AKIBAT HUKUM TERJADINYA WABAH COVID-19 DENGAN DI BERLAKUKANNYA PASAL 28 ANGKA 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TERKAIT PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA

Rusman Riyadi Riyadi

Abstract


ABSTRACT

With the enactment of a law in which this law has an impact on a development in the village, because the regulations are related to the state financial policy at the time of the current pandemic. The plague that is currently hitting Indonesia is very influential for the Indonesian society. This writing is motivated by a problem, namely, What is the basis for the implementation of Law Number 2 of 2020 in terms of financial policies for allocating village funds budget. As well as how village development is due to the diversion of village fund budget allocations caused by the Covid-19 pandemic. The type of research used in this study is a type of normative legal research. As well as the type of approach used in this research, namely, the statutory approach (statue approach).

Keywords: Village, Covid-19, Fund Allocation.

 

ABSTRAK

Dengan berlakunya sebuah undang-undang yang mana undang-undang tersebut berdampak bagi sebuah pembangunan yang ada di desa, karena dalma peraturan tersebut berkaitan dengan kebijakan keuangan negara pada saat pandemi sekarang ini. Wabah yang sedang melanda indonesia pada saat ini sangat berpengaruh bagi tatanan masyarakata indonesia. Penulisan ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan yaitu, Apa dasar di terapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam hal kebijakan keuangan pengalokasian anggaran dana desa. Serta Bagaimana pembangunan desa akibat  pengalihan alokasi anggaran dana desa yang di sebabkan oleh pandemi covid-19. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitan hukum normatif. Serta jenis pendekatan yang di gunakan dalam penenlitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan (statue approach).

Kata Kunci: Desa, Covid-19, Pengalokasian Dana.


Full Text:

PDF

References


Buku

Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, (2009), Etika Profesi Hukum: Rekontruksi Citra Peradilan Di indonesia, Malang: Bayumedia Publishig.

Hariawan Bihamding, (2019), Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa, Sleman : Deepublish Grup Penerbitan CV Budi utama.

Patawari, (2019), Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, malang: PT. Cita Intrans Selaras.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020.

Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Jurnal

Abid Zamzami, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Vol 03, Nomor 02, Juni 2020, Yurispruden, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Chairul Ikhsan Burhanudin dan Muhammad Nur Abdi, Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19), Vol 17, Nomor 1, Maret 2020, Akmen, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Silpa Hanoatubun, Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, Vol 2, Nomor 1, April 2020, Edupsycouns Journal, Universitas Kristen Satya Wacana.

Internet

Anang Sulistyono, 12 Agusus 2020, Jangan Sampai Jadi Budaya Hukum, Dikutip dari : https://www.timesindonesia.co.id/read/news/290418/jangan-sampai-jadi-budaya-hukum, Di akses Pada Tanggal 1 November 2020.

Kemendes PDTT, 26 April 2019, Tercatat sebanyak 61 Persen Desa Telah memiliki Bumdes, https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/2862/tercatat-sebanyak-61-persen-desa-telah-memiliki-bumdes?page=home, Diakses pada Tanggal 29 Oktober 2020.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 8 Oktober 2020,uu no 2 tahun 2020 Bukti Negara Hadir Berikan Perlindungan Terhadap Dampak Covid-19, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-no-2-tahun-2020-bukti-negara-hadir-berikan-perlindungan-terhadap-dampak-covid-19/, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2020.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s)Public Knowledge Project