IMPLEMENTASI KEBIJKAN PROGRAM SISTEM INTEGRASI ASPIRASI PENGADUAN – LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SIAP-LAPOR) SEBAGAI WUJUD OPEN GOVERNMENT POLICY PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
Sari
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui,mendeskripsikan serta menganalisi implementasi kebijakan program SIAP-LAPOR sebagai wujud open governmet policy pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasinya, dengan informan berjumlah 6 orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Prosedur pengujian validitas data dilakukan dengan triangulasi proses analisis data sumber menggunakan model yang diusulkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi implementasi kebijakan program SIAP-LAPOR wujud open government policy pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro telah terpenuhi secara baik yang dikaji melalui teori Van Mater dan Van Horn dalam (Subarsono,2005:95) yang diukur melalui beberapa indikator yaitu standar kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik, komunikasi antar pelaksana, disposisi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dari keberhasilan implementasi tersebut terdapat faktor pendukung yaitu komitmen instansi dalam menindak lanjuti aduan, dan partisipasi masyarakat. adapun faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan SIAP-LAPOR ialah error pada aplikasi, culture change, serta sosialisasi yang belum maksimal.
Â
Kata Kunci : Implementasi Kebijkan, SIAP-LAPOR, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Andorson, & Krathwohl. (2015). Kerangka Landasan untuk pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen: Revisi Taksonomi Pendidikan Bloom. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dinas Komunikasi dan Informatika Bojonegoro. (2017, Januari 21). Pemkot Banjarmasin Studi Tiru Penerapan LAPOR! di Dinas Kominfo Bojonegoro. Diambil kembali dari Dinas Komunikasi dan Informatika Bojonegoro
Lauer, R. H. (1993). Prespektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021, November 24). Lemhannas RI Selenggarakan Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR! Diambil kembali dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia: http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1338-lemhannas-ri-selenggarakan-sosialisasi-pengelolaan-pengaduan-pelayanan-publik-melalui-sp4n-lapor (diakses pada 28 November 2021, 19.13 WIB)
Maulana, R. Y. (2018). Desain Kolaborasi Penyediaan Layanan Pemerintahan Berbasis Open Governement. JISIP-UNJA| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi, 71-82.
Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
Rianto, B., & Lestari, T. (2012). Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN).
Selviana. (2020). Implementasi Pelayanan Publik SP4N - LAPOR Di DInas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kabupaten Banteng. Universitas Muhammadiyah Makkasar, 1.
Sudrajat. (2011 ). Manajemen Pengaduan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik. Info Kajian Bappenas. Vol 8 No.2 tahun , 18-28.
Sukardi. (2005). Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya. Yogyakarta: Bumi Aksara.
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.