EVALUASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT (Studi Pada Aplikasi Surat Warga di Pemerintahan Kabupaten Malang)

Mukhamad Ifan Fauzi, Yaqub Cikusin, Khoiron Khoiron

Sari


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang baik dan memuaskan kepada masyarakat menjadi sebuah kebutuhan yang senantiasa harus dipenuhi oleh pihak pemerintah. Pemerintah harus dapat mengubah pelayanan publik yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Potret buruknya pelayan publik seperti halnya ketidakpastian pelayanan, standar pelayanan yang kurang jelas sehingga sulit di mengerti menjadikan masyarakat memiliki posisi yang lemah ketika berhadapan dengan penyelenggara pelayanan publik. Salah satu usaha untuk mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas adalah perlu diterapkannya prinsip-prinsip Good Governance (tata pemerintahan yang baik) dalam sistem pemerintahan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan kualitas pelayanan publik yang baik. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Di Kota Malang dinilai sudah memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, sehigga Kota Malang membuat terobosan berupa inovasi sehingga nantinya akan terus mengikuti dan menjadi pelaku pembangunan. Kota Malang menjadi salah satu kota yang mengembangkan program Smart City sebagaimana usulan dari pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi, kuisioner, dokumentasi, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya Pemerintah Kabupaten Malang masih belum maksimal dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai surat warga di setiap daerah yang ada di kabupaten Malang dan juga Pemerintah Kabupaten Malang Masih Harus Mengembangkan Aplikasi Surat Warga.

 

Kata Kunci : Evaluasi, Pelayanan, E-Government


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Sumber Buku

Anggara, Sahya. (2014) Kebijakan Publik, Bandung: CV Pustaka Setia

Damsar. (2011). Pengantar Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dunn, N.William. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Heeks, Richard. (2006). Implementing and Managing E-Government. Sage: London

Herdiansyah, Haris. (2011). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika. Hlm. 24

Himsar S. (2015). Aspek- Aspek Penting Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Semesta Ilmu.

Ladjamudin, A.-B. B. ( 2005,). Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Lofland dikutip oleh Dr.Lexy J Moleong. (2006 ), Metode Penelitian Kualitatif, bandung : Rosdakarya.

Moelong, L. (2014). Metedologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nugroho dan Rochim. (2004). Manajemen Prencanaan Pembangunan. Bandung: Elex Media Komputindo.

Nugroho, Riant. (2011) Public policy. Jakarta: Elex media komputindo.

Richardus, Dudy, dan Akbar. (2005). E-Government In Action. Jakarta: Andi.

Rudianto. (2009). Penganggaran. Jakarta : Erlangga.

Solichin, Abdul Wahab. (2008) “Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.†Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hlm. 270

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (23 ed). Bandung: CV. Alfabeta

Supranto J. (2006), Pengukuran Tingkat Kepuasan Konsumen, Jakarta : Rineka

Cipta.

Supranto. (2006). Pengkuran Tigkat Kepuasan Konsumen. Jakarta: Rineka Cipta.

Sumber Jurnal

Cahyadi R. (2010). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Lampung: Jurnal Universitas Lampung.

Fathonah, Zilda. (2017). Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Bus Trans Jogja Di Pt Anindya Mitra Internasional. Universitas Negeri Yogyakarta.

Heeks dalam Risnandar. (2014). Analisis E-government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah, Katalogis vol 2.

Lia, Sofyan. (2020). Peranan E-Government Dalam Pelayaan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). Sumedang: Jurnal Universitas Pasunda.

Nirma F. (2012). Menjadi Masyarakat Informasi. Medan :STMIK Mikrosil. Vol. 13. No.1.

Nursaih, Dinda (2020). Kualitas Pelayanan Melalui Penerapan Elektronik government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.

Rizki, Tito, (2019).Penerapan E-Government Kota Semarang Pada Tingkat Kelurahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Sudiro. (2018). Evaluasi Kebijakan Pendidikan (Teori, Konsep dan Implementasi) Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. Yogyakarta: Lontar Mediatama

Tjiptono Dalam Dinda N. S. (2019). †Kualitas Pelayanan Melalui Penerapan Elektronic Government Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Baratâ€,Lombok Barat:Universitas Muhammadiyah Mataram.

Sumber Undang-Undang

Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan e-government.

No. 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

Pasal I a Ayat I Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Publik.

Sumber Internet

Bappenas. (2010). Manajemen Pengaduan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik

Kondisi Geografis Kabupaten Malang. Dipetik 20 Mei 2021

https://blog.ub.ac.id/anissyailirrohmah/kepanjen/

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Dipetik 20 Mei 2021

http://kominfo.malangkab.go.id/pd/slug?title=kominfo-struktur organisasi3

SURYAMALANG. (2020). Pemkab Malang Masih Perlu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Dipetik 13 Mei 2021 https://suryamalang.tribunnews.com/2020/11/29/pemkab-malang-masih-oerlu-meningkatkan-kualitas-pelayanan-publik


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.