EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM MENEKAN ANGKA PENGEMIS DI KOTA MALANG (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Malang)

Achmad Toyyibul Fikri, Afifuddin Afifuddin, Retno Wulan Sekarsari

Sari


Latar belakang penelitian ini yakni meningkatnya pengemis di Kota Malang. Pemerintah berusaha mencari solusi agar pengemis dapat teratasi dengan baik. Program bantuan sosial ditujukan bagi pengemis yang termasuk pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pengentasan pengemis ini juga melalui rehabilitasi bagi pengemis yang tidak memiliki tepat tinggal atau biasa disebut camp asessment. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi implementasi program bantuan sosial dalam menekan angka pengemis di Kota Malang. Pada suatu kegiatan, evaluasi memiliki pengaruh terhadap kesuksesan suatu kegiatan selanjutnya. Program bantuan sosial ini bisa di ambil melalui E-warong dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), program bantuan sosial juga dapat menumbuhkan kedekatan antara instansi dan pengemis serta rasa peduli wong cilik sesuai dengan visi misi instansi. Jenis penelitian pada penelitian ini yakni kualitatif deskriptif, teknik mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Indikator pengukuran dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Budiani (2007:53) yakni: ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, serta pemantauan program. Dari 4 indikator tersebut 3 diantaranya memiliki kendala dalam pelaksanaannya sehingga kurang terlaksana dengan baik.

 

Kata Kunci: Evaluasi, Implementasi, Program bantuan sosial, Pengentasan  pengemis

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Sumber Buku:

Abidin, zainal said. 2012. Kebijakan publik edisi 2. Jakarta : Salemba

Adi, Isbandi Rukminto. 2013. Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Barata, Ateb Adya, 2003. Dasar-Dasar Pelayanan Prima, Jakarta ; PT.Elek Media Komputindo

Agustino, leo. 2006. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung : Alfabeta.

Budiani, Ni Wayan. 2007. (Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti†Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar).

Dunn William. N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press

dkk, D. A. (2017). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Sleman : Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto,dkk (2006) menyatakan proses Penyelenggaraan layanan harus memenuhi prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dwiyanto (2006) pelayanan publik menjadi intrumen yang sangat penting untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

Dwiyanto, Agus. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: UGM. Hlm 51.

Miles, Huberman. 2014. Data Analysis. A. Metodesm Sourcebook.

Modul Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis di Panti, hlm. 9

Moleong, Lexy. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Nasution. (1998). Metode Naturalistik Kulaitatif, Tarsito, Bandung

Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.Jakarta: Gramedia.

Parsons, Wayne. 2005. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Utama.

Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Sinambela, Lijan Poltal. 2006. Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi). Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif R dan D. Bandung: Alfabeta.

Subarsono. 2012. Analisis kebijakan publik : konsep teori dan aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suud, M. 2006. 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wahab, Abdul Solihin. 2012. Analisis Kebijakan Publik Dari Formulasi ke Penysunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Undang-Undang:

KEPMENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003

Pasal 34 Undang- Undang Republik Indonesia tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 09 tahun 2013

Peraturan Wali Kota Malang nomor 105 tahun 2019

Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2017

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2012 pasal 1 ayat 2

Undang- Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1980

Undang- Undang Nomor 11 tahun 2009

Undang- Undang Nomor 39 tahun 2012

Sumber Jurnal:

Anggelani, a. (2018). Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin . Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan , 24-39.

dkk, Y. R. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Kartu Keluarga Sejahtera pada Masyarakat . JPPKn , 1-11.

dkk, H. (2021). Implementasi Program Sembako . Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan , 57-63.

Widiyatmoko,Yayang Muchamad. 2012. Evaluasi Penanganan Anak Jalanan di Kota Cilegon. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa : Skripsi yang dipublikasikan.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.