Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan)
Abstract
The Village Expenditure Budget and Revenue (APBDES) is a village financial plan based on village regulations that contains estimates of sources of income and expenditure to support the needs of village development programs related to a period. This study aims to determine the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) during the Covid-19 pandemic in Kemiri Village, Puspo District, Pasuruan Regency. This study used qualitative research methods. Data collection techniques using, observation, interviews and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation then conclusions. Based on the research results, it is known that the total income of Kemiri Village in 2021 is Rp. 1.615.608.903,39 and the amount of spending spent to finance operational activities and spending for Kemiri Village was Rp. 1.628.209.228,20. From the difference between the amount of income and the amount of spending, it can be seen that costs are greater than the income earned by Kemiri Village. So that in the financial management of Kemiri Village in 2021 it is said to experience a deficit.
Keywords: APBDes, village financial management, village expenditure
Full Text:
PDFReferences
Ariska, F. Y., Amin, M., & Junaidi. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi) (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Empiris Pada Desa se-Kabupaten Malang). E-Jra, 10(4), 91–105.
Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II.
Bender, D. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1), 45–54. https://doi.org/10.1145/2904081.2904088.
Besar, B., & Rangka, D. (2019). B. Bahwa Dampak. 2019(022868).
Bintarto, R. (1983). Interaksi desa-kota dan permasalahannya. Ghalia Indonesia.Danilo Gomes de Arruda. (2021). Peraturan Gubernur Jatim No 37 Tahun 2021. 6.
Brief, P. P. (2020). Program Tunai di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona atau Jaminan Penghasilan Semesta.
Bupati Pasuruan. (2021). Peraturan Bupati Pasuruan No 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021. Pasuruan
Dhesinta, W. S., & Andini, A. P (2015). Analisis Yuridis Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Guna Terwujudnya Pembangunan Desa. Yogyakarta : Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada.
Didjaja, M. (2003). Transparansi Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
Faradhibah, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES). E-Jra, 07(01), 24.
Ijudin, M. (2020). Covid-19, Dampak Ekonomi dan Potensi Konflik Sosial. Pasundannews.com, Edisi, 8.
Imawan, W. (2008). Pendataan Program Perlinndungan Sosial PPLS 2008. Bappenas:Jakarta.
Jayanti, N. A. D., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Desa Baremg Kec. Bareng Kab. Jombang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 13(2), 550–560.
Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/ 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Kementerian Keuangan. (2020). Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details, 1–9. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149354/pmk-no-156pmk072020
Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan.Bpk.Go.Id, 51(1), 51. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014
Kristianten. (2006). Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
Masrudiyanto, M., Kartika, E., Sari, N. O. N., & Jayantini, N. D. (2019). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bebetin Kecamatan Sawan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 7(1), 22–27. https://doi.org/10.23887/jinah.v7i1.19845
Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Politico, 9(2).
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Physical Review B, 72(10), 1–13. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf
Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT remaja rosdakarya.
Nurhayati, N. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. Jurnal Trias Politika, 1(2).
Pasuruan, P. K. (2021a). Kasus Covid-19 di Kabupaten Pasuruan Terus Menurun. https://www.pasuruankab.go.id/berita-6460-kasus-covid-19-di-kabupaten-pasuruan-terus-menurun.html
Pasuruan, P. K. (2021b). Tertinggi Dalam Sepekan, 20 Warga Kabupaten Pasuruan Terpapar Covid-19. https://www.pasuruankab.go.id/berita-6632-tertinggi-dalam-sepekan-20-warga-kabupaten-pasuruan-terpapar-covid-19-hari-ini.html
Permendesa No. 6. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan D. Sereal Untuk, 51(1), 51.
Rigian, D., & Sari, R. P. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi Terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. Universitas PGRI Yogyakarta.
Rindi, K., Dewi, L. P. M. S. A., Sari, D. A. P., & Awitiana, P. P. (2017). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Bumdes Teja Kusuma. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 7(1).
Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1).
Satu, by koran. 2021. “Pemerintah Desa Puspo Realisasikan Penyerahan BLT DD Tahap I Tahun 2021.” https://koransatu.id/pemerintah-desa-puspo-realisasikan-penyerahan-blt-dd-tahap-i-tahun-2021/.
Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. In The 6th University Research Colloquium.
Sholihah, Nikmatus. 2021. “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Ditengah Pandemi (Studi Kasus Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan).” Skripsi. http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/30706.
Soerjono, S. & Mamudji, S. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi 12. Jakarta: Rajawali Press.
Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 6(3), 247–262.
Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. Jurnal Sungkai, 5(1), 32–52.
Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru.
Sumaryadi, I Nyoman. (2010). Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan
Sumpeno, W. (2011). Perencanaan desa terpadu. Banda Aceh: Read.
Titin, Kamalia. 2021. “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Bontolongkasa Selatan Kabupaten Gowo.” Skripsi (July): 1–94.
Triyono, A. (2020) BLT Dana Desa dan Peluang Korupsi, Ayosemarang.com.
Ulfa, R. (2021). Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan. AL-Fathonah, 1(1), 342-351.
Zalukhu, R. N. (2020). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara, Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.: 1–92.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi is indexed by:
