PENERAPAN SANKSI DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDY KASUS DI POLRES SAMPANG)

Abstract

ABSTRAK

Keamanan merupakan salah satu syarat untuk membangun suatu bangsa kearah yang lebih baik. Namun demikian, hukum harus bersifat luwes dan fleksibel terutama dalam menyelesaikan suatu perkara agar keadilan dan kedamaian dapat tercapai. Penyelesaian suatu perkara harus dapat menghilangkan kegoncangan yang mungkin labil sehingga akan tercipta suatu iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan. Hukum mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa.

Salah satu hukum yang mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang. Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang menjadi salah satu upaya pemerintah guna memberikan pemecahan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup lalu lintas. Pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas oleh kepolisian oleh kepolisian. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, digunakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatife lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh Iebih berat.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskiriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud menguji hipotesa. Lokasi penelitian terletak di kabupaten sampang-madura Jawa timur, alasan peneliti pengambil lokasi tersebut dikarenakan peneliti sedang bertugas dikota tersebut

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelanggaran lalu lintas dikabupaten sampang masih terlalu tinggi. Dengan adanya seperti ini kepolisian dapat menerapkan jenis sanksi yang tepat dan baik agar mengurangi pelanggaran lalu lintas di kabupaten sampang. Hambatan polisi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas Polisi telah menggolongkan tindakan menjadi tiga jenis yaitu tindakan pre-emtif, tindakan preventif dan tindakan represif sedangkan untuk upaya Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sampang yang sudah digolongkan pada hambatan ditemukan salah satunya adalah untuk hambatan tindakan preemitif dilakukannya bantuan personil dalam lalu lintas.

Kata Kunci: penerapan sanksi dan upaya penanggulangan serta hambatan

ABSTRACT

Security is one of the requirements to build a better nation. However, the law must be free and flexible to settle cases so justice and peace can be obtained. Settlement of a case must be able to eliminate the turmoil that might be unstable so that success will be created to support the implementation of development. Law has a very strategic role in the development of a nation.

One of the laws realized by road traffic and transportation is safe, safe, fast, smooth, orderly and orderly, convenient and efficient is Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road transportation which is one of the aids that occurred in the last transitional space cross. The regulation and application of punishment regulates more strictly by the police. For those who are of a minor nature, prison sentences or relatively lighter fines are used. However, against the weight and is considered unfair.

This type of research uses a type of research descriptive sociological law (evaluation), therefore it is not agreed on the hypothesis. The research location is in the district of Sampang-Madura, East Java, where the researcher looked for the location because the researcher was discussing the city

The results of this study indicate, what proves that traffic in Sampang is still too high. With this in mind, the police can apply the right type of punishment so that traffic in the Sampang regency can be returned. Police obstacles in tackling traffic violations. The police have classified actions into three types of pre-emptive, preventive and temporary repressive measures for the efforts of the Police in Overcoming Traffic Violations in Sampang Regency which have been classified as what is found to be a precautionary measure in traffic.

Keywords: the application of sanctions and countermeasures efforts as well as obstacles