STRATEGI PENGAWASAN OLEH SATUAN PENGAWAS INTERNAL BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) (Studi Kasus Pengawasan Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur)

La Ode Ashabul Kafi, Afifuddin Afifuddin, Khoiron Khoiron

Sari


ABSTRAK

BUMD adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perwujudan badan usaha. Selain untuk meingktkan penghasilan daerah,  BUMD juga memiliki fungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja asli daerah. Sehingga mampu menurunkan angka urbanisasi. BUMD sendiri merupakan perwujudan dari pelaksanaan otonom daerah, dimana suatu daerah mampu melaksanakan pembangunan daerahnya sendiri. BUMD sejatinya ialah sebuah perusaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Maka tujuan utamanya tak lain ialah untuk mencari laba/keuntungan. Dimana dari keuntungan yang dihasilkan bisa dimasukkan dalam Pendapatan Asli Daerah. Namun dalam pelaksanaannya BUMD sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya, dimana dalam manajemen operasional diperlukan adanya audit atau pengawasan internal perusahaan. Hal tersebut dimaksudkan agar perusahaan memiliki kinerja yang baik dan optimal dan tidak ada tindak KKN. Perumda Jasa Tirta Kanjuruhan , salah satu BUMD miliki kabupaten Malang menerapkan pengawasan internal untuk meningkatkan kinerja yang nantinya berdampak pada peningkatan penerimaan PAD.

 

Kata kunci : BUMD, Pengawasan, Penghasilan Asli Daerah

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Pasal 20 Ayat 2 PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah. Dalam Pasal 20 Ayat 2 dijelaskan bahwa Pendapatan merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

KEPUTUSAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 1999, TENTANG KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MENTRI DALAM NEGERI.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017.

UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

UU Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah.

Dr. Yudho Taruno Muryanto. 2018. Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD. Malang: Setara Press.

Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Hal 103. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Riduwan. 2004. Metode Riset. Jakarta : Rineka Cipta.

Prof. Dr. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. CV. Bandung : Alfabeta.

Imam Wisnu Taqwin, 2019, Pengembangan Infrastruktur Gili Matra Dalam Meningkatkan PAD, Uversitas Islam Malang.

Fitria Longgom Siagian, 2019, Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Studi Pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatra Utara, Universitas Sumatra Utara.

Herman Darwis, 2009, Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan, hal 1, Universitas Khairun Ternate.

Yudho, Dkk, Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara BUMD Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance, 2014, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 128.

Hesty Lilianti (Direksi PDAB Tirta Utama Jawa Tengah), Wawancara dilakukan dikantor PDAB Tirta Utama Jawa Tengah pada tanggal 28 Desember 2017.

Ira Halidayati,2014, Pengaruh Pengawasan Internal, pengawasan Eksternal, dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Universitas Negeri Padang, Hal 8.

Neneng Siti Maryam. 2016. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Hal 4. Universitas Komputer Indonesia.

Rahmi Fadhilah, 2014, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance, Hal 4. Universitas Negeri Padang.

Priyo Budiharto,2008, Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah, Hal 8-10, Universitas Diponegoro.

I Putu, Dkk, PENGARUH PENDAPATN ASLI DAERAH PADA BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERISASI, 2014, UNIVERSITAS UDAYANA, h 80.

Francisca, 2013, “INTENSI UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN ORGANISASI SOSIAL PADA PENSIUNANâ€, h 17, Universitas Pendidikan Indonesia.

Maria Carolina Cindy Iskandar. 2012. Analisis Penilaian Penerapan Manajemen Kompensasi Pada Karyawan. Hal 10. Universitas Bunda Mulia.

PAD KABUPATEN MALANG MASIH TERGANTUNG PAJAK dan RETRIBUSI, BUMD HANYA SUMBANG 10 PERSEN https://www.malangtimes.com/baca/35752/20190205/134300/pad-kabupaten-malang-masih-tergantung-pajak-dan-retribusi-bumd-hanya-sumbang-10-persen (diakses pada tanggal 5 Februari 2019, 13:43).

MALANG CORRUPTION WATCH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, KEMALASAN PEMERINTAH DAERAH https://mcw-malang.org/pendapatan-asli-daerah-rendah-kemalasan-pemerintah-daerah/ (diakses pada tanggal 19 November 2018).

JOGLOABANG. 2019. PP 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. on September, 16, 2019. www.jogloabang.com/ekbis/pp-54-2017-badan-usaha-milik-daerah. (diakses pada 16 September 2019).

Aris Kurniawan. 2019. Pengertian Wawancara. Diakses dari https://.gurupendidikan.co.id, pada 1 Juni 2019.

Mey hariyanti.2015. Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman. Diakses pada https://www.kompasiana.com/meykurniawan /analisis-data-kualitatif-miles-dan-hubermen-556c450057937332048b456c


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.