Notoadmodjo, S. 2002. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta

Poerwadarminta. 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Rivai, Veitzhal. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan : dari Teori Ke Praktik, Edisi Pertama. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:Alphabert

Suhardono, Edy. 2016. Teori Peran : Konsep, Derivasi dan Implikasinya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Daftar Rujukan Jurnal

Saputra, D.S, Afifuddin, Pindahanto Roni. Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kepndudukan di Kecamatan Kepanjen Kidul. Jurnal Respon Publik. Volume.13 No.2, Tahun 2019 hal 38-44

Duriat. Ahtu, Vaughan, Regan. Pengaruh Kualitas Pelayanan E-KTP Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Kramatmulya. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol.11 Nomor 1 Januari 2020

Anggraini, N.N. P., Muchsin, S., $ Suyeno, S. Implementasi Pelayanan Publik Dalam Peningkatan Kepuasan Wajib Pajak (Studi Kasus Pelaporan Pajak Tahunan Berbasis Electronik Filing Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Respon Publik, 2020, 14.5:26-33

Daftar Rujukan Skripsi

Aprillia, Vani. 2017. “Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan Pengurusan E-KTP Di Kelurahan Glugur Darat 1 Kecamatan Medan Timurâ€. Skripsi. Sumut. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Susana, Vina. 2020. “ Peran Pemerintah Desa Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan†Skripsi. Banda Aceh. UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dinata, Akbar. 2015. “ Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan e-KTP Di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2015â€. Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji

Firdaus, Idos. 2019. “Implementasi Kebijakan e-KTP Di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglangâ€. Skripsi. Serang-Banten. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Sihombing, Lestro M. 2022. “Peran Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Desa Lae Puang Kabupaten Dairiâ€. Skripsi. Universitas Medan Area

Daftar Rujukan Undang-Undang

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Perpres No. 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres No.26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan

Peraturan Pemerintah No. 72 athun 2005 Tentang Desa


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.