IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19 DI DESA TEMPUREJO – KABUPATEN JEMBER (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Desa Tempurejo – Kabupaten Jember)

Ziana Walidah Yahya, M. Mas'ud Said, M. Mas'ud Said, Khoiron Khoiron, Khoiron Khoiron

Sari


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian kebijakan PPKM Mikro yang di terapkan oleh pemerintah Indonesia dalam mengendalikan penyebaran wabah Covid-19 pada wilayah Jawa – Bali khususnya di wilayah Desa Tempurejo – Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan dikantor pemerintahan Desa Tempurejo dan wilayah sekitar Desa Tempurejo, dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, obseravasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori tentang konsep implementasi kebijakan publik, sumber daya manusia, pengendalian satgas Covid-19, dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Hasil dari penelitian ini yakni dalam pengimplementasian kebijakan PPKM Mikro di Desa Tempurejo dengan melakukan pembentukan tim PPKM Mikro dengan meliputi seluruh organisasi yang berada di masyarakat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa terkait PPKM Mikro, adapun tingkat keberhasilannya mencapai 50%, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya protesan dari masyarakat terkait pemberlakuan kebijakan PPKM Mikro di wilayah Desa Tempurejo.

 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, PPKM Mikro, Covid-19

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Dr. H. Tachjan, M. Si. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Dr. Syahruddin, S.E., M. Si. 2019. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Nusa Media

Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang : Widya Karya.

Priyono & Marnis. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Sidoarjo : Zifatama Publisher

Siagian, Sondang P. 2003. Filsafat Administrasi. Jakarta : Bumi Aksara

Santoso, Purwo. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : PolGov

Keppers RI No.7 Tahun 2020. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Penanggulangan Penyakit Menular Bab 1, Pasal 1, Nomor 2 Tahun 2014.

Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.

Peraturan Desa Tempurejo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kemendagri.go.id. PPKM Berbasis Mikro LIbatkan Partisipasi Seluruh Unsur Masyarakat. (08/02/2021).

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Pembentukan Posko Desa Mengacu Ketentuan Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 9 Tahun 2021. (17/02/2021).

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dampak Positif PPKM Mikro Harus Terus Dipertahankan. (26/03/2020).

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pasien Sembuh Terus Bertambah Menjadi 1.391.742 Orang. (07/04/2021).

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. PPKM MIkro Tahap IV Upaya Mempercepat Penanganan Pandemi Covid-19. (23/03/2021).

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. PPKM Mikro Diperpanjang, Cakupan Wilayah Diperluas - Periode 6-19 April 2021. (07/04/2021).

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pelarangan Mudik Dilakukan Demi Kebaikan Jangka Panjang. (30/03/2021)

Kompas.com, Penyebaran Covid-19 Pertama Kali Masuk Di Indonesia. (23/10/2020)

Kompas.com, PPKM Mikro Mulai Berlaku 9 Februari 2021, ini Bedanya dengan PSBB. (10/2/2021)

Kompas.com. PPKM Mikro Berlaku, Apa Bedanya Dengan PPKM ?. (09/02/2021).


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.