IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TERHADAP PENANGGULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI KABUPATEN PAMEKASAN (Studi Kasus : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Di Kabupaten Pamekasan)

Mailatus Sarifah, Afifuddin Afifuddin, Suyeno Suyeno

Sari


Implementasi kebijakan tenaga kerja transmigrasi terhadap penanggulangan tenaga kerja Indonesia illegal. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan sebutan bagi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Banyaknya jumlah TKI di luar negri bisa menyebabkan banyaknya masalah-masalah yang dihadapi TKI itu sendiri, permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negri terutama tentang ketidak sesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam mempekerjakan TKI. Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidak lengkapan dokumen kerja (TKI illegal). Dengan permasalahan yang telah terjadi, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan perlu melakukan suatu tindakan atau membuat kebijakan untuk di implemtasikan kembali dengan tujuan untuk menanggulangi dan meminimalisir terjadinya penyeludupan pengiriman TKI Ilegal di Kabupaten Pamekasan demi terjaganya keselamatan dan keamanan dari TKI itu sendiri.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan pristiwa ataupun fenomena yang terajadi. Pengumpula data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat mempermudah peneliti melihat permasalahan serta dapat memberi solusi atas permasalahan yang diteliti.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap penanggulangan tenaga kerja Indonesia illegal di Kabupaten Pamekasan telah terlaksana dengan baik, akan tetapi masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposis dan struktur birokrasi.

 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemerintah, Masyarakat


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Islamy, M. Irfan. 2002. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara

Hiplunudin, Agus. 2017. Kebijakan Birokrasi dan Pelayanan Publik Kajian Krisis Ilmu Adinistrasi Negara. Yogyakarta : Calpulis.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik teori dan Proses Edisi Revisi. Jakarta : Media Pressindo.

Hill, Michael and Peter Hupe. 2002. Implementing Public Policy. London, California, and New Delhi :Sage Publication.

Husni, Lalu. 2009. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Al Muchtar, Suwarna. 2015. Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Mandiri

Arliansyah, R. D. (2016). Analisis Potensi Ekonomi Sektoral Pada EmpatKabupaten Di Pulau Madura Tahun 2008-2014. University of Muhammadiyah Malang.

Abdul Wahab, Solichin. 1997. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara.

Lester, James P & Stewart Jr, Joseph. 2000. Public Policy: An Evolutionary

Approach: Belmont, Wadsworth

Lexy. J. Moleong. (2014) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Grindle, Merilee S., (ed), 1980, Politics and Apolicy Implementation in the Third World, New Jersey: Princetown University Press.

Parsons, Wayne, 2005, Public Policy, Pengantar Teori dan Paraktik Analisis Kebijaka, terjemahan: Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: Prenada Media.

Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses kebijakan Publik Berbasis Anaslisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Idonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Sangadji, Etta Mamang. (2010) Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta, Andi Publisher.

Sugiyono.(2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2015) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung, Alfabeta.

Sugiyono. (2020) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung, Alfabeta.

Pasolog, Harbani. 2013.Metode Penelitian Administrasi Publik.Bandung : Alfabeta.

Pasolog, Harbani. 2016. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.

Mankiw, G. (2013). Teori Makroekonomi. Jakarta : Erlangga.

Sukirno, S. (2013).Makroekonomi : Teori Pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Endjun Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm 31

Nina Rosida. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam Jurnal Muara Ilmu Sosial. Vol 01, No 02. Online.

https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/339.

Rangga Dwi Saputra. 2018. Upaya Penanggulangan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ilegal. Lampung. Universitas Lampung.

Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Jurnal MEDTEK, Volume 2, Nomor 1, April 2010.

Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia DI Luar Negeri.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.