IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BPJS KESEHATAN (Studi Pada Puskesmas Kedungkandang Kota Malang)
Sari
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan pelaksanaan BPJS Kesehatan di Puskesmas Kedungkandang Kota Malang. Pentingnya penelitian ini untuk mengetahui bagaiamana pengimplementasian program BPJS Kesehatan sehingga bisa mengetahui , faktor pendukung dan penghambat untuk kedepanya bagi instansi dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi program lebih baik lagi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan pendukung pengimplementasian program BPJS kesehatan di Puskesmas Kedungkandang, serta ingin mengetahui bagaimana implementasi program BPJS Kesehatan di Puskesmas Kedungkandang.Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu Kebijakan Publik, , Kebijakan Pelayanan Kesehatan, Implementasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di wilayah Kota Malang, tempatnya di Puskesmas Kedungkandang, Dinas Kesehatan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan bedasarkan studi lapangan dalam bentuk observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa proses implementasi di Puskesmas Kedungkandang sudah berjalan cukup baik, walau masih ada beberapa kendala yang dihadipi, namun pihak Puskesmas Kedungkandang dan Dinas kesehatan terus membenahi kekurangan-kekurangan yang ada dalam proses implementasi program BPJS dapat berjalan dengan baik.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program BPJS merupakan bentuk reformasi birokrasi di bidang kesehatan, sebab dengan adanya program BPJS masyarakat dapat lebih mudah berobat dan tidak sulit dalam pemberkasan dokumen seperti sistem Kesehatan sebelumnya. Dengan adanya program BPJS diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu pelayan kesehatan terhadap masyarakat di Kota Malang.
Â
Kata Kunci: Implementasi, BPJS Kesehatan , Pelayanan PublikTeks Lengkap:
PDFReferensi
Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance). Bandung: CV Pustaka Setia
Anderson, James E. 1970. Public Policy Making. New York: Reinhartand Wiston.
Agustino. (2006.) Politik & Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung.
Barlian Eri (2016), Metdologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Sakabina Press, Padang
Dwiyanto, Agus, dkk., (2006) Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Perss,, hal.153
Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin, 2014.Manajemen Birokrasi dan Kebijakan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Dye, Thomas R. 2011. Understanding Public Policyi. Singapore: Longman
Edward III, George C. (1980), Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press, Washington. Gramedia Hal.225
Hayat, 2018. Kebijakan Publik (Evaluasi, Feformasi, dan Formulasi), Malang.
Hayat.2017. Manajemen Pelayanan Publik. Depok : PT RajaGrafindo Persada
Hayat.2018. Reformasi Kebijakan publik Makro dan Mikro Edisi pertama,Jakarta : Prenamada Group
Nasution, (2001) Metode Penelitian Kualitatif , Magelang
Nugroho, Dian. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
Nugroho, D. Riant. 2006. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.Jakarta. PT. Elix Media Komputindo.
Nugroho. 2018. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok
Rusli, Budiman. 2015. Isu –Isu Krusial Administrasi Publik Kontemporer (Edisi Revisi). Bandung: Mega Rancage Press
Sandu, Siyoto (2015), Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publishing, Yogyakarta
Sugiyono, (2016).Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G.Bandung : Alfabeta
Sugiyono,(2015), Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D
Tahir, Arifin. 2015. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta
Wahab, Solichin Adul. 1997. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke
ImplementasiKebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Wahab, S. A. (2005). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Wahab, S.A. ( 2001) . Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara
Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo.
William Dunn. Analisis kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1999
Sormin, R. D. (2019). Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Partisipasi Kb Medis Operasi Pria Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Model Implementasi Kebijakan George Edward Iii) (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
Monalisa, E.P. (2015) Implementasi Standar Operasional Prosedur Dalam Pelayanan Bpjs Kesehatan Di Rsu Prof. Dr. Kandou Manado
Hayat, MF Mustofa, AA Afifudin (2020)Evektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik., Tahun 2020, Hal: 14-26
Hayat, Sinvana, Emelia (2020)Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Mobil Sehat Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan. Jurnal Respon Publik ISSN: 2302-8432 Vol. 14, No. 3, Tahun 2020, Hal: 8-13
Hayat, Hamdani, AA Afifudin (2020) Pembangunan Infrastruktur Jalan Penghubung Berbasis Partisipasi Masyarakat. Volume 13, No. 3, Tahun 2019, Hal 69-77
Hayat, U Kulsum, N Umiati (2020) Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat., Tahun 2019, Hal: 70-76
Hayat, GAD Purwastuti,Y Cikusin (2020) Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis Good Governance. Vol. 14, No. 1, Tahun 2020, Hal: 60-67
Yuningsih Rahmi. (2013). Permasalahan Dalam Persiapan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 2014. Info Singkat Kesejahteraan Sosial.Vol. V Nomor 17 September 2013 : 09-12
https:// Bpjs-kesehatan.go.id /Visi-Misi-BPJS-Kesehatan , Tahun 2013, Diakses pada tanggal 25 Desember 2020, pukul 14:10 WIB
BPJS Kesehatan, Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan Diakses pada tanggal 22 Desember 2020, pukul 10:00 WIB
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang – Undang Pasal 28H UUD 1945 Tentang Hak warga negara memperoleh pelayanan kesehatan
Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.