AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA (STUDI PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA WONOREJO KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN)
Sari
Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta pemberian dana pembangunan
infrastruktur pedesaan. Peneliti disini ingin memfokuskan bagaimana kebijakan Dana Desa ini dapat meningkatkan
akuntabilitas kinerja pemerintah desa di Desa Wonorejo Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, sedangkan situsnya berada di Kantor Desa Wonorejo
Kecamatan Wonorejo. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan,
sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik tersebut. Teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah
peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya. Dari hasil
penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pemerintah Desa di dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wonorejo
telah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat kendala dalam penerapannya. Mulai dari proses perencanaan dan
pelaksanaan nya sudah menerapkan prinsip transparansi melalui Musrenbang dan pembentukan Tim Pelaksana
Kegiatan. Kemudian rata-rata tingkat pendidikan para pelaksana kebijakan masih rendah serta masih belum dilantik
nya sekretaris desa yang biasanya bertugas bagian administrasi sehingga mengganggu dalam proses pembutan
laporan pertanggung jawaban admnistrasi (Responsibility) Dana Desa, dan di dalam penggunaan Dana Desa
pemerintah desa Wonorejo sudah bersikap adil (Fairness) karena sudah memenuhi kebutuhan prioritas dari
masyarakat Desa Wonorejo dan juga sesuai dengan peraturan yang ada.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Pemerintah Desa dan Dana Desa
Teks Lengkap:
PDF (English)Referensi
Abdul, Halim. 2012. Akuntansi Sektor Publik dan
Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba
Empat
Adisasmita, R. 2010 . Pembangunan Kawasan dan Tata
Ruang. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Daniri, Mas. 2005. Good Corporate Governance
Konsep dan Penerapannya Dalam Konsep
Indonesia. Jakarta: Ray Indonesia
Deddi, Nordiawan. 2007 . Akuntansi Pemerintah.
Jakarta: Salemba Empat.
Dewi Kumalasari. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntasi. Vol
No. 11, November 2016.
Fauzan, Uzair. 2006. Teori Keadilan, Dasar – dasar
Filsafat Politik Untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Sosial Dalam Negara.
Yogyakarta: Pusataka Pelajar
Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu
Sosial. Yogyakarta: Erlangga
Koppel, J. GS. 2005. Pathologies of Accountability :
ICANN and The Challenge of Multiple
Accaountabilities Disorder, Public
Administrartion review, Vol. 65 No. 1
Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif.
Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nugroho, Riant D. 2004. Kebijkan Publik, Formulasi,
Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian
Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2006). Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
(2014). Jakarta.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Monitoring dan Evaluasi Dana
Desa. (2016). Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber Dari APBN
sebagaimana terakhir telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
Jakarta.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kualitatif dan
Kuantitatif. Bandung : Alfabeta.
Tanjung, Abdul Hafiz. 2012 . Akuntansi Pemerintah
Berbasis Aktual. Bandung: Alfabeta
Taufik Kurrohman. Jurnal Riset Akuntabilitas dan
Keuangan. Vol 2. No. 3, 2014: 473-485
Teguh Riyanto. Ejournal Administrasi Negara. Vol 3.
No. 1, 2015: 119-130
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
(2014). Jakarta.
Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
. 2010. Otonomi Desa Merupakan
Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta :
PT. Rajagrafindo Persada.
Widodo, Joko. 2001. Good Governance. Surabaya:
Insan Cendakia
Zuriah, Nurul. 2009. Metedeologi Penelitian Sosial dan
Pendidikan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.