RELASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI PADA DESA SUPITURANG KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG)

Sari

Interaksi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa tidak dapat dipisahkan dan saling
berkaitan dalam sistem pemerintahan desa. Hubungan yang harmonis antara Kepala Desa dan BPD tentunya akan
sangat membantu dalam upaya mewujudkan good governance. Good governance berarti kekuasaan yang didasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala kebijakan yang diambil secara transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan (akuntabel) kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana bentuk relasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dan upaya apa saja yang
dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam mewujudkan good governance di Desa
Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan
metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hubungan kemitraan antara BPD dan Kepala Desa kurang harmonis, hal ini
terlihat dari kerjasama yang dilakukan kurang solid sehingga menyebabkan berkurangnya rasa saling percaya dan
saling menghargai antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa. 2) Upaya-upaya yang dilakukan
oleh pemerintah desa dalam mewujudkan good governance di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten
Lumajang masih belum sepenuhnya memenuhi karakteristik good governance karena: Partisipasi masyarakat dalam
setiap kegiatan masih kurang, penegakan hukum yang ada masih belum sepenuhnya adil, anggaran dana desa masih
belum 100% transparan, respon pelayanan yang diberikan oleh pemerintah belum 100% baik, aspirasi masyarakat
belum sepenuhnya terserap dengan baik oleh BPD maupun Kepala Desa, pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat belum sepenuhnya adil, merata, efektif dan efisien, bentuk pertanggungjawaban kepada BPD maupun
kepada masyarakat masih belum maksimal, visi dan strategi yang ada masih belum berjalan dengan baik.
Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Good governance.