Jurnal Dinamika Hukummerupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam; Jurnal ini dinyatakan terbuka untuk umum, setiap orang dapat mengunduh dan menggunakan artikel ini tanpa dikenakan biaya.
PENGATURAN DAN PENGAKUAN HAK CIPTA ATAS KARYA BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Studi Komparatif Indonesia dan Uni Eropa)
ABSTRACT This study examines the development of Artificial Intelligence (AI), which has had a significant impact on the creation of works of art, literature, and science, yet has created a legal vacuum in Indonesia’s copyright regime, which remains oriented toward humans as creators. This study addresses how copyright for AI-based works is regulated within the legal systems of Indonesia and the European Union, as well as the legal status of the subject of copyright ownership to ensure legal certainty and protection. The methodology employed is normative law using legislative, comparative, and conceptual approaches through a literature review. The results of the study indicate that Law No. 28 of 2014 has not explicitly accommodated works generated by AI, and Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE) designates AI as an Electronic Agent. AI works are classified into three forms: manual, AI-assisted, and fully AI-generated. Both Indonesia and the European Union require a dominant human contribution as the basis for copyright recognition; AI-assisted works that meet the elements of copyright with a dominant human contribution can still be recognized with humans as the creators. Keywords: Copyright; Artificial Intelligence; EU AI Act; Legal Protection ABSTRAK Penelitian ini mengkaji perkembangan Artificial Intelligence (AI) yang telah memberikan pengaruh signifikan terhadap penciptaan karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, namun menimbulkan kekosongan hukum dalam rezim hak cipta Indonesia yang masih berorientasi pada manusia sebagai pencipta. Penelitian ini mempermasalahkan bagaimana pengaturan hak cipta atas karya berbasis AI dalam sistem hukum Indonesia dan Uni Eropa, serta bagaimana eksistensi subjek hukum terhadap kepemilikan hak cipta guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum mengakomodasi secara eksplisit karya yang dihasilkan oleh AI dan UU ITE No 11 Tahun 2008 Menetapkan sebagai Agen Elektronik. Karya AI diklasifikasikan menjadi tiga bentuk: manual, AI-assisted, dan fully AI-generated. Baik Indonesia maupun Uni Eropa mensyaratkan dominasi kontribusi manusia sebagai dasar pengakuan hak cipta; karya AI assisted yang memenuhi unsur hak cipta dengan kontribusi manusia yang dominan masih dapat diakui dengan manusia sebagai pencipta. Kata Kunci : Hak Cipta; Artificial Intelligence; EU AI Act; Perlindungan Hukum
PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA DALAM PENYELESAIAN GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA PEMEGANG POLIS
ABSTRACT This research examines the transfer of civil legal liability in resolving the payment default of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) toward policyholders through a restructuring process and the transfer of obligations to PT Indonesia Financial Group Life (IFG Life). The purpose of this study is to analyze the legal basis for such transfer of liability and the responsibility of IFG Life as the successor company. This research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the transfer of liability from PT Asuransi Jiwasraya (Persero) to IFG Life is based on Article 15 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance and Article 54 of Financial Services Authority Regulation Number 71/POJK.05/2016 concerning the Financial Soundness of Insurance and Reinsurance Companies. The transfer constitutes part of a policyholder protection program implemented through the Financial Recovery Plan and approved by the Financial Services Authority. Furthermore, pursuant to Article 46 of Financial Services Authority Regulation Number 38 of 2024, IFG Life is obligated to fulfill the rights of policyholders without reducing the benefits that have been agreed upon under the insurance contracts. Keywords: Transfer of Liability, Payment Default, Policyholders. ABSTRAK Penelitian ini membahas pengalihan tanggung jawab hukum perdata dalam penyelesaian gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada pemegang polis melalui restrukturisasi dan pengalihan kewajiban kepada PT Indonesia Financial Group Life (IFG Life). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pengalihan tanggung jawab tersebut serta tanggung jawab IFG Life sebagai perusahaan pengganti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan tanggung jawab PT Jiwasraya kepada IFG Life didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 54 POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Pengalihan tersebut merupakan bagian dari program penyelamatan polis yang dilaksanakan melalui Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 46 POJK Nomor 38 Tahun 2024, IFG Life wajib memenuhi hak-hak pemegang polis tanpa mengurangi manfaat yang telah diperjanjikan. Kata kunci: Pengalihan Tanggung Jawab, Gagal Bayar, Pemegang Polis.
IMPLEMENTASI IZIN REKLAME DENGAN SISTEM ONLINE DI KOTA MALANG (STUDI KASUS PEMASANGAN REKLAME DI JALAN SOEKARNO HATTA MALANG)
ABSTRACT This study aims to describe the billboard licensing procedure under Malang City Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning Billboard Administration and to analyze the implementation of the online billboard licensing system in Malang City through the SI-IZOL application. The research employed an empirical legal research method with a socio-juridical approach, and the collected data were analyzed using the theory of legal effectiveness. The findings indicate that although the Malang City Government has enacted Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning Billboard Administration, which clearly regulates online billboard licensing procedures through the SI-IZOL application with the objective of enhancing efficiency, accessibility, and transparency in billboard licensing services, its implementation has not yet been optimal. Several factors contribute to this condition, including low public compliance, limited human resources, technical system constraints, weak field supervision, and the absence of implementing regulations in the form of a Mayor Regulation to serve as technical guidelines for online billboard licensing. To optimize the administration of billboard licensing in Malang City, this study recommends increasing public awareness and outreach programs, improving system infrastructure, strengthening human resource capacity, and enforcing more rigorous field supervision. Keywords: Implementation, Billboard Licensing, Online System, SI-IZOL, Malang City. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur izin reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, serta menganalisis implementasi izin reklame dengan sistem online di Kota Malang melalui SI-IZOL. Metode penelitian yang digunakan hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, kemudian data penelitian dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Malang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, yang di dalamnya mengatur prosedur izin reklame secara online melalui aplikasi SI-IZOL secara jelas dengan tujuan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparasi dalam perizinan reklame, namun implementasinya masih belum optimal. Faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya implementasi peraturan daerah tersebut adalah rendahnya kepatuhan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis sistem, lemahnya pengawasan lapangan, serta belum adanya peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Wali Kota sebagai pedoman teknis dalam perizinan reklame secara online. Guna mengoptimalkan penyelenggaraan perizinan reklame di Kota Malang, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, perbaikan infrastruktur sistem, pengembangan sumber daya manusia, dan penegakan pengawasan lapangan yang lebih ketat. Kata kunci : Implementasi, Izin Reklame, Online, SI-IZOL, Kota Malang
IDENTIFIKASI SIDIK JARI PELAKU SEBAGAI BARANG BUKTI OLEH PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA MALANG (STUDI KASUS DI POLRES MALANG)
ABSTRACT This study aims to analyze the results of suspect fingerprint identification as a means of evidence by investigators and to identify the challenges and efforts undertaken by investigators during the investigative process. The research method employed is empirical legal research with a sociological approach and field research through observation, interviews, and document analysis. The results of the study indicate that fingerprint identification has a high accuracy rate, reaching up to 100%. The identification process begins with crime scene processing, the collection and development of latent fingerprints, and matching against a database, which is then manually verified using the Galton-Henry method by matching at least 12 points of similarity. The final results are documented in the form of a Fingerprint Comparison Report, serving as documentary evidence in the evidentiary process during court proceedings. In practice, this process is not without various challenges, such as poor fingerprint quality, contaminated crime scene conditions, and limitations of the INAFIS database. Efforts undertaken include optimizing crime scene processing techniques, employing fingerprint development methods, and maximizing the use of identification technology and databases. Keywords: Fingerprints, Evidence, Investigators ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis hasil identifikasi sidik jari pelaku sebagai alat pembuktian oleh penyidik serta mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tersebut. Metode penelitian yang diterapkan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan penelitian lapangan (field research) melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi sidik jari memiliki tingkat keakuratan tinggi hingga mencapai 100%. Identifikasi dimulai dari olah TKP, pengangkatan dan pengembangan sidik jari laten, serta pencocokan dengan database yang kemudian diverifikasi manual melalui metode Galton-Henry dengan mencocokkan minimal 12 titik kesamaan. Hasil akhir dituangkan dalam bentuk Berita Acara Perbandingan Sidik Jari sebagai alat bukti surat dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam praktiknya, tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti kualitas sidik jari yang rendah, kondisi TKP yang telah terkontaminasi, serta keterbatasan database INAFIS. Upaya yang dilakukan meliputi optimalisasi teknik pengolahan TKP, penggunaan metode pengembangan sidik jari, serta pemanfaatan teknologi identifikasi dan database secara maksimal. Kata Kunci : Sidik Jari, Bukti, Penyidik
AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
ABSTRACT The Indonesian criminal justice system adopts the concept of an integrated criminal justice system, which integrates the functions of each of its subsystems. One form of inter-institutional coordination is the obligation of investigators to submit a Notice of Commencement of Investigation (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan / SPDP) to the public prosecutor within seven working days. However, delays in the submission of the SPDP remain a recurring issue, with no definitive legal consequences or sanctions expressly established. This study analyzes such legal consequences and sanctions employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Substantively, the legal consequences include legal uncertainty, impediment to due process of law, the weakening of horizontal oversight, and the violation of the constitutional rights of the parties concerned. Procedurally, the legal consequences encompass a formal defect in the SPDP, the breakdown of the check and balances mechanism, the opening of grounds for a pre-trial motion (praperadilan), and the erosion of public confidence. In respect of such violations, three concurrent categories of sanctions are available, namely administrative sanctions, ethical sanctions, and criminal sanctions. Keywords: Notice of Commencement of Investigation (SPDP), Legal Consequences, Criminal Justice System. ABSTRAK Sistem peradilan pidana Indonesia menganut konsep integrated criminal justice system yang mengintegrasikan fungsi dari setiap subsistem. Salah satu bentuk koordinasi antar institusi adalah kewajiban penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum dalam 7 hari kerja. Namun, keterlambatan penyampaian SPDP masih kerap terjadi tanpa kepastian akibat hukum maupun sanksi yang tegas. Penelitian ini menganalisis akibat hukum dan sanksi tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Secara substantif, akibat hukumnya meliputi ketidakpastian hukum, hambatan due process of law, melemahnya pengawasan horizontal, dan pelanggaran hak konstitusional para pihak. Secara prosedural, akibat hukumnya mencakup cacat formil SPDP, hilangnya mekanisme check and balances, terbukanya peluang praperadilan, dan menurunnya kepercayaan publik. Atas pelanggaran tersebut, terbuka tiga jalur sanksi, yaitu sanksi administratif, sanksi etik, dan sanksi pidana. Kata Kunci: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Akibat Hukum, Sistem Peradilan Pidana.
PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KUHP
ABSTRACT In criminal acts of corruption involving corporations,such acts constitute actions or conduct that violate the law,thereby causing losses to the states and hindering national development and public welfare In carrying out their business violate the law ,therefore clear regulations are needed regarding corporate liability in corruption crimes. Before the enactment of law number 1 of 2023 regulations concerning corporations were still scattered across various laws and regulations, including the anticorruption law regulated under law number 31 of 1999 in conjunction with law number 20 of 2001, corporations have been recognized as legal subjects. This research aims to analyze and determine the extent of regulations concerning corporations in corruption crimes as well as corporate criminal liability under law number 1 of 2023. The method used in this research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal sources used consist of primary, secondary, and research materials.The results of the study indicate that Law Number 1 of 2023 explicitly includes corporations as legal subjects that may be held criminally liable. Articles 45 to 50 of the law regulate in detail corporations, criminal liability, legal sanctions imposed on corporations, and parties authorized to legally represent corporations. These regulations are expected to strengthen law enforcement in Indonesia. Keywords: Corporation, 2023 Criminal Code, Criminal liability ABSTRAK Dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi adalah suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum sehingga dapat merugikan negara dan menghambat pembangunan untuk mensejahterakan rakyat.Dalam menjalankan usahanya atau prakteknya korporasi banyak melanggar hukum sehingga diperlukan peraturan yang tegas mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pengaturan korporasi masih tersebar dalam berbagai macam perundang undangan termasuk Undang Undang TIPIKOR . Undang Undang tentang pemberantasan Korupsi diatur dalam UU NO 31 Tahun 1999 JO UU No 20 Tahun 2001 .Pada KUHP No 1 Tahun 2023 Korporasi sudah dipandang sebagai subjek hukum. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui sejauh mana pengaturan korporasi dalam tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban korporasi menurut Undang Undang No 1 Tahun 2023 KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan berdasarkan Undang Undang dan konseptual. Sumber hukum yang digunakan adalah hukum primer ,hukum sekunder dan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang Undang No 1 Tahun 2023 secara tegas memasukkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pasal 45 sampai 50 UU No 1 Tahun 2023 membahas secara rinci tentang korporasi dan pertanggungjawaban pidana serta sanksi hukum yang dikenakan pada korporasi serta siapa saja yang dapat mewakili korporasi secara hukum.Pengaturan tersebut diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Kata kunci : Korporasi, KUHP 2023, Pertanggungjawaban pidana
PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BATU
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang kepada pemerintah daerah merupakan kewajiban hukum untuk menjamin pengelolaan kawasan perumahan secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, masih terdapat pengembang perumahan di Kota Batu yang belum melaksanakan kewajiban tersebut, bahkan sebagian tidak diketahui keberadaan dan kedudukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu dalam penyelesaian permasalahan penyerahan PSU serta mengkaji status hukum PSU ketika pengembang tidak diketahui keberadaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dilakukan melalui mekanisme administratif berupa permohonan bantuan hukum, penerbitan Surat Kuasa Khusus, serta kegiatan konsultasi, fasilitasi, dan mediasi. Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu tidak dapat mengambil alih PSU secara langsung dari warga apabila pengembang tidak diketahui keberadaannya, melainkan harus mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan daerah. Peran Jaksa Pengacara Negara memberikan kepastian hukum dan mendukung percepatan penyerahan PSU kepada pemerintah daerah. Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Pendampingan Hukum, Prasarana Sarana dan Utilitas, Penyerahan PSU, Kepastian Hukum.
TANGGUNGJAWAB PERSEROAN TERBATAS ATAS KECELAKAAN KERJA PADA PEKERJA DILUAR JAM KERJA
ABSTRACT This study aims to analyze the liability of Limited Liability Companies for work accidents experienced by workers outside working hours and to examine preventive and anticipatory measures that can be undertaken by companies to ensure legal protection for workers. The background of this research is based on the frequent occurrence of work accidents outside working hours that are still related to employment activities, while legal regulations governing this issue remain unclear, resulting in legal uncertainty for workers. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The data used consist of primary legal materials, such as Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, as well as secondary legal materials including relevant legal literature. The data are analyzed qualitatively by examining applicable legal norms. The results indicate that the liability of companies for work accidents occurring outside working hours is not clearly regulated in legislation, leading to suboptimal protection for workers. Furthermore, although social security programs such as BPJS Employment exist, not all risks of work accidents outside working hours are covered. Therefore, it is necessary to strengthen legal regulations, enhance government supervision, and encourage companies to implement preventive and anticipatory measures. Keywords: Company Liability, Work Accidents, Workers Outside Working Hours, Legal Protection ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Perseroan Terbatas terhadap kecelakaan kerja yang dialami pekerja di luar jam kerja serta mengkaji upaya preventif dan antisipatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih sering terjadinya kecelakaan kerja di luar jam kerja yang memiliki keterkaitan dengan pekerjaan, sementara pengaturan hukum yang mengatur hal tersebut belum memberikan kejelasan secara tegas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja di luar jam kerja belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perlindungan terhadap pekerja belum optimal. Selain itu, meskipun terdapat jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, tidak semua risiko kecelakaan kerja di luar jam kerja dapat dijamin. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan pengawasan oleh pemerintah dan peran aktif perusahaan dalam menerapkan langkah preventif dan antisipatif. Kata Kunci: Tanggung Jawab Perusahaan, Kecelakaan Kerja, Pekerja di Luar Jam Kerja, Perlindungan Hukum, Hukum Ketenagakerjaan
TINDAK PIDANA TURUT SERTA PEMERASAN DALAM UU NO 1 TAHUN 2023 DAN UU ITE NO 1 TAHUN 2024 OLEH INFLUENCER (ANALISIS PUTUSAN NO.362/2025/PID.SUS/PN JKT. SEL)
ABSTRACT In the digital context, the offense of extortion continues to fulfill the characteristics of a formal offense, where the act of coercion through threats to an individual’s reputation is sufficient to satisfy the elements of the crime, even if the transfer of property has not yet completely occurred. The provisions of Article 482 of the Criminal Code under Law No. 1 of 2023, together with Article 27B(2) in conjunction with Article 45(10) of the ITE Law, may be applied cumulatively in handling extortion conducted through social media. In addition, the concept of participation (deelneming) demonstrates that criminal responsibility is imposed not only on the main perpetrator, but also on individuals who contribute to the commission of the offense. The judges’ legal reasoning in the decision highlights the crucial role of electronic evidence—such as digital communications, social media uploads, and live-streaming activities—in proving the elements of extortion and threats. The misuse of influence by influencers is considered capable of causing substantial psychological pressure and economic losses to victims, thereby making the perpetrators subject to criminal liability. This study is expected to contribute to the development of criminal law, particularly in addressing cyber-related crimes, and to serve as a reference for law enforcement authorities in dealing with similar cases. Key Words : Digital Extortion, Influencers, Participation, Social media, ITE Law, Criminal Code. ABSTRAK Dalam konteks digital, tindak pidana pemerasan tetap memenuhi ciri-ciri tindak pidana formal, di mana tindakan paksaan melalui ancaman terhadap reputasi seseorang sudah cukup untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana, meskipun pengalihan harta benda belum sepenuhnya terjadi. Ketentuan Pasal 482 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bersama dengan Pasal 27B(2) juncto Pasal 45(10) UU ITE, dapat diterapkan secara kumulatif dalam menangani pemerasan yang dilakukan melalui media sosial. Selain itu, konsep partisipasi (deelneming) menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada individu yang berkontribusi dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Alasan hukum yang dikemukakan para hakim dalam putusan tersebut menyoroti peran krusial bukti elektronik—seperti komunikasi digital, unggahan di media sosial, dan aktivitas siaran langsung—dalam membuktikan unsur-unsur pemerasan dan ancaman. Penyalahgunaan pengaruh oleh influencer dianggap mampu menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan dan kerugian ekonomi bagi korban, sehingga membuat pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pidana, khususnya dalam menangani kejahatan siber, serta menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa. Kata kunci : Pemerasan Digital, Influencer, Partisipasi, Media Sosial, Undang-Undang ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR CASH ON DELIVERY (COD) YANG MENGALAMI KEKERASAN
Perkembangan e-commerce dengan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) meningkatkan risiko kekerasan terhadap kurir akibat kesalahpahaman masyarakat mengenai mekanisme transaksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kurir COD yang mengalami kekerasan serta tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanaan sistem COD. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurir hanya berperan sebagai perantara pengiriman barang sehingga tidak bertanggung jawab atas kualitas atau kesesuaian barang. Perlindungan hukum bagi kurir meliputi perlindungan preventif melalui regulasi, kebijakan perusahaan, dan edukasi masyarakat, serta perlindungan represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih belum optimal karena rendahnya pemahaman masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan belum adanya pengaturan yang secara khusus melindungi kurir COD.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI GARAM DALAM NEGERI MELALUI REGULASI ANTI-DUMPING DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
ABSTRACT LEGAL PROTECTION OF THE DOMESTIC SALT INDUSTRY THROUGH ANTI-DUMPING REGULATIONS IN INTERNATIONAL TRADE International trade is an essential component of global economic activity that facilitates the exchange of goods and services among countries. Along with the increasing flow of globalization and trade liberalization, competition among products has become more intense, including the influx of imported goods offered at lower prices than domestic products. One practice that may harm domestic industries is dumping, which refers to the sale of goods in international markets at prices below their normal value. As a developing country and a member of the World Trade Organization (WTO), Indonesia is obligated to comply with international trade regulations while simultaneously protecting its domestic industries from unfair trade practices. This study addresses two research questions: (1) how anti-dumping regulations are governed under the World Trade Organization (WTO) framework, and (2) what forms of legal protection are provided to the domestic salt industry under Presidential Regulation Number 17 of 2025 concerning the Acceleration of National Salt Industry Development. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that anti-dumping provisions within the WTO system provide member states with legal mechanisms to protect domestic industries from losses caused by dumping practices. However, their implementation at the national level continues to face various challenges, both in terms of regulatory frameworks and institutional capacity. Furthermore, the policy on accelerating national salt industry development serves as a strategic instrument for achieving salt self-sufficiency. Nevertheless, stronger coordination, greater legal certainty, and more tangible support for salt farmers and the domestic salt industry are still required to ensure that legal protection is implemented effectively and sustainably. Keywords: International Trade, Anti-Dumping, Legal Protection, Domestic Salt Industry, WTO ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI GARAM DALAM NEGERI MELALUI REGULASI ANTI-DUMPING DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Perdagangan internasional merupakan bagian penting dalam aktivitas ekonomi global yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa antarnegara. Seiring dengan arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan, persaingan antarproduk semakin intensif, termasuk masuknya barang impor dengan harga yang lebih rendah dibandingkan produk dalam negeri. Salah satu praktik yang berpotensi merugikan industri domestik adalah dumping, yaitu penjualan barang di pasar internasional dengan harga di bawah nilai normal. Indonesia sebagai negara berkembang yang tergabung dalam sistem perdagangan global melalui keanggotaan pada World Trade Organization memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan perdagangan internasional sekaligus melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah yaitu bagaimana regulasi anti dumping dalam perdagangan internasional menurut Wordl Trade Organization(WTO) dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap industri garam dalam negeri menurut peraturan presidan Nomor 17 tahun 2025 Tentang percepatan pembanguan penggaraman nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan anti-dumping dalam sistem WTO memberikan ruang bagi negara anggota untuk melindungi industri domestik dari kerugian akibat praktik dumping, namun implementasinya di tingkat nasional masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi maupun kelembagaan. Selain itu, kebijakan percepatan pembangunan pergaraman nasional merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan swasembada garam, meskipun masih diperlukan penguatan koordinasi, kepastian hukum, dan keberpihakan nyata terhadap petani serta industri garam dalam negeri agar perlindungan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Kata kunci: Perdagangan Internasional, Anti-Dumping, Perlindungan Hukum, Industri Garam, WTO.
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP KESIAPAN INDONESIA MENGHADAPI KENDARAAN OTONOM BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE : STUDI KOMPARATIF JERMAN
ABSTRACT This study is normative legal study that examines how the development of Artificial Intelligence-based autonomous vehicles poses challenges for Indonesian criminal law, particularly regarding criminal liability and legal certainty. This study aims to analyze the readiness of Indonesian criminal law and to examine the adoption of German regulations in the formulation of national law. The study employs a normative legal method using a statutory and comparative approach. The results indicate that Indonesia does not yet have specific regulations regarding autonomous vehicles. Therefore,it is necessary to establish regulations governing safety standards, the allocation of liability, and oversight mechanisms to ensure legal certainty. Keywords: Artificial Intelligence, Autonomous Vehicles,Indonesian Criminal Law. ABSTRAK Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji perkembangan kendaraan otonom berbasis Artificial Intelligence menimbulkan tantangan bagi hukum pidana Indonesia, terutama terkait pertanggungjawaban pidana dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan hukum pidana Indonesia serta mengkaji adopsi regulasi Jerman dalam pembentukan hukum nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai kendaraan otonom. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang mengatur standar keselamatan, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan guna menjamin kepastian hukum.. Kata kunci : Artificial Intelligence, Kendaraan Otonom, Hukum Pidana Indonesia.
ANALISIS YURIDIS PENUTUPAN KONSULAT REPUBLIK ISLAM IRAN DI JERMAN OLEH JERMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
This study was prompted by the execution carried out by the Iranian government of a German-Iranian dual national. The German government condemned the action and emphasized that the execution of a German citizen would have serious consequences for relations between the two countries. This study addresses the issue of German jurisdiction regarding the closure of the Consulate of the Islamic Republic of Iran in Germany and the resolution of the dispute between Germany and Iran. The findings indicate that, first, the closure of the Consulate of the Islamic Republic of Iran in Germany was carried out in response to the Iranian government’s policy of imposing the death penalty on a German-Iranian dual national. Second, the German government’s closure of the consulate can be deemed lawful under international law because it meets the principle of reciprocity and does not violate the principle of inviolability. Germany maintained diplomatic channels through the embassy, so this step is still considered consistent with the provisions set forth in the 1961 Vienna Convention and the 1963 Vienna Convention. Keywords: Consulate, Inviolability, International Law. ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Iran terhadap warga negara berkewarganegaraan ganda Jerman-Iran. Pemerintah Jerman mengutuk tindakan tersebut dan menegaskan bahwa eksekusi terhadap warga negara Jerman akan menimbulkan konsekuensi serius dalam hubungan kedua negara. Penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai yurisdiksi Jerman dalam penutupan Konsulat Republik Islam Iran di Jerman serta penyelesaian sengketa antara Jerman dan Iran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penutupan Konsulat Republik Islam Iran di Jerman dilakukan sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah Iran yang menjatuhkan hukuman mati terhadap warga negara Jerman-Iran. Kedua, tindakan penutupan konsulat oleh pemerintah Jerman dapat dinilai sah menurut hukum internasional karena memenuhi asas timbal balik (reciprocity) dan tidak melanggar prinsip inviolabilitas. Jerman tetap mempertahankan jalur diplomatik melalui kedutaan besar sehingga langkah tersebut masih dianggap sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Kata kunci: Konsulat, Inviolabilitas, Hukum Internasional.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG
ABSTRACT Illegal mining in protected forest areas causes serious legal and environmental problems. This study aims to analyze the forms of illegal mining crimes and the criminal liability imposed on perpetrators under Indonesian law. The research uses normative legal methods with statutory and conceptual approaches. The results show that mining crimes include unlicensed mining, illegal exploration, false reporting, laundering of mining products, abuse of authority, and corporate crimes. Criminal liability may be imposed on individuals and corporations through imprisonment, fines, revocation of business licenses, confiscation of mining equipment and proceeds, and environmental restoration obligations. Strict law enforcement is necessary to create a deterrent effect and preserve the sustainability of protected forest areas. Keywords: Criminal Liability, Illegal Mining, Protected Forest, Law Enforcement ABSTRAK Pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung menimbulkan permasalahan hukum dan kerusakan lingkungan yang serius. Penelitian ini bertujuan menganalisis jenis tindak pidana pertambangan ilegal serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelakunya berdasarkan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pertambangan meliputi penambangan tanpa izin, eksplorasi ilegal, laporan palsu, pencucian hasil tambang,penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana korporasi. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku perorangan maupun korporasi melalui pidana penjara, denda, pencabutan izin usaha, perampasan alat dan hasil tambang, serta kewajiban pemulihan lingkungan. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera dan menjaga kelestarian kawasan hutan lindung. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pertambangan Ilegal, Hutan Lindung, Penegakan Hukum
PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK STRICT LIABILITY TERHADAP PERUSAHAAN TAMBANG NIKEL YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
ABSTRACT Environmental damage caused by nickel mining activities remains a significant challenge in environmental law enforcement in Indonesia. This study aims to analyze the concept of strict liability under Article 88 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and its application to nickel mining companies responsible for environmental damage. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that strict liability enables legal accountability without requiring proof of fault, thereby strengthening environmental protection and facilitating compensation claims. Nevertheless, its implementation remains constrained by inconsistent law enforcement and differing interpretations among law enforcement authorities.Keywords: legal protection, courier, cash on delivery, e-commerce, violence Keywords: strict liability, nickel mining, environmental damage, corporate liability. ABSTRAK Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan nikel masih menjadi persoalan penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep asas tanggung jawab mutlak (strict liability) berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta penerapannya terhadap perusahaan pertambangan nikel yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas strict liability memungkinkan pertanggungjawaban hukum tanpa pembuktian unsur kesalahan sehingga memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan mempermudah tuntutan ganti rugi. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa inkonsistensi penegakan hukum dan perbedaan pemahaman aparat penegak hukum. Kata Kunci : strict liability, pertambangan nikel, kerusakan lingkungan, tanggung jawab perusahaan.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PENCEMARAN AIR SUNGAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRACT River water pollution remains one of the most significant environmental issues in Indonesia. Industrial activities, domestic waste, agriculture, and other sectors continue to contribute to the deterioration of river water quality, resulting in ecological degradation and violations of the public's right to a healthy environment. This study aims to examine the legal framework governing liability for river water pollution under Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and to analyze the implementation of the principles of strict liability and the polluter pays principle in environmental law enforcement. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research consisting of legislation, legal literature, and scientific journals, which were analyzed qualitatively. The findings indicate that the Environmental Protection and Management Law comprehensively regulates administrative, civil, and criminal liability for environmental pollution. Nevertheless, the practical implementation of strict liability and the polluter pays principle remains constrained by weak supervision, evidentiary challenges, and inconsistent law enforcement, thereby reducing the effectiveness of environmental protection and legal accountability in Indonesia. Keywords: river water pollution, legal liability, strict liability, polluter pays principle, environmental law. ABSTRAK Pencemaran air sungai merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Aktivitas industri, rumah tangga, pertanian, dan sektor lainnya berkontribusi terhadap penurunan kualitas air sungai yang berdampak pada kerusakan ekosistem serta terganggunya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban hukum pelaku pencemaran air sungai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta menganalisis penerapan prinsip strict liability dan polluter pays principle dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPPLH telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana secara komprehensif. Namun, penerapan prinsip strict liability dan polluter pays principle dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, pembuktian, serta belum optimalnya penegakan hukum sehingga efektivitas perlindungan lingkungan hidup belum tercapai secara maksimal. Kata Kunci: pencemaran air sungai, pertanggungjawaban hukum, strict liability, polluter pays principle, UUPPLH.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
ABSTRACT The practice of shackling people with mental disorders (ODGJ) remains a serious legal and human rights issue in Indonesia. This study aims to analyze the legal framework governing the handling of ODGJ and to examine the criminal liability of perpetrators of shackling. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively through legal interpretation and deductive reasoning. The findings indicate that the handling of ODGJ is regulated under the 1945 Constitution, Law Number 17 of 2023 on Health, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, and the Minister of Health Regulation Number 54 of 2017 concerning the Elimination of Shackling. These regulations affirm that ODGJ are legal subjects entitled to health services, rehabilitation, legal protection, and humane treatment. Furthermore, shackling may constitute an unlawful deprivation of liberty and a violation of human rights, thereby giving rise to criminal liability under the Indonesian Criminal Code. However, the absence of specific provisions regulating the criminal offense of shackling creates legal uncertainty. Therefore, comprehensive legal reform is necessary to strengthen legal protection for ODGJ and prevent the recurrence of shackling practices in Indonesia. Keywords: criminal liability; shackling; with mental disorders; human rights. ABSTRAK Praktik pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih menjadi permasalahan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia karena bertentangan dengan hak atas kebebasan dan pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penertiban dan pembinaan ODGJ yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penertiban dan pembinaan ODGJ telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan yang menegaskan bahwa ODGJ berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi secara manusiawi. Selain itu, pelaku pemasungan pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, belum adanya pengaturan khusus mengenai tindak pidana pemasungan menyebabkan kepastian hukum belum optimal sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana dan penguatan kebijakan kesehatan jiwa guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi ODGJ. Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, pemasungan, gangguan jiwa, hak asasi manusia.
PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TEMPAT PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG LARANGAN TEMPAT PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL (STUDI KASUS SATPOL PP KOTA MALANG)
ABSTRACT This study analyzes the role of Civil Servant Investigators (PPNS) of the Malang City Public Order Agency (Satpol PP) in enforcing Malang City Regional Regulation Number 8 of 2005 concerning the Prohibition of Prostitution and Indecent Acts and identifies various obstacles faced in its implementation. The focus of the study is directed at the implementation of the investigative function by PPNS and factors that influence the effectiveness of regional regulation enforcement. The study uses an empirical legal method with a sociological legal approach through primary data collection from interviews and documentation, supported by primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that PPNS have a strategic role in receiving reports, conducting patrols and supervision, investigations, gathering information and evidence, enforcement operations, examining violators, preparing Investigation Reports (BAP), and resolving cases through minor criminal trials (Tipiring). This study also found that the effectiveness of regional regulation enforcement still faces various obstacles, including limited personnel, difficulties in proving due to information leaks, the development of online prostitution, limited investigative authority, uncooperative perpetrators, and limited facilities, infrastructure, budgets, and the substance of the regional regulation that has not been fully adaptive to technological developments. Thus, this study confirms that institutional strengthening, increasing the capacity of PPNS, and regulatory updates are important steps to increase the effectiveness of enforcing Malang City Regional Regulation Number 8 of 2005 in maintaining public order and public peace. Key words: Civil Servant Investigator; Regional Regulation Enforcement; Public Order Agency (Satpol PP). ABSTRAK Penelitian ini menganalisis peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Malang dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan fungsi penyidikan oleh PPNS dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan peraturan daerah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui pengumpulan data primer dari wawancara dan dokumentasi, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS memiliki peran strategis dalam menerima laporan, melakukan patroli dan pengawasan, penyelidikan, pengumpulan keterangan dan bukti, operasi penertiban, pemeriksaan pelanggar, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hingga penyelesaian perkara melalui sidang tindak pidana ringan (Tipiring). Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas penegakan perda masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan personel, kesulitan pembuktian akibat kebocoran informasi, perkembangan prostitusi berbasis daring, keterbatasan kewenangan penyidikan, pelaku yang tidak kooperatif, serta keterbatasan sarana, prasarana, anggaran, dan substansi perda yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas PPNS, serta pembaruan regulasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kata kunci : PPNS, Penegakan Perda, Satpol PP.
PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN RI NO. 60 TAHUN 2019 TERKAIT KEBIJAKAN OVER DIMENSION OVER LOAD (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)
ABSTRACT This study aims to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 60 of 2019 concerning the Organization of Freight Transportation by Motor Vehicles on Roads related to the Over Dimension Over Load (ODOL) policy in Malang City, the obstacles encountered, and the efforts made by the Malang City Transportation Agency in overcoming these obstacles. This study employed an empirical legal research method with a sociological approach. The data were obtained through interviews, observations, and documentation, which were then analyzed qualitatively. The results indicate that the implementation of the ODOL policy in Malang City has been carried out through inspections of cargo loading procedures, vehicle dimension measurements, load weighing, freight transportation document inspections, carrying capacity inspections, and road class inspections for freight vehicles. However, the implementation of the policy has not yet been optimal due to the still high number of ODOL violations. The main obstacles in implementing the policy include limited regional budget (APBD), inadequate weighbridge infrastructure, and the low level of awareness among freight transportation business actors regarding the applicable regulations. To address these obstacles, the Malang City Transportation Agency has undertaken several efforts, such as joint operations with the police, ODOL policy socialization, the utilization of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) technology, and planning for increased budgets and supervisory infrastructure. Therefore, the effectiveness of ODOL policy implementation still requires strengthened supervision, improved supporting infrastructure, and increased public legal awareness to achieve traffic safety and road infrastructure protection. Keywords: ODOL Policy, Freight Transportation, Transportation Agency, Traffic Safety, Transportation Supervision ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan terkait kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL) di Kota Malang, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ODOL di Kota Malang telah dilaksanakan melalui pemeriksaan tata cara pemuatan barang, pengukuran dimensi kendaraan, penimbangan muatan, pemeriksaan dokumen angkutan, pemeriksaan daya angkut, serta pemeriksaan kelas jalan yang dilalui kendaraan angkutan barang. Namun, implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena masih tingginya angka pelanggaran ODOL. Hambatan utama dalam penerapan kebijakan meliputi keterbatasan anggaran APBD, minimnya infrastruktur jembatan timbang, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha angkutan barang terhadap regulasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Malang melakukan berbagai upaya, seperti operasi gabungan bersama kepolisian, sosialisasi kebijakan ODOL, pemanfaatan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta perencanaan peningkatan anggaran dan infrastruktur pengawasan. Dengan demikian, efektivitas penerapan kebijakan ODOL masih memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan sarana pendukung, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan keselamatan lalu lintas dan perlindungan infrastruktur jalan Kata Kunci: Kebijakan ODOL, Angkutan Barang, Dinas Perhubungan, Keselamatan Lalu Lintas, Pengawasan Transportasi
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA JASA OPEN TRIP PENDAKIAN TERHADAP KESELAMATAN PENDAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN
ABSTRACT Mountain hiking tourism has experienced significant growth in Indonesia, accompanied by the increasing use of opentrip services organized by individuals and business entities. However, the rapid development of these services has not always been balanced with adequate legal compliance, safety standards, and consumer protection. Several hiking accidents involving opentrip organizers indicate weaknesses in risk management, supervision, and the implementation of safety procedures, resulting in legal disputes concerning the responsibility of organizers toward participants. This study aims to analyze the legal liability of opentrip mountain hiking organizers for the safety of hikers and to examine the forms of legal protection available for organizers against losses suffered by participants. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed qualitatively. The findings demonstrate that organizers of opentrip hiking activities bear legal responsibilities in civil, administrative, and criminal law. Civil liability may arise from breach of contract and unlawful acts resulting from negligence in fulfilling safety obligations. Administrative liability is related to compliance with tourism business regulations and licensing requirements, while criminal liability may arise when negligence causes injury or death. Furthermore, legal protection for organizers may be applied through contractual agreements, risk management, force majeure provisions, and the principle of contributory negligence when participants contribute to the occurrence of losses. Therefore, improving legal compliance, implementing comprehensive safety standards, and strengthening supervision are essential to ensuring legal certainty and protecting both organizers and hikers in mountain tourism activities. Keywords: Opentrip, Legal Liability, Mountain Hiking, Tourist Safety, Tourism Law. ABSTRAK Kegiatan wisata pendakian gunung di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata alam. Perkembangan tersebut juga diikuti dengan semakin banyaknya penyelenggara jasa open trip pendakian yang menawarkan berbagai paket perjalanan. Namun demikian, peningkatan jumlah penyelenggara belum sepenuhnya diimbangi dengan penerapan standar keselamatan, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta perlindungan hukum bagi wisatawan. Berbagai kasus kecelakaan pendakian menunjukkan masih lemahnya manajemen risiko, pengawasan, dan tanggung jawab penyelenggara terhadap keselamatan peserta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum penyelenggara jasa open trip pendakian terhadap keselamatan pendaki serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penyelenggara atas kerugian yang dialami wisatawan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara jasa open trip pendakian memiliki tanggung jawab hukum dalam aspek perdata, administrasi, dan pidana. Pertanggungjawaban perdata dapat timbul akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum karena kelalaian dalam memenuhi standar keselamatan. Pertanggungjawaban administrasi berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan penyelenggaraan usaha pariwisata, sedangkan pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila kelalaian penyelenggara mengakibatkan luka berat atau meninggalnya peserta. Di sisi lain, penyelenggara juga memperoleh perlindungan hukum melalui perjanjian, penerapan manajemen risiko, klausul force majeure, serta prinsip contributory negligence apabila kerugian turut disebabkan oleh kelalaian peserta. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan hukum, penerapan standar keselamatan yang memadai, serta pengawasan yang lebih efektif guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak dalam penyelenggaraan jasa open trip pendakian. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Open trip Pendakian, Keselamatan Pendaki, Perlindungan Hukum, Kepariwisataan.
PENGGUNAAN AKUN CANVA PRO ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
ABSTRACT The high subscription rates of Canva Pro have triggered a widespread trade in illegal accounts by exploiting loopholes in the Canva Teams feature, threatening the digital ecosystem. This study aims to analyze the modus operandi of illegal Canva Pro account distribution and its juridical implications for the originality status and legal protection of the resulting design works. The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that the perpetrators' modus operandi involves manipulating Canva for Education accounts for retail resale. Legally, the distributors' actions violate Article 113 paragraph (3) of the Copyright Law and Article 30 paragraph (1) of the ITE Law. For end-users, the unauthorized acquisition renders the license contract void ab initio. Due to the collapse of the good faith principle, the design work suffers a juridical degradation of originality and is classified as a materially defective derivative work Key words: Copyright, Illegal Account, Canva Pro, Originality of Work. ABSTRAK Tingginya tarif langganan Canva Pro memicu maraknya perdagangan akun ilegal melalui eksploitasi celah fitur Canva Teams, yang berisiko merugikan ekosistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi distribusi akun Canva Pro ilegal serta implikasi yuridisnya terhadap status orisinalitas dan perlindungan hukum bagi karya desain yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus pelaku melibatkan manipulasi akun Canva for Education untuk dijual kembali secara eceran. Secara hukum, tindakan distributor melanggar Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 30 ayat (1) UU ITE. Bagi pengguna akhir, perolehan akun yang tidak sah menyebabkan kontrak lisensi batal demi hukum (void ab initio). Akibat runtuhnya asas iktikad baik, karya desain mengalami degradasi orisinalitas secara yuridis dan dikualifikasikan sebagai ciptaan turunan yang cacat material. Kata kunci : Akun Ilegal, Canva Pro, Hak Cipta, Orisinalitas Karya.
JUDICIAL PARDON MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DENGAN WETBOEK VAN STRAFRECHT BELANDA
The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code introduced the concept of judicial pardon, granting judges the authority to refrain from imposing criminal punishment despite a defendant being found guilty by considering justice and humanitarian values. This concept represents a significant reform in Indonesia's criminal justice system, which has traditionally emphasized retributive punishment. This study aims to compare the regulation of judicial pardon under Indonesia's Criminal Code and the Dutch Wetboek van Strafrecht, as well as to examine the best practices of its implementation in the Netherlands that may be adopted in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory, comparative, and conceptual approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through library research involving legislation, legal doctrines, and relevant academic literature. The findings indicate that both Indonesia and the Netherlands recognize judicial pardon as a form of judicial discretion to achieve substantive justice. However, Indonesia regulates the concept through more structured normative parameters under Article 54 paragraph (2) of the Criminal Code, whereas the Netherlands provides broader judicial discretion through judicial precedents. The study further concludes that Indonesia should adopt several best practices from the Dutch system, including the development of sentencing guidelines, strengthening jurisprudential consistency, harmonizing substantive and procedural criminal law, and integrating restorative justice principles into the implementation of judicial pardon to establish a more humane, proportional, and legally certain criminal justice system. Keywords: judicial pardon; Indonesian Criminal Code; Wetboek van Strafrecht; criminal law; comparative law. ABSTRAK Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan judicial pardon sebagai bentuk individualisasi pemidanaan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Konsep tersebut merupakan pembaruan penting dalam sistem pemidanaan Indonesia yang selama ini lebih berorientasi pada pemidanaan yang bersifat retributif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan judicial pardon antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Wetboek van Strafrecht Belanda, serta mengkaji praktik terbaik penerapannya di Belanda yang dapat diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Belanda sama-sama mengakui konsep judicial pardon sebagai bentuk diskresi hakim dalam mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan, namun Indonesia mengaturnya secara lebih terstruktur melalui parameter normatif dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP, sedangkan Belanda memberikan ruang diskresi yang lebih luas melalui perkembangan yurisprudensi. Praktik terbaik dari Belanda yang dapat diterapkan di Indonesia meliputi penyusunan pedoman pemidanaan, penguatan konsistensi yurisprudensi, harmonisasi hukum materiil dan hukum acara pidana, serta pengintegrasian pendekatan keadilan restoratif dalam penerapan judicial pardon guna mewujudkan sistem pemidanaan yang humanis, proporsional, dan menjamin kepastian hukum. Kata kunci: judicial pardon; KUHP Nasional; Wetboek van Strafrecht; hukum pidana; perbandingan hukum.
ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI LEMBAGA INVESTASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2931 K/PID.SUS/2021)
ABSTRACT Money laundering may involve investment institutions and financial instruments to conceal or disguise the origin of assets derived from criminal activities. This research aims to analyze the modus operandi of money laundering through investment institutions and the judges' legal considerations (ratio decidendi) in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 2931 K/Pid.Sus/2021. This research employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The results show that the perpetrator utilized investment institutions, securities companies, third-party accounts, nominees, Fund Management Contracts (KPD), Limited Participation Mutual Funds (RDPT), and stock transactions to conceal assets derived from corruption. The scheme reflects the stages of placement, layering, and integration, with layering as the most dominant stage. The judges' ratio decidendi was based on legally admissible evidence, facts established at trial, and the fulfillment of the elements of Article 3 of Law Number 8 of 2010. The imposition of life imprisonment reflects a combined theory of punishment encompassing retribution and prevention. Keywords: Money Laundering, Investment Institutions, Punishment, Modus Operandi, Ratio Decidendi. ABSTRAK Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan memanfaatkan lembaga investasi dan instrumen keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis modus operandi pencucian uang melalui lembaga investasi dan pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan lembaga investasi, perusahaan sekuritas, rekening pihak ketiga, nominee, Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), dan transaksi saham untuk menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pola tersebut mencerminkan tahapan placement, layering, dan integration, dengan layering sebagai tahapan yang paling dominan. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta persidangan, dan terpenuhinya unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Penjatuhan pidana penjara seumur hidup mencerminkan teori gabungan yang mengandung aspek pembalasan dan pencegahan. Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaga Investasi, Pemidanaan, Modus Operandi, Ratio Decidendi.
PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN GAMBLING CONTROL ACT 2022 SINGAPURA
ABSTRACT The rapid development of technology-based gambling has created new challenges for Indonesia's criminal justice system, which continues to regulate gambling through a prohibition-based approach. This condition highlights the need to evaluate the effectiveness of gambling regulations under Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code by comparing them with Singapore's Gambling Control Act 2022, which provides a more comprehensive regulatory framework. This study aims to analyze the comparative regulation of gambling offenses in Indonesia and Singapore and to formulate the ius constituendum of gambling regulation in Indonesia. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively through legal interpretation. The findings reveal that Indonesia adopts a comprehensive prohibition policy by criminalizing all forms of gambling as acts contrary to moral, religious, and public order values. In contrast, Singapore adopts a regulatory approach by prohibiting illegal gambling while allowing certain gambling activities through a strict licensing system, supervision by the Gambling Regulatory Authority, protection of vulnerable groups, and specific regulation of technology-based gambling. Based on this comparative analysis, the ius constituendum of gambling regulation in Indonesia should not be directed toward the legalization of gambling but rather toward improving the existing legal framework by providing more comprehensive regulations on the classification of gambling offenses, technology-based gambling, corporate criminal liability, protection of vulnerable groups, and the strengthening of supervision and law enforcement mechanisms to address the evolving nature of modern gambling crimes. Keywords: gambling offenses; Indonesian Criminal Code; Gambling Control Act 2022; comparative law; ius constituendum. ABSTRAK Perkembangan perjudian berbasis teknologi informasi menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana Indonesia yang masih mengatur tindak pidana perjudian melalui pendekatan pelarangan. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian terhadap efektivitas pengaturan perjudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan membandingkannya dengan Gambling Control Act 2022 Singapura sebagai salah satu regulasi perjudian yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan regulasi tindak pidana perjudian di Indonesia dan Singapura serta merumuskan ius constituendum pengaturan perjudian di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan kebijakan pelarangan perjudian secara menyeluruh sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral, agama, dan ketertiban umum, sedangkan Singapura menerapkan pendekatan regulatif dengan tetap melarang perjudian ilegal, namun memberikan ruang bagi bentuk perjudian tertentu melalui sistem perizinan, pengawasan oleh Gambling Regulatory Authority, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pengaturan perjudian berbasis teknologi. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, ius constituendum pengaturan perjudian di Indonesia perlu diarahkan pada penyempurnaan regulasi tanpa mengubah politik hukum yang melarang perjudian, melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai klasifikasi bentuk perjudian, perjudian berbasis teknologi informasi, pertanggungjawaban korporasi, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum agar mampu menjawab perkembangan kejahatan perjudian modern. Kata kunci: tindak pidana perjudian; KUHP; Gambling Control Act 2022; perbandingan hukum; ius constituendum.
STUDI KOMPARATIF LEGALITAS ASSISTED SUICIDE SEBAGAI BAGIAN DARI EUTHANASIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SWISS
ABSTRACT The issue of euthanasia and assisted suicide continues to evolve alongside advances in medical science and increasing attention to the protection of human rights. The differences in legal regulation between Indonesia and Switzerland reflect distinct legal paradigms in balancing the protection of the right to life with respect for individual autonomy. This study aims to analyze the legal regulation of assisted suicide as part of euthanasia under the criminal laws of Indonesia and Switzerland, as well as to examine the comparative legality of assisted suicide in both countries. This research employs a normative legal research method using the statutory approach, comparative approach, and conceptual approach. Legal materials were analyzed descriptively and analytically through a comparison of legislation, legal doctrines, and relevant international human rights instruments. The findings indicate that Indonesia criminalizes assisted suicide under Article 461 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code based on the sanctity of life principle, which recognizes the right to life as a non-derogable right. The analysis of the Berlin Silalahi case demonstrates that the request for euthanasia was primarily driven by social, economic, and welfare factors rather than issues of legal legitimacy. Therefore, the protection of the right to life should be realized not only through the prohibition of euthanasia but also by strengthening healthcare services, palliative care, and social security. In contrast, Switzerland, through Article 115 of the Swiss Criminal Code, adopts a limited decriminalization approach by not criminalizing assisted suicide provided it is not motivated by selfish motives, reflecting respect for the principle of self-determination. Although the two countries adopt different legal approaches, both ultimately seek to protect human dignity in accordance with their respective legal philosophies. Accordingly, Indonesia does not currently require the legalization of assisted suicide; however, it should strengthen regulations concerning healthcare services, palliative care, and legal protection for medical professionals without undermining the protection of the fundamental right to life. Keywords: Assisted Suicide, Euthanasia, Criminal Law, Human Rights, Comparative Law of Indonesia and Switzerland. ABSTRAK Isu mengenai euthanasia dan assisted suicide terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu kedokteran dan meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan pengaturan hukum antara Indonesia dan Swiss menunjukkan adanya paradigma yang berbeda dalam menyeimbangkan perlindungan hak hidup dengan penghormatan terhadap otonomi individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai assisted suicide sebagai bagian dari euthanasia dalam hukum pidana Indonesia dan Swiss serta menganalisis perbandingan legalitas assisted suicide di kedua negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis melalui perbandingan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan instrumen hak asasi manusia yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengkriminalisasi assisted suicide melalui Pasal 461 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan prinsip sanctity of life yang menempatkan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). Analisis terhadap kasus Berlin Silalahi menunjukkan bahwa permohonan euthanasia lebih dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kesejahteraan daripada persoalan legalitas hukum sehingga perlindungan hak hidup perlu diwujudkan melalui penguatan pelayanan kesehatan, pelayanan paliatif, dan jaminan sosial. Sementara itu, Swiss melalui Article 115 Swiss Criminal Code menerapkan dekriminalisasi terbatas terhadap assisted suicide sepanjang tidak dilakukan atas dasar motif egoistik (selfish motives) sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip self-determination. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, kedua negara sama-sama bertujuan melindungi martabat manusia sesuai dengan filosofi hukumnya. Oleh karena itu, Indonesia belum memiliki urgensi untuk melegalkan assisted suicide, namun perlu memperkuat regulasi di bidang pelayanan kesehatan, pelayanan paliatif, dan perlindungan hukum bagi tenaga medis tanpa mengesampingkan perlindungan hak untuk hidup. Kata kunci: Assisted suicide, Euthanasia, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia, Perbandingan Hukum Indonesia dan Swiss.
Urgensi Penerapan Central Bank Digital Currency Sebagai Solusi Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
ABSTRACT The rapid development of digital technology has transformed Indonesia's payment system through the widespread use of electronic money and digital financial services. However, this development has also created new opportunities for money laundering activities by enabling criminals to disguise the origin of illicit funds through digital payment platforms. This condition highlights the need for a payment system that is not only efficient but also capable of supporting anti-money laundering efforts. One of the innovations currently being developed by Bank Indonesia is the Central Bank Digital Currency (CBDC), known as the Digital Rupiah. This study aims to analyze the urgency of implementing CBDC as an instrument to prevent money laundering in Indonesia and to examine its legal framework. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The study relies on primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through library research. Key words: Central Bank Digital Currency, Digital Rupiah, Money Laundering, Bank Indonesia. ABSTRAK Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem pembayaran di Indonesia melalui penggunaan uang elektronik dan layanan keuangan digital. Di sisi lain, kemajuan tersebut juga membuka peluang bagi pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk memanfaatkan sistem pembayaran digital dalam menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya inovasi sistem pembayaran yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu mendukung upaya pencegahan pencucian uang. Salah satu inovasi yang sedang dikembangkan oleh Bank Indonesia adalah Central Bank Digital Currency (CBDC) atau Rupiah Digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan CBDC sebagai instrumen pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta mengkaji pengaturan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Kata kunci : Central Bank Digital Currency, Rupiah Digital, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank Indonesia.
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PLEA BARGAINING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
ABSTRACT The enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP) introduced plea bargaining as a new mechanism within the Indonesian criminal justice system. This reform was driven by persistent challenges in criminal proceedings, including case backlogs, lengthy trial processes, and the need for a more efficient justice system while maintaining the protection of human rights. This study aims to analyze the regulation of plea bargaining under the 2025 KUHAP and its implications for the development of Indonesia’s criminal justice system. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively through legal interpretation. The findings indicate that plea bargaining has been provided with a clear legal basis in the 2025 KUHAP through several procedural mechanisms for the admission of guilt. These provisions reflect an effort to improve judicial efficiency while preserving judicial oversight over the validity and voluntariness of the defendant’s confession. Furthermore, the implementation of plea bargaining has implications for the transformation of Indonesia’s criminal justice system toward a more flexible and selective model of case resolution. However, its application also raises concerns regarding potential abuse of authority, inequality of bargaining positions, and the protection of defendants’ rights. Therefore, plea bargaining represents an important reform in Indonesian criminal procedure law with the potential to enhance judicial efficiency, provided that adequate regulation and oversight are ensured to uphold justice and legal certainty. Keywords: plea bargaining, Indonesian Code of Criminal Procedure 2025, criminal justice system, admission of guilt, judicial efficiency. ABSTRAK Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memperkenalkan mekanisme plea bargaining sebagai instrumen baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kehadiran mekanisme ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana, seperti penumpukan perkara, lamanya proses persidangan, dan tuntutan terhadap penyelesaian perkara yang lebih efisien tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan plea bargaining dalam KUHAP 2025 serta implikasinya terhadap perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa plea bargaining telah memperoleh dasar hukum yang jelas dalam KUHAP 2025 melalui pengaturan mekanisme pengakuan bersalah yang ditempatkan dalam beberapa jalur penyelesaian perkara. Pengaturan tersebut mencerminkan upaya meningkatkan efisiensi peradilan dengan tetap mempertahankan fungsi pengawasan hakim terhadap keabsahan pengakuan terdakwa. Di sisi lain, penerapannya berimplikasi pada transformasi sistem peradilan pidana menuju model yang lebih fleksibel dan selektif, meskipun masih menghadapi tantangan berupa potensi penyalahgunaan kewenangan, ketimpangan posisi para pihak, dan perlindungan hak terdakwa. Dengan demikian, plea bargaining merupakan instrumen reformasi hukum acara pidana yang berpotensi meningkatkan efektivitas peradilan pidana, namun memerlukan pengaturan dan pengawasan yang memadai untuk menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Kata Kunci: plea bargaining, KUHAP 2025, sistem peradilan pidana, reformasi peradilan pidana, pengakuan bersalah.
DELIK PENGHINAAN PRESIDEN DALAM PASAL 218 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
ABSTRAK Pengaturan delik penghinaan Presiden dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kembali menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara perlindungan kehormatan Presiden sebagai kepala negara dan jaminan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan delik penghinaan Presiden menurut Pasal 218 KUHP serta membandingkan pengaturan batasan kritik dan penghinaan Presiden di Indonesia dan Jerman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 218 KUHP merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang mengubah delik penghinaan Presiden menjadi delik aduan absolut serta memberikan pengecualian terhadap perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri sebagai upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan Presiden dan kebebasan berekspresi. Namun demikian, frasa “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” masih bersifat abstrak sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia dan Jerman sama-sama memberikan perlindungan pidana terhadap kehormatan Presiden, tetapi berbeda dalam menentukan batas antara kritik dan penghinaan. Indonesia mengaturnya secara eksplisit melalui Pasal 218 ayat (2) KUHP, sedangkan Jerman menempatkan perlindungan kebebasan berekspresi melalui jaminan konstitusional dalam Basic Law dan interpretasi pengadilan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 218 KUHP harus dilakukan secara restriktif dan proporsional agar perlindungan terhadap kehormatan Presiden tidak mengurangi hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dalam negara hukum yang demokratis. Kata kunci: Delik Penghinaan Presiden, Kebebasan Berekspresi, Kritik, KUHP, Hukum Pidana, Perbandingan Hukum.
PENGATURAN PIDANA KERJA SOSIAL MENURUT NOMOR 1 TAHUN 2023 KITAB KUHP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
ABSTRACT The Indonesian sentencing system continues to be dominated by imprisonment as the primary criminal sanction, resulting in various issues, including prison overcrowding, offender stigmatization, and limited effectiveness in achieving rehabilitation objectives. As part of criminal law reform, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduced community service punishment as a non-custodial sentencing alternative. This study aims to analyze the regulation and implementation mechanism of community service punishment under Law Number 1 of 2023. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that community service punishment has been recognized as a principal punishment that may be imposed as an alternative to short-term imprisonment and minor fines. Its regulation reflects a shift in sentencing policy from a retributive approach toward a more rehabilitative and restorative model. The mechanism of community service punishment includes sentencing requirements, judicial considerations, implementation within a specified period, and supervision by authorized officials. Nevertheless, its implementation still faces several challenges, particularly the absence of comprehensive implementing regulations and limited institutional readiness. Therefore, strengthening the regulatory framework and institutional support is necessary to optimize the effectiveness of community service punishment as a more humane sentencing instrument oriented toward social reintegration. Keywords: Community Service Punishment, Criminal Code 2023, Sentencing, Restorative Justice, Non-Custodial Sanctions. ABSTRAK Dominasi penggunaan pidana penjara dalam sistem pemidanaan Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, stigmatisasi terhadap pelaku, serta rendahnya efektivitas dalam mencapai tujuan rehabilitasi. Sebagai upaya pembaruan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan non-pemenjaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial telah diatur sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan pidana denda ringan. Pengaturan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restoratif. Adapun mekanisme pidana kerja sosial meliputi syarat penjatuhan, pertimbangan hakim, pelaksanaan dalam jangka waktu tertentu, serta pengawasan oleh aparat yang berwenang. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama belum tersedianya peraturan pelaksanaan yang memadai dan kesiapan kelembagaan yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan dukungan institusional guna mengoptimalkan efektivitas pidana kerja sosial sebagai instrumen pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Kata kunci: Pidana Kerja Sosial, KUHP 2023, Pemidanaan, Restoratif, Non-Pemenjaraan
PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI BAGI TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK MEMPEROLEH HARTA BENDA SEBAGAI AKIBAT PERBUATANNYA (Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks)
Abstract Corruption crimes often cause state financial losses, requiring additional sanctions in the form of compensation payments. This study aims to analyze the legal considerations of judges in imposing additional compensation penalties on defendants who do not directly obtain assets from corruption and to examine the regulation of substitute imprisonment for compensation penalties. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and case approach based on Decision Number 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. The results show that the panel of judges imposed compensation because the proceeds of corruption had been transferred to another party who was not prosecuted. The regulation of substitute imprisonment refers to Article 8 paragraph (1) of Supreme Court Regulation Number 5 of 2014, which stipulates that the imprisonment period cannot exceed the maximum principal penalty. This study concludes that the imposition of compensation requires careful consideration of asset flows and legal responsibility of related parties. Keywords: Corruption Crime; Compensation Payment; Judge Consideration; Substitute Imprisonment Abstrak Tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa yang tidak memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi serta mengkaji pengaturan pidana penjara pengganti atas uang pengganti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menjatuhkan uang pengganti karena hasil tindak pidana korupsi telah dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilakukan penuntutan. Pengaturan pidana penjara pengganti mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 dengan batas maksimal sesuai ancaman pidana pokok. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penjatuhan uang pengganti harus mempertimbangkan aliran aset hasil korupsi dan tanggung jawab hukum pihak terkait. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi; Uang Pengganti; Pertimbangan Hakim; Penjara Pengganti
PEMBUKTIAN MENS REA DALAM KASUS TOM LEMBONG PADA TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst
ABSTRACT This study aims to analyze the concept of mens rea in corruption offenses and the proof of the mens rea element in the case of Thomas Trikasih Lembong. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The results show that mens rea is an element of culpability that serves as the basis of criminal liability and cannot be separated from actus reus. In corruption offenses, mens rea generally takes the form of intent to benefit oneself, another person, or a corporation through unlawful acts or abuse of authority. The proof of mens rea cannot be established directly but must be inferred from facts, documents, and witness testimonies indicating the defendant’s intention or purpose. Therefore, proving mens rea is essential in determining criminal liability in corruption cases. Key words: Mens Rea, Corruption Offense, Evidence, Criminal Liability. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mens rea dalam tindak pidana korupsi serta pembuktian unsur mens rea dalam perkara Thomas Trikasih Lembong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mens rea merupakan unsur kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dipisahkan dari actus reus. Dalam tindak pidana korupsi, mens rea umumnya diwujudkan dalam bentuk kesengajaan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan. Pembuktian mens rea tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan melalui fakta, dokumen, dan keterangan saksi yang menunjukkan adanya kehendak atau tujuan pelaku. Oleh karena itu, pembuktian mens rea menjadi unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pada perkara korupsi. Kata kunci : Mens Rea, Tindak Pidana Korupsi, Pembuktian, Pertanggungjawaban
TINJAUAN YURIDIS LEGALITAS OPERASIONAL CV ANEKA JAYA
ABSTRACT The transition from conventional business licensing to the electronic Business Entity Administration System (SABU) and the risk-based Online Single Submission (OSS-RBA) requires long-established limited partnerships to update their legal documents. This study examines the establishment and operational legality of CV Aneka Jaya and the legal protection arising from its business legality. It applies an empirical juridical method through statutory and socio-legal approaches, supported by interviews, observation, and document review. The findings show that CV Aneka Jaya still relies on an establishment deed and a manual trading licence, has not registered through SABU, and has not obtained a Business Identification Number. This gap is influenced by limited legal awareness, digital constraints, insufficient outreach, and trust-based business practices. Updated registration and licensing are therefore required to strengthen legal certainty and preventive as well as repressive legal protection. Keywords: legal legality, limited partnership, OSS-RBA, legal protection, business licence ¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma ² Dosen Fakultas Hukum Unisma ³ Dosen Fakultas Hukum Unisma ABSTRAK Peralihan perizinan usaha konvensional menuju Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan Online Single Submission berbasis risiko (OSS-RBA) mewajibkan persekutuan komanditer yang telah lama berdiri memperbarui dokumen legalitasnya. Penelitian ini menganalisis legalitas pendirian dan operasional CV Aneka Jaya serta perlindungan hukum yang timbul dari legalitas usaha tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiolegal, didukung wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan CV Aneka Jaya masih mengandalkan akta pendirian dan SIUP manual, belum terdaftar melalui SABU, serta belum memiliki NIB. Kesenjangan ini dipengaruhi keterbatasan kesadaran hukum, kendala digital, minimnya sosialisasi, dan kebiasaan bisnis berbasis kepercayaan. Oleh karena itu, pembaruan pendaftaran dan perizinan diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum serta perlindungan hukum preventif dan represif. Kata kunci: legalitas usaha, persekutuan komanditer, OSS-RBA, perlindungan hukum, perizinan usaha
KEDUDUKAN HUKUM HIMPUNAN PENDUDUK PEMAKAI AIR MINUM (HIPPAM) DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT
ABSTRACT Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) operates community-based drinking water services, yet national regulations recognise only the category of Kelompok Masyarakat. This research examines HIPPAM’s legal status and user protection. It uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings show that HIPPAM qualifies as a Kelompok Masyarakat only when its establishment, activities, participation, and service objectives cumulatively satisfy Government Regulation Number 122 of 2015. Its status is therefore functional and conditional, not automatically a legal entity. Institutional variations affect representation, assets, fees, and accountability. User protection is layered through water resources, SPAM, environmental health, consumer protection, and civil law, operating preventively and repressively. Local governments should map HIPPAM institutions and issue differentiated operational guidelines, while operators should establish service standards, transparent fees, water-quality testing, complaint mechanisms, and remedies. Keywords: HIPPAM; Legal Status; Legal Protection; Drinking Water Supply System; Community Group. ABSTRAK Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) menyelenggarakan pelayanan air minum berbasis masyarakat, tetapi peraturan nasional hanya mengenal kategori Kelompok Masyarakat. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum HIPPAM dan perlindungan penggunanya. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HIPPAM berkedudukan sebagai Kelompok Masyarakat apabila pembentukan, kegiatan, partisipasi, dan tujuan pelayanannya secara kumulatif memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015. Kedudukannya bersifat fungsional dan bersyarat serta tidak otomatis berbadan hukum. Variasi kelembagaan memengaruhi representasi, aset, iuran, dan pertanggungjawaban. Perlindungan pengguna dibangun secara berlapis melalui kerangka sumber daya air, SPAM, kesehatan lingkungan, perlindungan konsumen, dan hukum perdata, serta bekerja secara preventif dan represif. Pemerintah daerah perlu memetakan kelembagaan HIPPAM dan menyusun pedoman operasional yang berbeda menurut bentuknya, sedangkan pengelola perlu membentuk standar pelayanan, transparansi iuran, pemeriksaan kualitas air, mekanisme pengaduan, dan pemulihan. Kata kunci: HIPPAM; Kedudukan Hukum; Perlindungan Hukum; Sistem Penyediaan Air Minum; Kelompok Masyarakat.
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KOMDIGI DALAM MENGAWASI AKSES SERIES BOYS LOVE ATAU GIRLS LOVE GMMTV DI YOUTUBE DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK
ABSTRACT The growth of digital platforms has established YouTube as a primary distribution medium for entertainment content, including Boys Love and Girls Love series produced by GMMTV. The lack of effective age-restriction mechanisms raises serious legal issues regarding children's exposure to content unsuitable for their cognitive developmental stages. This study examines two core issues: first, the authority of the Ministry of Digital Communication (Komdigi) to protect children from accessing GMMTV’s BL or GL series content; and second, the ideal form of child protection for Komdigi to implement regarding access to such content. The study employs a normative legal method utilizing statutory and conceptual approaches, supported by questionnaire data from 82 respondents as non-doctrinal material. The findings indicate that Komdigi possesses a comprehensive legal basis comprising Law No. 35/2014, the ITE Law, Government Regulation No. 17/2025, and Komdigi Ministerial Regulation No. 9/2026—yet the technical implementation of age verification remains weak. The study recommends a proportionate, risk-based oversight approach rather than total blocking, in accordance with the ultimum remedium principle. Keywords: Komdigi, Child Protection, YouTube. ABSTRAK Perkembangan platform digital menjadikan YouTube sebagai media distribusi utama konten hiburan, termasuk series Boys Love dan Girls Love produksi GMMTV. Minimnya mekanisme pembatasan usia yang efektif menimbulkan persoalan hukum serius terkait keterpaparan anak pada konten yang tidak sesuai tahap perkembangan kognitifnya. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok pertama, bagaimana kewenangan Komdigi dalam memberikan perlindungan anak terhadap akses konten series Boys Love atau Girls Love dari kanal YouTube GMMTV. Kedua, bagaimana bentuk perlindungan anak yang idealnya diterapkan Komdigi terhadap akses konten tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung data kuesioner dari 82 responden sebagai bahan non-doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komdigi memiliki dasar hukum yang cukup komprehensif melalui UU Nomor 35 Tahun 2014, UU ITE, PP Nomor 17 Tahun 2025, dan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, namun implementasi teknis verifikasi usia masih lemah. Penelitian ini merekomendasikan pengawasan berbasis risiko yang proporsional, bukan pemblokiran total, sesuai prinsip ultimum remedium. Kata kunci: Komdigi, Perlindungan Anak, YouTube.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI PADA BADAN PERTAHANAN NASIONAL
ABSTRACT Land dispute resolution through mediation is an alternative dispute resolution method aimed at achieving a peaceful, expeditious, and low-cost resolution. The National Land Agency (BPN) has the authority to facilitate mediation as stipulated in Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The research results indicate that the existing regulations for land dispute resolution through mediation have a clear legal basis, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020. Key words: Land Dispute Resolution, Mediation, National Land Agency, Legal Certainty. ABSTRAK Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan mewujudkan penyelesaian secara damai, cepat, dan berbiaya ringan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki kewenangan memfasilitasi mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020. Kata kunci : Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Mediasi, Badan Pertanahan Nasional, Kepastian Hukum.
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN NOMINE TERHADAP PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH
ABSTRACT Indonesia is a state based on law that regulates land ownership through the Basic Agrarian Law (UUPA), which stipulates that land ownership rights can only be held by Indonesian citizens. In practice, foreigners often use nominee agreements by borrowing the name of an Indonesian citizen (WNI) to control land. Although based on the principle of freedom of contract, such agreements conflict with agrarian law, thereby raising issues regarding the validity and legal responsibility of the parties involved. This study addresses the following research questions: (1) What is the legal validity of nominee agreements from the perspective of civil law and agrarian law? (2) What are the forms of legal responsibility of the parties in the event of a dispute over land ownership obtained through nominee agreements? This research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through literature review and document study, including primary and secondary legal sources. The researcher analyzed these materials by reading, examining, and interpreting them using statutory and conceptual approaches. Conclusions were drawn deductively to produce legal prescriptions. The first finding shows that nominee agreements between foreigners (WNA) and Indonesian citizens (WNI) aimed at controlling land with ownership rights have no legal force and are void by law. This is because such agreements do not meet the objective requirements of a valid contract as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, particularly regarding a lawful cause. The substance of nominee agreements contradicts agrarian law, especially Article 21 paragraph (1) of the UUPA, which affirms that land ownership rights may only be held by Indonesian citizens. The principle of freedom of contract remains limited when the object of the agreement is prohibited by law. Secondly, in the event of a dispute, parties may be held legally responsible in three forms. Criminal liability arises if the nominee agreement involves fraud, document forgery, or legal manipulation to deceive government authorities. Civil liability arises because the agreement is void by law, producing no legal effect, and the original landowner or heirs may file a lawsuit. Additionally, administrative liability may occur, such as the cancellation of land certificates due to administrative defects, which can be requested through the Land Office or the Administrative Court (PTUN). Keywords: Legal Responsibility, Nominee Agreement, Land Ownership Rights. ABSTRAK Indonesia adalah negara hukum yang mengatur kepemilikan tanah melalui UUPA, yang menegaskan bahwa hak milik atas tanah hanya boleh dimiliki WNI. Dalam praktik pihak asing kerap menggunakan perjanjian nominee dengan meminjam nama WNI untuk menguasai tanah. Meskipun didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, perjanjian ini bertentangan dengan hukum agraria, sehingga menimbulkan persoalan keabsahan dan pertanggungjawaban hukum para pihak. Pada penelitian ini mengangkat rumusan masalah 1. Bagaimana Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Nominee Dalam Prespektif Hukum Perdata Dan Hukum Agraria? Dan rumusan masalah ke 2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Para Pihak Apabila Terjadi Sengketa Terhadap Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Yg Diperoleh Dari Perjanjian Nominee? Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi pustaka dan studi dokumen, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum melalui membaca, menelaah, dan menafsirkan, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan diperoleh secara deduktif untuk menghasilkan preskripsi hukum. Hasil penelitian yang pertama, Perjanjian nominee antara WNA dan WNI yang bertujuan untuk menguasai tanah dengan status hak milik tidak memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan batal demi hukum. Hal ini karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya mengenai sebab yang tidak terlarang. Substansi perjanjian nominee bertentangan dengan ketentuan hukum agraria, terutama Pasal 21 ayat (1) UUPA yang menegaskan bahwa hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh WNI. Asas kebebasan berkontrak tetap memiliki batasan apabila objek perjanjian dilarang oleh undang-undang. Dan yang kedua, Apabila timbul sengketa, para pihak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam tiga bentuk. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila perjanjian nominee disertai unsur penipuan, pemalsuan dokumen, atau rekayasa hukum untuk mengelabui instansi pemerintah. Pertanggungjawaban perdata timbul karena perjanjian batal demi hukum, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum dan dapat digugat oleh pemilik asal atau ahli waris tanah. Selain itu, terdapat pertanggungjawaban administrasi berupa pembatalan sertifikat tanah karena cacat administrasi, yang dapat diajukan melalui Kantor Pertanahan atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Hukum, Perjanjian Nominee, Hak Milik Atas Tanah.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN YANG MEMPRODUKSI DAN MENJUAL PRODUK MAKANAN BERBAHAYA BAGI KESEHATAN
ABSTRACT This study examines law enforcement against producers who manufacture and sell food products that are hazardous to health. The circulation of food containing harmful substances such as formalin, borax, Rhodamine B, and Metanil Yellow remains a frequent occurrence in the community. The study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that food safety regulations in Indonesia are established under Law Number 18 of 2012 concerning Food, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Law Number 36 of 2009 concerning Health. However, law enforcement against violating business operators still faces various obstacles, such as weak supervision, low legal awareness, and limitations regarding law enforcement personnel. More optimal supervision and the imposition of strict sanctions are required to create a deterrent effect and enhance consumer protection. Keywords: Law Enforcement, Hazardous Food, Consumer Protection, Producers. ABSTRAK Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap produsen yang memproduksi dan menjual produk makanan berbahaya bagi kesehatan. Peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, Rhodamin B, dan Metanil Yellow masih sering ditemukan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai keamanan pangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Namun demikian, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, dan keterbatasan aparat penegak hukum. Diperlukan pengawasan yang lebih optimal dan pemberian sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera serta meningkatkan perlindungan konsumen. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Makanan Berbahaya, Perlindungan Konsumen, Produsen.
PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR CRYPTO DALAM PERSPEKTIF CYBERLAW ATAS PRAKTIK MANIPULASI PASAR BERBASIS ALGORITMA DI INDONESIA
Abstract The development of crypto assets in Indonesia creates new challenges for investor legal protection, particularly against algorithm-based market manipulation. This study aims to analyze the legal protection of crypto investors from a cyberlaw perspective and the challenges of law enforcement against algorithm-based manipulation of crypto asset markets in Indonesia. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results show that legal protection for crypto investors has a normative foundation through regulations on digital financial assets, electronic systems, electronic transactions, and consumer protection. However, these regulations are not yet fully specific in addressing algorithm-based manipulation. Law enforcement challenges include regulatory limitations, coordination across institutions and jurisdictions, digital evidence and forensic limitations, and platform accountability. Therefore, stronger regulations, real-time transaction surveillance, system audits, and improved digital forensic capabilities are necessary to provide effective legal protection for crypto investors in Indonesia. Keywords: Legal Protection, Crypto Investors, Cyberlaw, Market Manipulation, Algorithms. Abstrak Perkembangan aset kripto di Indonesia menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hukum investor, khususnya terhadap praktik manipulasi pasar berbasis algoritma. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum investor crypto dalam perspektif cyberlaw serta tantangan penegakan hukum terhadap manipulasi pasar aset kripto berbasis algoritma di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum investor crypto telah memiliki dasar normatif melalui pengaturan aset keuangan digital, sistem elektronik, transaksi elektronik, dan perlindungan konsumen. Namun, pengaturan tersebut belum sepenuhnya spesifik dalam menghadapi manipulasi berbasis algoritma. Tantangan penegakan hukum meliputi keterbatasan pengaturan, koordinasi lintas lembaga dan yurisdiksi, pembuktian digital, forensik digital, serta pertanggungjawaban platform. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan transaksi secara real-time, audit sistem, dan peningkatan kapasitas forensik digital. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor Crypto, Cyberlaw, Manipulasi Pasar, Algoritma.